Minuman Kaleng wine dari Korea dibuat dari kotoran manusia!

Ttongsul wine beras kotoran manusia. ©vice.com

Minuman keras seperti wine asal Korea Selatan yang disebut Ttongsul biasanya dibuat dari anggur atau beras. Namun kali ini lain. yang satu ini berbeda. Ttongsul yang digunakan untuk obat ini dibuat dari kotoran manusia!

Konon, resep untuk membuat Ttongsul telah berkembang dan berubah-ubah dari zaman ke zaman. Namun sebuah video memperlihatkan bagaimana kini Ttongsul dibuat menggunakan bahan yang di luar dugaan, yaitu kotoran anak-anak yang difermentasikan. Minuman ini pun dipercaya bisa menyembuhkan segala penyakit, mulai dari epilepsi, patah tulang, hingga luka pada kulit.

Resep dan tradisi membuat Ttongsul ini dipercaya telah mati sejak tahun 1960-an dan tak ada orang yang bisa membuatnya. Namun seorang reporter dari VICE berusaha melacak keberadaan dokter tradisional Korea yang diklaim sebagai orang terakhir yang tahu caranya membuat 'wine kotoran' ini. Pria tersebut bernama Dr Lee Chang Soo.

Dr Chang Soo juga menggunakan berbagai macam kotoran binatang dalam resepnya, mulai dari kotoran kelelawar hingga kotoran ayam untuk mengatasi masalah pencernaan. Meski begitu, saat ini resep tersebut sudah jarang digunakan. Meski menggunakan kotoran manusia, namun Dr Chang Soo mengklaim bahwa obat yang dibuatnya tidak berbau.

"Aku merasa sedih karena sat ini kotoran manusia sudah tak lagi digunakan sebagai obat," ungkap Dr Chang Soo pada koresponden VICE, seperti dilansir oleh Daily Mail (20/08).

Untuk membuat anggur yang mengandung sembilan persen alkohol ini, Dr Chang Soo menggunakan kotoran anak berusia di bawah enam tahun. Minuman ini juga dibuat dengan melakukan fermentasi pada air yang sudah dicampur dengan kotoran anak. Sebelum bisa diminum, wine ini harus dibiarkan selama beberapa minggu dengan suhu yang tinggi.

Dr Chang Soo menjelaskan bahwa rasanya mungkin sedikit asam dan menawarkan jurnalis VICE untuk mencoba merasakannya.

"Rasanya seperti wine beras biasa, namun ketika aku mencoba bernapas, baunya seperti kotoran," ungkap jurnalis VICE setelah mencobanya.

Kebanyakan masyarakat Korea tak mengetahui bahwa minuman tradisional ini masih ada. Namun dengan laporan VICE tersebut, mereka mengetahui bahwa wine beras yang bisa digunakan sebagai obat dan mengandung kotoran manusia tersebut belum benar-benar punah

Read More

Perempuan Kawin Dua (Dua Laki-Laki Satu Istri)

Photo Ilustrasi

Dua pria di Kenya sepakat untuk berbagi satu istri. Ini untuk mengakhiri pertikaian memperebutkan perempuan yang sama. 

Menurut stasiun berita BBC, dengan mengutip media setempat, kesepakatan itu dibuat secara tertulis oleh dua pria bernama Sylvester Mwendwa dan Elijah Kimani. Sedangkan nama perempuan tidak diungkapkan karena permintaan yang bersangkutan.

Janda dengan dua anak itu diketahui menjalin hubungan asmara, baik dengan Mwendwa dan Kimani di Kota Mombasa selama lebih dari empat tahun. Dia tidak mau memilih salah satu, ungkap harian lokal Daily Nation.

Demi menghindari kecemburuan dari salah satu pria, yang dinilai bisa berakibat konflik yang fatal, diputuskan bahwa dua pria itu akan menikahi perempuan yang sama. Solusi itu ditawarkan oleh pengurus komunitas setempat, Adhalah Abdulrahman.

