Rakya Maori di New Zealand untuk mendukung perjuangan Rakyat Papua Barat

Sebuah aksi intervensi masyarakat Maori di New Zealand untuk mendukung perjuangan Rakyat Papua Barat dilakukan ditengah Festival Pasifika di Auckland..

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Tampilkan postingan dengan label Feedom. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Feedom. Tampilkan semua postingan

13 Mei 2013

Ini Fhoto dan Kronologis Penangkapan Victor Yeimo Bersama 3 Aktivis

Ketua KNPB Victor Yeimo Orasi Sebelum ditangkap Polisi
Jayapura— Empat aktivis Papua yang ditangkap aparat keamanan adalah Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Viktor Yeimo, Sekertaris West Papua National Authorithy (WPNA), Marthen Manggaprou,  Yongky Ulimpa (23), Mahasiswa Universitas Cenderawasih, dan Elly Kobak (17), Mahasiswa Universitas Cenderawasih. 

Keempat aktivis tersebut ditangkap tepat di depan pintu Gerbang Kampus Universitas Cenderawasih (Uncen) baru, Perumnas III, Waena, Papua, pada Senin (13/5/2013), sekitar pukul 10.30 Waktu Papua. 
Rocky Wim Medlama, Juru Bicara (Jubir) KNPB menjelaskan, “Awalnya, sekitar pukul 09.30 Waktu Papua, kami bersama dengan kawan-kawan dari Badan Eksekutif Mahasiswa  Uncen melakukan pemalangan kampus, dan melakukan orasi-orasi Politik di depan pintu Gerbang kampus.”

Aparat Kepolisian Resort Kota Jayapura, yang dipimpin langsung oleh Kapolresta Jayapura, AKBP Alfred Papare, kemudian mendatangi lokasi mahasiswa menyampaikan orasi-orasi Politik.

“Termasuk ada aparat Brimob dari Polda Papua, yang dibantu oleh aparat Pengendali Masyarakat (Dalmas). Mereka turun dengan kekuatan penuh, kemudian memblokade jalan dengan mobil Polisi, truck, hingga motor-motor milik aparat kepolisian,” cerita Medlama.

Kemudian, Medlama bersama beberapa pimpinan aksi melakukan negosiasi dengan Kapolresta Jayapura agar mereka dapat diijinkan melaksanakan aksi long march, dengan jaminan keamanan akan dijaga oleh massa aksi.

“Kapolresta tidak mengijinkan demo, sehingga massa diangkut dengan dua truck menuju Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk menyampaikan sikap dan tuntutan di Kantor MRP. Mobil komando juga ikut dalam rombongan terebut,” cerita Medlama.

Dalam negosiasi, aparat juga meminta agar motor tidak mendahului mobil komando, namun berada di belakang. “Kami jalan sesuai dengan kesepakatan, walau kami rasa ini benar-benar suatu ancaman untuk kami,” kata Medlama.

Namun, dalam dalam perjalanan, sekitar pukul 10.30 Waktu Papua, beberapa massa aksi yang tidak ikut saat dilangsungkan negosiasi berjalan mendahului mobil komanda, ‘Saat itulah aparat bertindak membubarkan massa aksi, menabrak beberapa motor, termasuk menangkap empat aktivis Papua termasuk Ketua Umum KNPB,” ujar Medlama.

“Mereka yang ditangkap dipukul, ditampar, dan diangkut naik ke mobil, kami semua yang ada disitu melihat perlakukan aparat keamanan terhadap keempat rekan kami,” kata Wim.

Beberapa truck Dalmas dan Brimob yang berada dibelakang mobil komando kemudian melaju kedepan, menabrak  beberapa motor, dan beberapa massa aksi juga jatuh, dan saat itu aparat turun dan melakukan pemukulan, penangkapan, hingga melakukan tindakan brutal lainnya.

“Ada satu massa aksi yang tangan patah, yakni Markus Giban, mahasiswa Uncen, saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Abepura, dan beberapa lagi menderita luka parah karena dipukul,” ujar Medlama.
Hingga berita ini diturunkan, keempat aktivis itu masih ditahan oleh Kepolisian Daerah Papua.

“Tiga aktivis Papua, yakni, Marthen Manggaprou,  Yongky Ulimpa, dan Elly Kobak ditahan di Polda Papua. Sementara ketua KNPB sudah dibawah ke Lembaga Pemasyarkatan Abepura, sekitar pukul 18.30 Wakut Papua,” ujar Medlama.

