Buchtar: Kami Tetap Berjuang Papua Merdeka

Bucthar Tabuni

JAYAPURA—Mantan Ketua Umum Komite Nasional  Papua Barat  (KNPB) Bucthar Tabuni menegaskan pihaknya tetap berjuang untuk kemerdekaan Papua Barat berpisah dari Negara Kesatuan Republik (NKRI). 

“Kami juga  tak akan mentaati aturan yang dibuat pemerintah Indonesia dan tetap melakukan demo apapun resikonya,” tukas Buchtar   sebagaimana disampaikan Kapolda  Papua  Irjen (Pol) Drs. M. Tito Karnavian, MA,PhD ketika dikonfirmasi usai acara Coffee Morning bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh pemuda dalam rangka sosialisasi UU Nomor 9 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum di Aula Rupatama Polda Papua, Jayapura, Selasa (21/5)

Bucthar Tabuni menyatakan, pihaknya   tak setuju aturan dalam UU  Nomor 9 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Sebaliknya akan terus-menerus menyuarakan perjuangan untuk kemerdekaan Papua Barat terpisah dari NKRI. 

Kapolda Papua  Irjen (Pol)  Drs. M, Tito Karnavian, MA.PhD menandaskan, ada bebeberapa poin yang bisa dipetik. Salah satunya, tak harus ada kesepakatan dan yang lebih penting adanya komunikasi serta saling memahami antara satu dengan yang lain.

“Kalaupun semua memiliki pendapat masing-masing kenapa tidak, toh bebas menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan,” tuturnya.

Dimana dalam poin pertama, terang Kapolda, aparat penegak hukum tetap berpatokan dalam UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, selagi masih ada hukum positif, maka akan ditegakkan.

Sementara  itu, dalam coffee morning itu Jubir KNPB Wim R. Medlama menuturkan pihaknya bersikeras akan tetap melanggar aturan, menggelar demo di Tanah Papua, meski pihak kepolisian tak akan menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), dikarenakan  KNPB tak terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua, sebab  mendaftarkan diri di Kesbangpol itu tidak perlu bagi KNPB.

Wim Rocky Medlama juga  menuding selama ini konflik antara pendemo dan kepolisian yang terjadi di lapangan saat aksi demo KNPB, bukan disebabkan simpatisannya, melainkan dari aparat kepolisian yang tengah mengamankan jalannya unjukrasa.

Menanggapi penyampaian Jubir KNPB, Direktur Intel  Polda Papua Kombes (Pol) Yakobus Marzuki menegaskan, sesuai aturan perundang-undangan bahwa pihak kepolisian akan  mengeluarkan STTP kepada organisasi yang terdaftar pada Kesbangpol. Artinya, harus organisasi yang jelas yang diperbolehkan menggelar aksi unjukrasa.

Terkait tudingan KNPB yang menyebutkan aparat kepolisian pemicu konflik di lapangan, Kapolres  Jayapura Kota AKBP Alfred Papare, SIK demo  yang digelar KNPB maupun Bucthar Tabuni telah berjalan dengan koordinasi yang baik. Bahkan, kepolisian juga memberikan kebebasan, tapi disaat demo berjalan koordinasi antara massa atau koordinator putus, akibatnya massa tak terkendali, bahkan anarkis.

Kapolres berpandangan dalam aksi unjukrasanya KNPB tak pernah menyampaikan aspirasinya kepada lembaga-lembaga yang ada, misalnya kepada DPRP maupun MRP, melainkan hanya menggelar orasi-orasi  berpontensi separatis, makar dan mengganggu kepentingan umum.

“Soal sejarah Papua perlu dibahas dengan para pelaku sejarah, karena tak bisa mengklim versi diri sendiri sebagai sejarah yang paling  benar,” imbuhnya.

Sumber: http://bintangpapua.com/

Read More

Ketuan PNWP 1 Mei Sebagai Hari ‘Aneksasi Bangsa Papua’

Ketua PNWP Bucthar Tabuni

JAYAPURA - Menyusul  adanya statemen Kapolda Papua, Irjend Pol. Drs. Tito Karnavian, MA yang akan meningkatkan kewaspadaan Kamtibmas menjelang peringatan setengah abad atau 50 tahun kembalinya Irian Barat ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tanggal 1 Mei,  mendapat tanggap dari Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Buchtar Tabuni.