Menurut perjanjian tertulis kedua pria, disepakati bahwa mereka akan berbagi tugas sebagai suami. Salah satu dari kedua suami harus bergiliran tinggal di rumah menemani istri mereka dan semua pihak juga wajib menafkahi anak-anak  yang sudah dibesarkan janda itu.

Bila terwujud, ini akan menjadi pernikahan poliandri, yang mana perempuan memiliki lebih dari satu suami. Namun kalangan pengamat hukum setempat menilai bahwa pernikahan tiga mempelai itu akan sah secara hukum bila mereka bisa membuktikan bahwa poliandri  sudah menjadi tradisi wilayah mereka.

Seorang pengacara bernama Judy Thongori mengungkapkan bahwa pernikahan itu bisa terlaksana karena hukum di Kenya tidak secara spesifik melarang praktik poliandri.

"Pertanyaannya adalah apakah orang-orang berasal dari masyarakat yang lumrah mempraktikkan poliandri," kata Thongori. 

Di Kenya, yang sering terjadi adalah praktik poligami, yang mana seorang suami punya lebih dari satu istri. Poliandri langka terdengar.

Read More

Photo: Presiden Timor Leste Blusukan ke Pedalaman Jalan Kaki

menyusuri bukit - Kalau Gubernur DKI Jakarta, Indonesia Jokowi blusukan di kawasan kumuh untuk menemui warganya. Di Timor Leste juga demikian, yang dilakukan oleh Presiden Taur Matan Ruak. 

Inilah gaya Presiden Republik Demokratik Timor Leste, Taur Matan Ruak saat mengunjungi warganya yang tinggal di pedalaman. Maklum banyak pemukiman warga di pedalaman Timor Leste tidak bisa dijangkau dengan kendaraan bermotor. 

Terpaksa Presiden harus berjalan kaki berhari-hari untuk mengunjungi warganya pada 17-19 Agustus 2013 silam. Timor Leste yang memiliki penduduk sekitar 1,1 juta orang ini, kini sedang membangun berbagai fasilitas umum seperti jalan, pelabuhan bandara dan tempat wisata. Mantan panglima gerilyawan di Timor Leste ini, tentu sesuatu hal yang biasa jika harus blusukan keluar masuk bukit yang terjal untuk menyapa warganya. 

Inilah foto-foto perjalanan Presiden negara bekas jajahan Indonesia, Taur Matan Ruak yang diabadikan oleh fotografer kepresidenan Timor Leste. PRESIDENCIA DA REPUBLICA DE TIMOR LESTE 

 

Kamis, 22 Agustus 2013 | 19:25 | Sumber: kepresidenan timor leste | Editor: Dodo Hawe

 

 

Read More

Amerika Belum Pastikan Penggunaan Senjata Kimia di Suriah

Para korban serangan udara Pemerintah Berkuasa Suriah, Rabu (21/8/2013) dini hari. Tak terlihat darah pada para korban tewas ini. - / SHAAM NEWS NETWORK / AFP | - / SHAAM NEWS NETWORK / AFP

Pemerintah Amerika Serikat, Kamis (22/8/2013), menyatakan belum dapat menentukan apakah rezim penguasa Suriah menggunakan senjata kimia yang diduga menewaskan ratusan warganya pada Rabu (21/8/2013) dini hari.
Berita yang dikutip dari AFP Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Jen Psaki, mengatakan bahwa Presiden Barack Obama telah mengarahkan intelijen AS untuk mengumpulkan informasi tentang serangan yang dilaporkan terjadi di dekat Damaskus itu.

Read More

PM Vanuatu KALOSIL'S: West Papua Bagian Agenda Prioritas utama

Perjuangan Papua Barat untuk kemerdekaan telah menemukan pendukung di Vanuatu terbaru Perdana Menteri Moana Karkas Kalosil.

