Jokowi: Blusukan Juga Bisa Mengasah Rasa Kemanusian Pejabat

Jokowi

Yogyakarta - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengatakan tujuannya blusukan bukan hanya untuk memahami permasalahan rakyat di lapangan. Menurut dia, blusukan juga bisa mengasah rasa kemanusian pejabat. "Anda bisa menangis kalau blusukan di Jakarta," kata Jokowi ketika berbicara dalam Seminar Dialog Tokoh "Hutan untuk Kemakmuran rakyat" di Balairung Gedung Pusat UGM pada Sabtu, 26 Oktober 2013.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi setelah seorang mahasiswa mengajukan pertanyaan mengenai alasannya gemar blusukan. Mahasiswa dari Fakultas Kehutanan UGM itu juga menanyakan manfaat metode blusukan tersebut.

Jokowi menjawab pertanyaan itu dengan mempersilakan akademisi UGM meniru aksi blusukannya di Jakarta. Dia mengatakan akademisi UGM bisa melakukan blusukan terlebih dahulu ke lantai atas gedung-gedung megah di kawasan Jalan Sudirman, Jakarta.

Setelah menyambangi gedung dengan fasilitas mewah di Jakarta, Jokowi menyarankan akademisi UGM langsung menyambangi salah satu kawasan terkumuh di Jakarta, seperti di Penjaringan. "Apabila anda tidak menangis, anda bukan manusia," ujar Jokowi.

Mantan Walikota Solo itu menunjukkan kepada peserta seminar salah satu foto kawasan kumuh di Penjaringan, Jakarta. Foto itu menggambarkan rumah-rumah berdinding triplek dan beratap seng yang berdiri di atas perairan yang penuh sampah. "Di Jakarta ada 360 tempat seperti ini," kata Jokowi.

Dia mengatakan pejabat setingkat gubernur di Jakarta pasti akan kesulitan mengetahui secara pasti kondisi seperti ini apabila hanya duduk di kantor. Menurut Jokowi di birokrasi pemerintahan, mayoritas pegawai sering memberikan informasi tidak akurat. "ABS (Asal Bapak Senang) saja mereka," ujar Jokowi.

Jokowi mengaku melihat banyak rumah-rumah kumuh di Jakarta dihuni oleh lima hingga delapan orang. Di ruang-ruang sempit itu, penghuninya biasa tidur secara bergantian. "Ketika mereka menolak dipindah ke rusun, saya ajak makan-makan dan bareng melihat isi rusun yang ada televisi dan kulkas kecil. Sekali melihat, wajar, mereka langsung setuju pindah," ujar dia.

Jokowi menyimpulkan permasalahan mendasar di Indonesia bukan pada tidak adanya instrumen kebijakan. Dia mengatakan masalah utama selama ini ialah tidak adanya sistem yang membuat kebijakan mudah dioperasionalkan di lapangan. "Anggaran ada, tapi rakyat tak mampu mengakses karena sistem yang mengoperasionalkan kebijakan tidak terbangun. Fakta ini tidak bisa diketahui jika tidak turun ke bawah," kata Jokowi.

Read More

Rekening Alex Hesegem Diblokir KPK

Mantan Wagup Alex Hesegem

Diduga Rekening mantan Wakil Gubernur Papua, Alex Hesegem (AH) diblokir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemblokiran rekening ini dilakukan terkait kasus korupsi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) nonaktif Akil Mochtar dimana ada aliran dana mencurigakan dari di rekening mantan Ketua MK itu.

Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso menilai pemblokiran rekening itu adalah kewenangan penyidik. “Pemblokiran rekening adalah kewenangan penyidik mas,” kata Agus melalui kutipannya via telepon selulernya kepada tabloidjubi.com, Kamis (24/10)

Saat ditanya soal transaksi mencurigakan, Agus menuturkan PPATK sudah menyampaikan Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK terkait transaksi-transaksi keuangan Akil Mochtar yang mencurigakan kepada KPK pada tahun 2012. “Transaksi keuangan mencurigakan yang  dianalisis adalah transaksi sejak tahun 2010,” kata Agus.

Seperti yang dilansir, www.kompas.com edisi Kamis (10/10) KPK memblokir rekening Ketua MK (nonaktif) Akil Mochtar. Akil tercatat beberapa kali menerima setoran dana dari kepala daerah, sebagian di antaranya terkait dengan sengketa pemilihan umum kepala daerah. KPK pun bergerak cepat mencegah perpindahan dana dari rekening-rekening yang dicurigai menjadi tempat Akil menampung uang yang diduga diperoleh dari tindak pidana korupsi.

”Ada lebih dari satu rekening yang diblokir. Selain rekening milik tersangka AM (Akil Mochtar), KPK juga memblokir beberapa rekening pihak lain yang terkait dengannya,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP di Jakarta, Kamis (10/10).

Juru Bicara KPK Johan Budi SP, kepada tabloidjubi.com  melalui telepon selulernya saat ditanya soal statement dirinya dan aliran dana mencurigakan Alex Hesegem, Dirinya membenarkan soal statement tersebut. “Iya itu statement saya, saya tidak bilang soal rekening siapa dan adanya aliran, itu bukan dari KPK,” kata Johan, Jumat (25/10).

Perkembangan terkini kasus Akil, apakah aliran rekening Akil terdapat transaksi dari mantan Wagub Papua periode lalu? Johan mengaku, dirinya tak mengetahui hal tersebut. “Saya sebagai humas, saya tidak pernah dikasih tahu soal aliran dana ke Akil atau materi penyidikan,” ujarnya.