Menurut Buchtar Tabuni, momen 1 Mei ini ada 2 istilah, yakni kalau menurut Pemerintah Indonesia pada 1 Mei ini merupakan hari integrasi Irian Barat ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),  tapi Bangsa Papua Barat mengklaim itu sebagai hari Aneksasi Bangsa Papua Barat ke NKRI. “Momen 1 Mei ini ada 2 istilah, yaitu menurut orang Indonesia dalam hal ini pemerintah RI pada 1 Mei ini merupakan hari integrasi Irian Barat ke pangkuan ibu pertiwi Republik Indonesia (RI), tapi kalau menurut rakyat Bangsa Papua Barat itu merupakan hari Aneksasi Bangsa Papua Barat ke NKRI,” ujar Buctar Tabuni ketika ditemui Bintang Papua, disela-sela peluncuran buku Mati atau Hidup karangan Markus Haluk, di Auditorium Uncen, kemarin pagi Selasa (23/4).

Buchtar demikian sapaan akrabnya berharap, kepada kita semua agar saling menghargai dan tidak boleh saling mengorbankan satu dengan yang lain. “Saya harap kita semua saling menghormati dan menghargai di alam demokrasi seperti saat ini. Jadi, masing – masing harus saling menghargai serta tidak boleh saling mengorbankan satu sama lainnya.
Saya mendapatkan informasi bahwa di beberapa tempat untuk memperingati 1 Mei sebagai hari Aneksasi Bangsa Papua menurut rakyat Bangsa Papua juga akan disi dengan memperingati hari Integrasi Irian Barat kembali ke pangkuan NKRI, itu dapat saya katakan sebagai demokrasi yang tidak sehat. Kalau demokrasi sehat adalah yang ingin peringati 1 Mei sebagai hari Aneksasi dipersilahkan dan begitupun juga dengan pihak yang ingin peringati 1 Mei sebagai hari Integrasi dipersilahkan. Tapi, jangan saling mengganggu dan saling membatasi satu sama lain.
Karena hal ini sangat penting, dimana Indonesia merupakan negara yang menganut paham demokrasi maka harus saling menghargai hak – hak dari orang lain,” harap Buchtar.

Dikatakan Buchtar, momen 1 Mei mendatang tetap akan diperingati oleh Parlemen Nasional West Papua (PNWP) sebagai hari awalnya terjadi genesoida bagi rakyat Bangsa Papua Barat. “Dengan tegas kami dari PNWP pada momen 1 Mei mendatang akan merayakan sekaligus memperingati sebagai hari awalnya terjadi genesoida bagi rakyat Bangsa Papua Barat. Itu sudah pasti kita akan membuatnya dalam bentuk aksi demo damai, maka demokrasi harus dihargai dan jangan ada yang datang membubarkan, memblokir serta melakukan sweeping, itu sama saja demokrasi yang tidak sehat. Sehingga kita harus sama – sama saling menghargai setiap orang punya hak untuk menyampaikan pendapatnya di depan umum dan soal tempatnya itu diseluruh Tanah Air Bangsa Papua Barat,” pintanya.

Selain itu, dirinya juga punya keyakinan yang masih ragu dengan pihak Indonesia yang tidak akan mengijinkan rakyat Bangsa Papua Barat untuk berekspresi. Tapi, PNWP tetap akan melawan penjajahan itu. “Saya selaku Ketua PNWP punya keyakinan yang penuh dengan keraguan terhadap pihak Indonesia yang tidak akan mengijinkan rakyat Bangsa Papua Barat untuk berekspresi. Tapi, kami tetap akan melawan penjajahan tersebut. Dan, siapapun yang membatasi hak – hak dari rakyat Bangsa Papua Barat untuk berekspresi itu merupakan bagian dari penjajahan, maka penjajahan itu kami akan lawan dengan cara – cara yang santun, sopan dan damai. Karena melawan itu tidak identik dengan kekerasan. Sedikitpun kami tidak akan pernah tunduk pada siapapun yang akan membatasi niat kami untuk menyampaikan ekspresi dalam peringatan hari Aneksasi pada 1 Mei mendatang,” tegasnya.

Sehubungan dengan adanya perjuangan Bangsa Papua Barat untuk memisahkan diri dari penjajahan NKRI secara terus menerus, dan akan diakui bila ada kantor resmi di setiap negara – negara diseluruh jagad raya ini, salah satunya adalah peresmian kantor kampanye OPM terbaru di London – Inggris, pada Minggu (28/4) mendatang.

Maka itu, Ketua PNWP himbau, kepada rakyat Bangsa Papua Barat untuk memberikan dukungan dalam doa yang dirangkai dengan peringatan 1 Mei hari Aneksasi itu. “PNWP sebagai parlemen representatif politik Bangsa Papua Barat yang ada didalam negeri menghimbau kepada seluruh rakyat Bangsa Papua Barat yang ada diseluruh tanah air Papua Barat untuk memberikan dukungan dalam bentuk doa pada acara yang dimaksud itu, yang mana akan dirangkai dengan peringatan 1 Mei mendatang sebagai hari Aneksasi Bangsa Papua Barat,” pungkasnya.

Sumber: Bintang Papua

Read More