Para politisi kelahiran Tahiti tapi naturalisasi warga negara Vanuatu tidak hanya mendorong untuk mendapatkan provinsi Indonesia untuk diakui sebagai anggota kuat Melanesia Spearhead Group (MSG), ia juga diarahkan wakil menteri luar negeri dan Edward Natapei untuk meninjau bantuan bantuan persetujuannya pendahulunya menandatangani dengan Indonesia. Jika dia memiliki cara, Kalosil tidak akan mengulur waktu dengan menelepon untuk meninjau kembali perjanjian itu, dia akan kalengan pada hari pertamanya di kantor.

Dalam sebuah wawancara dengan ISLANDS BISNIS pada kunjungan terakhir ke Fiji, pemimpin Vanuatu mengakui ia menjalankan sebuah pemerintahan koalisi dan akan perlu untuk berhati-hati dari pandangan dari kelompok lain yang membentuk kabinetnya. "Indonesia adalah negara kuat besar yang dapat membantu perekonomian kita," kata Kalosil.

Read More

Wiranto Bantah Terlibat Kasus DOM di Aceh

Conflik Aceh

Jakarta,-- Ketua Umum Partai Hanura Wiranto membantah dirinya terlibat dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), seperti kasus Aceh dan juga penculikan yang dilakukan tentara.

Saat disinggung soal tudingan tersebut, pensiunan Jenderal bintang empat itu mengaku aneh dituduh terlibat dalam kasus pelanggaran HAM, karena ia justru merupakan orang yang tidak setuju dan mengupayakan dihentikannya tindakan-tindakan tersebut.

"Termasuk juga masalah Aceh, banyak yang bilang saya melanggar HAM di Aceh, disana ada operasi jaring merah yang sejak 1987 memberantas Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) Aceh, disana mereka menyebutnya gerakan kemerdekaan, itu semua jadi korban, baik TNI, GPK, maupun rakyat Aceh," ujar Wiranto di Jakarta, Rabu (31/7/2013) malam.

Ketika ia kemudian menjadi Pangab, Wiranto mengatakan dirinya kemudian melakukan dialog dengan rakyat Aceh untuk mencari tahu penyebab rakyat Aceh terus mengangkat senjata.

Saat itu rakyat Aceh balik bertanya, kenapa tentara mengejar-ngejar mereka, padahal rakyat Aceh pada awal kemerdekaan dengan sukarela menyerahkan harta benda mereka untuk membantu pemerintah RI membeli pesawat pertama, kenapa sekarang mereka justru dicurigai.

"Karena itu saat saya dilantik jadi Pangab, saya izin ke Presiden Habibie untuk pergi ke Aceh dan mencabut status DOM, waktu saya umumkan itu secara langsung rakyat Aceh begitu gembira dan histeris sampai saya mau dijadikan orang keramat oleh mereka," ujarnya.

"Saya cabut DOM, dengan menarik pasukan yang bukan organik aceh. Lalu kemudian tiba-tiba pada pilpres 2004 dan 2009 saya adalah tokoh pelanggar HAM di aceh, bagaimana ini coba, tapi ya saya terima kasih saja," tambah Wiranto.

Begitu juga dengan tindakan penculikan aktivis oleh tentara, ia juga mengaku tidak tahu karena gerakannya tidak dilaporkan ke atas. Ia mengakui adanya aksi tersebut, namun ia menyebut dirinya adalah orang yang paling gencar meminta dan mengupayakan kasus tersebut dibongkar.

"Hal itu (penculikan) tidak sesuai dengan pemikiran saya, saya justru mendorong untuk membongkar dan mengambil tindakan ke pelaku penculikan, lalu saya tanya saya terlibat dimana?" ujar Wiranto.

"Saya tidak membela diri, saya hanya nyatakan kenyataannya," tandasnya.

Read more: http://www.atjehcyber.net

Read More

Kegalan Otsus Papua, Salah Siapa?

