Velix Wagai: Gubernur Papua Harus Belajar Banyak Kebijakan Publik

Staf Khusus SBY Velix Wanggai

Jakarta, (CARE) – Staf khusus Presiden, Velix Wanggai, meminta kepada Gubernur Papua Lukas Enembe S.IP, harus belajar banyak tentang etika kebijakan public, sebab kebijakan yang diambil Gubernur Papua tidak sesuai dengan keinginan Rakyat Papua saat ini.

Kepada Cahayareformasi.com  Velix mengatakan, Kebijakan Lukas Enembe tanpa melihal kondisi rakyat papua bahkan keinginan Rakyat,”Ujar Velix, saat jumpai media ini, di Grand Hotel Indonesia, Jakarta Pusat,  Kamis,(19/9/13),

“Sungguh, saya sebagai Staf Presiden sangat kesal dengan tindakan-tindakan sudarah Lukas Enembe yang tidak produktif, tujuan Lukas hanya mengorbankan Rakyat Papua yang tak bersalah,”Tegasnya.

Jika hal ini terus terjadi, Otonomi Khusus plus tidak akan berjalan maksimal dan Rakyat mengatakan Otonomi Khusus Gagal. Sebenarnya, yang mengagalkan Otonomi itu para pemimpin-pemimpin Papua yang tidak produktif dalam kepemimpinan. 

Maka saya minta kepada sudara Lukas Enembe harus berpikir professional dalam mengambil kebijakan di Tanah Papua.

Read More

Presiden Dorong Perumusan Otonomi Khusus Plus di Papua

Presiden Indonesia: Susilo Bambang Yudhoyono berharap di sisa kepemimpinannya permasalahan di Papua dapat tuntas melalui otonomi khusus plus.

Gubernur Papua Lukas Enembe Wagub dan Ketua MRP

JAKARTA — Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendorong pelaksanaan otonomi khusus plus atau yang diperluas di Papua, yang diharapkan akan menjawab berbagai persoalan di provinsi paling timur tersebut.

“Otonomi khusus yang diperluas itu seperti apa nanti kita rumuskan bersama-sama dengan semua komponen. Tapi untuk awal terbatas di lingkup pemerintah provinsi dulu di bawah bimbingan Kementerian Dalam Negeri. Hasilnya nanti kita sampaikan pada Agustus mendatang,” ujarnya setelah bertemu dengan Presiden di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4).

“Intinya bisa menjawab persoalan di Papua. Ada program-program prioritas yang memang mendapat dukungan dari Presiden, yang tentunya untuk menjawab persoalan di Papua. Saya yakin di bawah kepemimpinan saya dan bersatunya semua simpul-simpul politik di Papua akan ada perbaikan perubahan yang baik di sana.”

Juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha menjelaskan, otonomi khusus Papua akan diatur melalui revisi Undang-Undang No. 21/2001 mengenai otonomi khusus Papua. Menurut Julian, Presiden dalam pertemuan itu berharap pembangunan di Papua kedepannya akan lebih melibatkan masyarakat sipil.

“Mudah-mudahan ini akan menumbuhkan suatu pemahaman yang lebih baik di masayarakat Papua. Karena mereka selama ini tidak ikut dalam pembangunan dan merasakan kesejahteraan,” ujarnya.

Terkait penanganan masalah gangguan keamanan di Papua, Gubernur Lukas mengatakan, Presiden juga menugasi dirinya untuk terus menjalin komunikasi dengan semua kelompok masyarakat khususnya kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Lukas memastikan, pola pendekatan dialog akan terus dikedepankan.

“Tugas yang bapak Presiden kasih ke saya dan Wakil Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua untuk terus menjalin komunikasi dengan saudara-saudara kita yang berseberangan. Sejauh yang kita komunikasikan mereka kan manusia juga. Saya yakin mereka juga akan mendengar apa yang kita sampaikan sejauh pendekatannya tepat. Pendekatan komunikasi, pendekatan kultural dan sebagainya. Jumlah mereka juga sudah tidak banyak,” ujarnya.

Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Yunus Wonda, yang juga ikut dalam pertemuan dengan Presiden menjelaskan, perlu waktu dalam penyelesaian konflik di Papua karena ini terkait dengan masalah ideologi, khususnya dalam menjalin dialog dengan kelompok-kelompok pro kemerdekaan.

“Hampir setiap kali kita komunikasikan. Ini persoalan ideologi yang tidak bisa kita minta hari ini terus mereka berikan. Sekali lagi ini persoalan ideologi. Dan tentunya perlu pemahaman yang sama dan pemikiran yang sama untuk membangun Papua lebih bagus ke depannya,” ujarnya.

Julian Aldrin Pasha menjelaskan, saat membahas  masalah masalah gangguan keamanan di Papua, Presiden mengapresiasi Gubernur Papua karena berhasil meredakan ketegangan antara kelompok bersenjata di Papua. Presiden menurut Julian berpandangan, penyelesaian solusi damai di Papua harus terus diupayakan.