Dari data yang dikumpulkan, diduga Akil pernah menerima setoran di rekeningnya sebanyak empat kali dengan total Rp100 juta yang diduga dari mantan Wagub Papua pada tahun 2010, saat itu Akil sendiri sudah menjadi hakim konstitusi, tetapi belum menjadi Ketua MK.

Sekretaris DPD Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Provinsi Papua, H. Sulaiman Hamzah saat dikonfirmasi tabloidjubi.com via telepon seluler mengenai pemblokiran rekening Alex Hesegem dari KPK, dirinya tak mengetahui hal itu. “Maaf saya tidak tahu sampai disitu, saya cuma tahu dia caleg di pusat (DPR RI), tidak informasi soal itu,” katanya, Kamis (24/10).

Sekadar diketahui, Alex Hesegem telah ditetapkan KPU pusat pada tanggal 23 Agustus 2013 lalu masuk dalam Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI pemilihan umum tahun 2014, dengan nomor urut empat, di bawah payung partai Nasdem bernomor urut satu

Read More

Pengadilan HAM Eropa tidak akan mengesampingkan penanganan pembantaian perang Rusia Katyn

Pengadilan HAM Eropa ( ECHR ) mengatakan tidak akan memeriksa ketelitian penyelidikan Rusia ke pembantaian tahanan perang Polandia pada tahun 1940.

Sesuai yang dikutip blog ini dari EuroNews.com bahwa 'Insiden terkenal di daerah Katyn , yang menewaskan lebih dari 20.000 orang tewas di tangan polisi rahasia Soviet , menyebabkan sengketa internasional yang pahit.'

"Pada tahun 1944 , sebuah komisi Soviet menuduh tentara Jerman dari eksekusi dan hanya menerima menyalahkan pada tahun 1990 .

"Menurut KGB memorandum dideklasifikasi , perintah datang dari para pemimpin Partai Komunis Soviet .
Meskipun ECHR mengatakan Rusia telah menyimpan file kunci rahasia , itu juga mengatakan bahwa mereka tidak punya otoritas karena terlalu banyak waktu yang telah berlalu antara membunuh tahalan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia .

Dalam sebuah upaya rekonsiliasi , mantan Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin dan rekan Polandianya Donald Tusk bertemu pada tahun 2010 untuk memperingati para korban . Sampai saat ini , tak seorang pun yang pernah dihukum atas  kekejaman itu.

Read More

INDONESIA - Militan Islam Memblokir Pembangunan Gereja Katolik Yang Memiliki izin Sah

Jakarta - Kristen dan para pemimpin agama Islam telah menyatakan kecewa setelah protes sengit diselenggarakan di hari terakhir oleh kelompok fundamentalis Islam untuk memblokir pembangunan gereja Katolik di Tangerang , di bagian barat pulau Jawa , sekitar 25 kilometer dari Jakarta . Sebuah garnisun lebih dari 200 militan dari Front Pembela Islam ( FPI ) mencoba untuk menghentikan pembentukan situs konstruksi . Menurut Gereja lokal , kelompok-kelompok Islam berusaha " untuk menabur perpecahan agama " .
Seperti dilaporkan Fides , umat Katolik dari paroki Saint Bernadette mengatakan mereka memiliki izin yang sah untuk membangun gereja , yang dapat menampung sekitar 11.000 jamaah . Para pastor paroki setempat , Fr . Paulus Dalu Lubur mencatat bahwa " kita belum tetap peletakan batu pertama . Saya tidak mengerti protes karena bangunan itu memiliki persetujuan dari tokoh agama setempat , termasuk Muslim " . Fr . Benny Susetyo , sekretaris Komisi Dialog Antaragama di Konferensi Waligereja Indonesia , menegaskan untuk Fides bahwa gereja memperoleh izin bangunan pada tanggal 11 September .
Di antara penduduk di Tangerang , selebaran dari Front Pembela Islam ( FPI ) dan organisasi Islam lainnya bersatu dalam forum Islam " Sudimara Pinang " yang menentang pembangunan gereja , yang beredar . Menurut forum , " gereja adalah ancaman bagi Islam , dan jika pembangunan gereja berlanjut , Kristen akan mengkonversi Muslim dalam dekade mendatang " .
Sebagai Fides belajar , para pemimpin agama Islam di Tangerang telah menjauhkan diri dari posisi ini , menyatakan bahwa " adalah salah untuk membangkitkan ketegangan agama " dan menarik bagi toleransi dan koeksistensi agama damai , sifat penting dari Indonesia .
Menurut Benedict Roger , seorang aktivis Katolik , antara jawab dari LSM " Christian Solidarity Worldwide " ( CSW ) , episode adalah panggilan bangun untuk kebebasan beragama . Kembali dari perjalanan ke Indonesia , mengingat serangan yang diderita oleh kaum minoritas agama lain seperti Syiah dan Ahmadiyah , kata Rogers dalam pernyataan yang dikirim ke Fides : "Sementara banyak orang Indonesia tetap berkomitmen untuk kerukunan beragama di semua tingkatan , Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pemerintahannya tidak melakukan apa pun untuk memerangi intoleransi . Mereka tidak hanya gagal melindungi minoritas agama , namun dalam sepuluh tahun terakhir mereka telah memperkenalkan undang-undang yang melanggar kebebasan beragama. Repoer : Asean Religious Freedom

Read More