Jayapura,-- Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua diberikan oleh Pemerintah Indonesia sebagai konsekuensi atau jawaban dari tuntutan rakyat papua untuk keluar dari indonesia (Merdeka). Undang-undang di jaman Ibu Megawati itu disusun sedemian rupa untuk memproteksi rakyat papua agar keluar dari belenggu penjajahan dan ketertingalan dari selama kepemimpinan otoriter Suharto.

Di hitung dari 2001 sampai 2013 telah memasuki usia 13 tahun, dan baru saja melakukan degar pendapat atau evaluasi Otsus papua.

Dari 40 kabupaten/kota Papua dan Barat tersebut yang merupakan keterwakilan orang asli Papua menghasilkan beberapa rumusan sementara yakni pertama bahwa undang-undang nomor 21 tahun 2001 dalam implementasi dan aparatur pemerintahan bagi pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat serta Kabupaten/kota dalam pelaksanaannya telah gagal.

Kedua Isi undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus, berdasarkan penilain dan pandangan dari keterwakilan orang asli Papua terhadap undang-undang Otsus dapat diidentifikasi timbul permasalahan yang kompleks dan mandasar bagi sektor yang strategis bagi pelaksanaan Otsus Papua dan Papua Barat yakni pertama sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, kependudukan dan ketenaga kerjaan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, sektor kesejahtaan sosial, kegaaman, kebudayaan dan adat istiadat, hak asazi manusia,  politik dan pemerintahan, pengawasan, hukum dan sektor keuangan.

Ketiga rekomendasi pertama membuka ruang untuk dilakukan dialog antara rakyat Papua dengan pemerintah Pusat yang dimediasi oleh pihak yang netral dan dilaksanakan pada tempat yang netral pula dan keempat undang-undang nomor 21 tahun 2001 sebagaimana dimuat undang-undang nomor 35 tahun 2008 tentang Otsus bagi Papua dan Papua Barat di rekonstruksi sesudah melakukan tahap lain yang disebut dialog Jakarta-Papua.

Ketua MRP Timotius Murib menegaskan, hasil rapat dengar pendapat yang telah dirumuskan dalam rumusan sementara akan ditindaklanjuti sebagaiman mestinya.

“Hasil rumusan dengar pendapatn ini akan dirampungkan secepatnya dan selanjutnya akan ditetapkan dalam keputusan MRP melalui rapat pleno MRP,”Kata Timotius Murib.

Hal dilakukan agar ada legitimasi atas hasil telah dicapai bersama melalui rapat dengar pendapat, namun demikian Timotius Murib kembali menegaskan bahwa MRP tidak akan menghilangkan sedikitpun dari apa yang telah disampaikan dalam forum dengat pendapat dari para perwakilan orang asli Papua se- Tanah Papua.

Selanjutnya, hasil rumusan dan rekomendasi yang telah dicapai dalam forum denga pendapat yang dilalakukan selama tiga ini akan disampaikan kepada semua pihak yakni akan disampaikan kepada pemerintah Pusat, pemerintah provinsi Papua dan Papua Barat yang ditujukan kepada MRP dan akan memperhatikan dengan sungguh-sungguh.

Dikatakannya, semua pihak yang hadir telah sepakat bahwa dalam menanggapi atau merespon berbagai permasalahan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Otsus Papua dan Papua Barat hendaknya ditempuh dengan cara yang bermartabat dengan berupaya sedapat mungkin untuk menghindari atau mencegah cara-cara yang tidak bermartabat yang justru akan merugikan masyarakat Papua terutama orang asli Papua sendiri.

Timotius Murib menghimbau kepada masyarakat Papua dan orang asli Papua agar dalam menghadapi dan menanggapi berbagai permasalahan yang timbul dalam masyarakat hendaknya bersikap kritis akan tetapi bertindak rasional dan obyektif dengan menempuh cara-cara yang bermartabat.

Jadi siapa yang salah dan siapa yang benar atas pelaksanaan dan implementasi yang isinya triliunan uang rakyat itu. Apakah salahnya Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah kab.kota ataukah salahnya orang papua.

Read More