ARNOLD BELAU - Suara Papua

 Photo Kronologis Penangkapan (knpb photo)















 

07 Mei 2013

Police arrest 6 separatists in West Papua

Papuan Protest Free West Papua / knpb photo
Holandia News,-- While people all over the world commemorated May 1 as a day for workers, residents in Papua celebrated on Wednesday the integration of Papua province into Indonesia.

In Jayapura, residents celebrated the integration of Papua into Indonesia by holding a float parade while introducing national heroes from Papua: Frans Kaisipeo, Marthen Indey, Silas Papare and Elieser Yan Bonai.

The police, however, arrested six people in Ibdi village in Biak regency for commemorating the day as Papua’s annexation by Indonesia and raising the Morning Star flag of the separatist Free Papua Organization (OPM).

“The six people were arrested because they were flying the banned flag,” Papua Police chief spokesman Sr. Comr. I Gede Sumerta Jaya said in Jayapura.

Some 50 other people were provoking the crowd to secede from Indonesia, he said. Sumerta added that when police were trying to disperse the crowd, they tried to seize firearms from the officers. The police were forced to fire warning shots.

In Sorong, West Papua, one soldier was injured when security officers tried to break up a crowd commemorating the annexation. The crowd refused to disperse and instead attacked security personnel using sharp weapons.
 
More>> Jpost-News

04 Mei 2013

Komisi HAM PBB Desak Indonesia Membuka Akses Jurnalisme dan Pelapor Khusus PBB Masuk Ke Papua.

Navi Pillary UN Comisioner Human Rights
Geneva Swiss,-- Navi Pillary: Kepala Komisisaris  HAM PBB Mendesak Indonesia Membuka Akses Jurnalisme dan Pelapor Khusus PBB Masuk Ke Papua.

Lanjutnya dalam pernyataan itu, " "Belum ada transparansi yang memadai dalam menangani pelanggaran berat hak asasi manusia di Papua," katanya.

"Saya mendesak Indonesia untuk mengizinkan wartawan internasional ke Papua dan juga untuk memfasilitasi kunjungan oleh Pelapor Khusus Dewan HAM PBB untuk masuk ke wilayah yang paling timur itu katanya."

"Hukum hak asasi manusia internasional menuntut Pemerintah Indonesia untuk melakukan penyelesaian yang menyeluruh, cepat dan tidak memihak penyelidikan insiden pembunuhan dan penyiksaan dan membawa para pelaku ke pengadilan," kata Komisaris Tinggi itu."

Dia juga mengisahkan, "Selama misi saya ke Indonesia bulan November lalu, saya menyatakan keprihatinan atas aktivis Papua dipenjara selama latihan damai kebebasan berekspresi," kata Pillay.

Dan menegaskan bahwa perbedaan pendapat bukanlah sebuah kejahatan. "Hal ini mengecewakan untuk melihat lebih banyak orang ditangkap karena damai mengekspresikan pandangan mereka dan saya menyerukan kepada Pemerintah untuk membebaskan semua tahanan yang ditahan karena kejahatan yang berhubungan dengan kebebasan berekspresi."

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas Ham, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Komnas Perempuan, telah secara konsisten menyuarakan keprihatinan mengenai kekerasan dan kebebasan berekspresi di Papua dan membuat rekomendasi konkrit kepada Pemerintah Indonesia.

"Saya mendorong Pemerintah untuk melaksanakan rekomendasi yang dibuat oleh Komnas HAM dan Komnas Perempuan," kata Komisaris Tinggi, menekankan peran penting lembaga-lembaga nasional bermain di perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Pillay mendorong Pemerintah untuk terus mendukung mereka sebagai badan independen dan untuk memperkuat dukungan keuangan mereka.

Editor: @TuriusWenda

25 April 2013

World Report 2013 - Indonesia Human Rights Watch Publication In UNHCR

UNHCR Logo
Report Human Rights Watc  - UNHCR, Competitive, credible, and fair local elections in Jakarta and the province of West Kalimantan in 2012 underscored the ongoing transition from decades of authoritarian rule in Indonesia. 

The government's willingness to accept numerous recommendations from United Nations member states during the UN's Universal Periodic Review (UPR) of Indonesia's human rights record was another hopeful sign of a growing commitment to respecting human rights.

However, Indonesia remains beset by serious human rights problems. Violence and discrimination against religious minorities, particularly Ahmadiyah, Bahai, Christians, and Shia deepened. 

Lack of accountability for abuses by police and military forces continues to affect the lives of residents in Papua and West Papua provinces.

Topic Report

Freedom of ExpressionMilitary 
Reform and Impunity 
Freedom of Religion
Papua/West Papua
Migrant Workers 
Refugees and Asylum 
SeekersKey International Actors

More Published Here: UNHCP in http://www.refworld.org

More on this category »