Hingga 2012, pemerintah sudah mengucurkan dana sebesar Rp 33 triliun ke Papua dan Rp 7,2 triliun ke Papua Barat, sejak diberikannya status otonomi khusus bagi Provinsi Papua melalui UU No. 21/2001. 

Sumber: http://www.voaindonesia.com/

 

Read More

Migran di Papua Tertinggi Dunia, Orang Papua jadi minoritas atas tanahnya sendiri

Oleh. Turius Wenda

 

Gubernur Papua Barnabas Suebu SH. Pernah mengatakan , SK MRP NO 14 tahun 2009 memberikan jaminan kepada orang Papua sampai kapanpun walaupun nanti menjadi minoritas di atas tanahnya sendiri namun tetap bisa menjadi Pemimpin. “sekarang total penduduk Papua adalah dua juta lebih, kapan menjadi 10 juta dan 30 juta, maka jaminan lewat SK MRP No 14 tahun 2009 ini bisa memproteksi itu,

Ilustrasi Migran

Transmigrasi dari aspek tujuan adalah bagaimana mendistribusikan jumlah penduduka dalam suatu negara yang mengarah pada pemerataan kesejahteraan masyarakat, biasanya yang menjadi daerah sasaran adalah daerah – daerah yang luas dan jumlah penduduknya kecil.

Iming – iming hidup yang lebih baik dan sejahtera menjadi satu daya tarik tersendiri bagi para transmigran, dimana di daerah yang baru mereka di migrasikan.

Nilai positif yang bisa dipetik dari program ini bila ia dilaksanakan dengan cara dan sistem yang benar adalah akan terjadi proses transfer skill dari para transmigran kepada penduduk setempat, untuk itu syarat mutlaknya adalaha bahwa mereka yang datang harus sudah melalui tahapan pelatihan keterampilan di Balai Transmigrasi di daerah masing – masing.

Koteks Rill di Papua, Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu SH, Pada 20 Mei 2010  mengungkapkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir arus migran yang masuk ke Provinsi Papua terus meningkat, bahkan peningkatan ini yang tertinggi di dunia. Jadi Peningkatan penduduk papua bukanlah Pertumbuhan penduduk tapi Penambahan penduduk atas migran tak terkontrol masuk ke papua.

Pernyataan Barnabas Suebu SH ini dilontarkan di kantor Gubernur  atas menyikapi sikap DPRP serta arus demonstrasi yang menentang penghidupan kembali transmigrasi ke Papua.  “Yang datang ke Kota Jayapura menurut data statistic adalah pertambahan penduduk lima persen pertahun dan lima persen kenaikan penduduk ini adalah yang tertinggi di dunia. 

Kanaikan pertambahan penduduk atau migran bagi setiap bangsa menurut perhitungan dunia adalah dua persen per tahun, namun yang terjadi di Papua adalah yang terbesar dan ini harus dikontrol. “Harus mendapatkan perhatian kita bersama untuk kita harus menyusun satu Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) untuk mengendalikan arus migrasi ini.

cepatnya pertambahan penduduk luar maka pada waktu yang sama jumlah penduduk naik tinggi secara keseluruhan tetapi jumlah penduduk asli akan turun, nah hal ini akan berpengaruh pada semua proses hak politik, ekonomi, dan semua sisi dalam pemerintahan papua contohnya, pemilihan-pemilihan kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota legislative di provinsi Papua akan di dominasi orang pendatang karena pemilihan dilakukan secara langsung dengan begitu ketika jumlah penduduk asli semakin turun.

Sampai kapanpun suara dari penduduk asli akan menjadi minoritas, suara pemilih makin turun,  orang asli tidak akan punya kesempatan untuk duduk di jabatan-jabatan seperti itu, karena menjadi minoritas.

Maka itu Gubernur Papua Barnabas Suebu SH. Pernah mengatakan , SK MRP NO 14 tahun 2009 memberikan jaminan kepada orang Papua sampai kapanpun walaupun nanti menjadi minoritas di atas tanahnya sendiri namun tetap bisa menjadi Pemimpin. “sekarang total penduduk Papua adalah dua juta lebih, kapan menjadi 10 juta dan 30 juta, maka jaminan lewat SK MRP No 14 tahun 2009 ini bisa memproteksi itu.

Oleah karena itu, bagimana Gubernur papua sekarang, apakah ada aturan khusus yang mengontrol dan membatasi migran tak terkontrol yang masuk ke papua, jika tidak jangan pernah bermimpi, orang papua akan menjadi minoritas atau akan manjadi fakta sejarah bahwa orang papua (kulit hitam) pernah hidup di tanah papua bagian barat.

By. Turius Wenda

Read More

Gubernur Jangan Membatasi Ruang Demokrasi Masyarakat Papua

Yulius Miagoni

Jayapura, 26/4 (Jubi) – Adanya permintaan Gubernur Papua, Lukas Enembe agar masyarakat jangan melakukan aksi demo tanggal 1 Mei yang selama ini diperingati masyarakat Papua sebagai hari aneksasi Papua ke NKRI mendapat kritikan dari pihak legislatif.

 

Sekertaris Komisi A DPR Papua, Yulius Miagoni mengatakan, apa yang disampaikan gubernur itu seolah membatasi hak atau ruang demokrasi masyarakat Papua dan itu hal keliru. Tugas pemerintah serta aparat keamanan adalah mengawal aspirasi masyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak dinginkan.

“Gubernur jangan membatasi ruang demokrasi masyarakat. Kegiatannya seperti apa, itu terserah masyarakat yang penting dikawal agar tidak terjadi hal yang tidak dinginkan. Permintaan gubernur yang melarang masyarakat mekakukan aksi itu keliru. Bukan baru tahun ini 1 Mei diperingati masyarakat Papua, tapi sejak Papua masuk NKRI,” kata Yulius Miagoni, Jumat (26/4).

Menurutnya, tentu masyarakat Papua kecewa jika gubernur melarang mereka melakukan aksi pada 1 Mei mendatang. Adanya aksi masyarakat tidak langsung membuat Papua lepas dari NKRI.

“Jika alasannya banyak perubahan yang terjadi di Papua serta pemerintah pusat sangat perhatian ke Papua, itu kita akui. Tapi itu juga tidak meredakan keinginan masyarakat Papua untuk memperjuangkan hak politiknya,” ujarnya.

Kata Miagoni, tidak bisa alasan sumbangi negara ke Papua besar sehingga peringatan 1 Mei dibatasi. Tidak hanya pusat yang berkontrubusi ke Papua, Papua juga berkontribusi besar ke pusat. Kekayaan alam Papua yang jadi sumbansi bagi negara. Harusnya semua pihak berpikir bagaimana dialog bisa dilakukan.

“Ini bukan masalah makan minum, tapi sejarah masa lalu. Orang Papua merasa hak politiknya dirampas. Itu sulit dibendung karena ini masalah hati dan nurani. Jadi siapapun tidak punya hak batasi keinginan masyarakat Papua. 

Saya rasa komentar gubernur pasti akan mengecewakan banyak orang Papua. Saya katakan ini karena tugas kami komisi A mengawasi dan mengontrol penyelenggaraan pemerintahan. Itu bagian dari tugas saya, makanya saya bicara,” kata Yulius Miagoni. 

Oleh  (Jubi/Arjuna) 

Read More

Gubernur Janji Tutup Degeuwo, LPMA SWAMEMO Akan Kawal

PAPUAN, Jayapura –- Ketua Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat Suku Wolani, Mee dan Moni (LPMA SWAMEMO), Thobias Bagubau menyambut baik komitmen Gubernur Papua, Lukas Enembe, SH, M.H, untuk menutup pertambangan liar di sepanjang kali Degeuwo.

“Kami akan kawal janji Gubernur soal penutupan tambang liar di Degeuwo. Kami minta Gubernur dapat segera merealisasikannya untuk kebaikan bersama, khususnya bagi masyarakat adat di sepanjang kali Degeuwo,” ujar Bagubau, saat ditemui suarapapua.com, kemarin, Minggu (21/4/2013) di Asrama Moni, Buper, Jayapura.

Menurut Bagubau, kehadiran pertambangan liar di sepanjang sungai Degeuwo sama sekali tidak memberikan manfaat positif bagi masyarakat setempat, namun semakin menyengsarakan kehidupan masyarakat setempat.

Dia juga menilai, pengusaha tambang liar semakin eksis di Degeuwo sebab dibeking aparat keamanan dari Brimbob Polda Papua, serta Polres Paniai.

“Aparat brimob yang selalu buat masalah. Sedikit ada keributan dengan masyarakat, maka akan dilayani dengan tembakan dari peluru senjata aparat. Masyarakat benar-benar dibuat tidak berdaya,” tambah Thobias.

Sejak tahun 2008, LPMA SWAMEMO dibantu beberapa lembaga swadaya masyarakat di Jayapura telah berulang kali menyurati Kapolda Papua untuk menarik aparat keamanan, terutama Brimob dari lokasi pertmbangan liar di Degeuwo, namun hal itu tidak pernah ditanggapi serius.

Sebelumnya, kepada berbagai media massa di Jayapura, Lukas Enembe, Gubernur Papua yang baru menjabat 13 hari lamanya, telah menyatakan komitmen dan keseriusannya untuk menutup pertambangan liar yang ada di sepanjang kali Degeuwo.

Gubernur Papua menilai dampak kehadiran pertambangan liar tersebut tidak memberikan manfaat positif bagi pemerintah Provinsi, pemerintah daerah, terutama masyarakat adat setempat, yakni, masyarakat suku Wolani, Mee, dan Moni.

OKTOVIANUS POGAU http://suarapapua.com/

Read More