Bishops' West Papua visit hailed by Catholic women

A Catholic Womens group in West Papua has called for regional support for their people's plight, after a visit to the Indonesian territory by Catholic Bishops from other parts of Melanesia.
A Catholic Womens group in West Papua has called for regional support for their people's plight, after a visit to the Indonesian territory by Catholic Bishops from other parts of Melanesia.

23 Bishops from Papua New Guinea, Solomon Islands and Fiji visited West Papua last week.
Among them were the Archbishop of Port Moresby, John Ribat, and the Archbishop of Honiara, Adrian Smith.
As they travelled to Jayapura from PNG for what has been described by the Catholic Womens group as a type of fact-finding mission, the bishops were closely accompanied by Indonesian military.
Although restricted in who they could talk with, the bishops had a meeting with the Bishop of Jayapura and met with some students.

Read More

Visi dan Misi Gubernur Papua di Jebakan Oleh kabinet Kerjanya

Setelah beberapa bulan terlantiknya Gubernur papua kaka Lukas Enembe, Semua visi dan misi menyangkut papaua bangkit dan mandiri telah di belenggukan oleh kebinet kerja atau bahawan yang d Dia angkata.

Setelah melewati bebera bulan terrahkir saya telah mengamati bahwa misi mulia giubernur telah di atur dan di hancurkan oleh orang-orang yang dia angkat.

"Musuh dalam selimut adalah musuh yang sangat berbahaya, saya sebagai orang gunung merasa bahwa apa yang dikakukan Gubenrur lewat semua SKPD bahkan badan yang dianggkat Gubernur adalah tidak cocock dan tidak menyesuaikan dengan kondisi real dan misi mulia Gubernur.

Misi mulai demi Protection (keberpihan) terhadap orang papua terlah sirna, bapa Gubenrur sebagai anak koteka yang tahu atas kehidupan rakyat papua itu mestinya dihargai dan dijaga tujuan mulianya namun apalah artinya jika Dia (Gubernur) diatur oleh para konglomeratnya.

Janganlah bermimpi untuk membangun bangsa ini, karena bangsa ini akan maju dan merobah suatu peradaban pasti ada pada anak asli papua, Isack telah membuktikan Hal ini, dan Peramalan seorang Gembala umat adalah benar adanya.

Aretinya membangun peradaban bansa ini bukan dalam naungan NKRI tapi tujuan sesungguhnya dalah kemandirian dan keberadaan status papua bahwa Papua berdiri sejajar dengan bangsa lain didunia.

Misi mulia ini tidak akan pernah terwujud, apa alasannya, jika sepanajng kami dalam NKRI, janganlah anda bermimpi kami akan berhasil dan membawa keluar rakyat papua dalam belenggu ketidakadilan dan pelanggaran HAM

Penulis: Turius wenda - pengantar tidur malam.

 

Read More

Dua Wartawan Prancis Masih Ditahan Dipapua, Tekanan Berdatangan

Sudah dua bulan, Dua wartawan Perancis ditahan  di Papua karena melakukan peliputan hanya dengan visa turis. Mengapa akses wartawan ke Papua masih dipersulit? Ada apa dibalik ini?

Thomas Dandois dan Valentine Bourrat, yang sedang mempersiapkan reportase untuk stasiun siaran Perancis-Jerman ARTE, ditahan awal Agustus lalu di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua. Mereka disebut-sebut mewawancarai anggota gerakan separatis, tanpa visa khusus dan akreditasi untuk melakukan reportase.

Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Maruli Hutagalung menerangkan awal minggu ini, berkas mereka masih diperiksa. Kejaksaan punya waktu satu minggu untuk memutuskan apakah kasus itu akan diajukan ke pengadilan.

Tuduhan yang akan diajukan adalah pelanggaran keimigrasian. Selain itu, keduanya dituduh membantu gerakan separatis melakukan makar.

Jika kedua wartawan itu diajukan ke pengadilan, ini akan menjadi proses pengadilan yang pertama di Papua terhadap wartawan asing yang dituduh melakukan peliputan tanpa ijin.

Biasanya, wartawan asing yang ditahan atas kasus pelanggaran keimigrasian diusir ke luar Indonesia tanpa proses pengadilan.

Minta bantuan

Ibu Valentine, Martine Bourrat, sudah datang khusus dari Perancis untuk minta bantuan agar putrinya dilepaskan dari tahanan. Tapi permohonan itu ditolak.

Lembaga pers nasional seperti Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mendesak pemerintah agar mencabut tuduhan bahwa kedua jurnalis terlibat gerakan separatis dan memulangkan mereka ke negaranya.

Eko Maryadi dari AJI menyatakan, penahanan kedua wartawan itu tidak sejalan dengan iklim kebebasan pers yang ingin ditegakkan di Indonesia. Juga dipertanyakan, mengapa Papua tetap menjadi semacam "kawasan terlarang" untuk diliput media.

Memperlakukan Papua berbeda dari kawasan-kawasan lain di Indonesia, "hanya memberi kesan bahwa memang ada sesuatu yang salah, yang ingin ditutup-tutupi oleh pemerintah", ujarnya.

Hari Senin (13/10), aksi yang digelar Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Jayapura dibubarkan paksa oleh polisi, dengan alasan aksi itu tidak mendapat izin dari Polda Papua. Polisi menyita sejumlah spanduk dan pamflet yang mendukung pembebasan Thomas Dandois dan Valentine Bourrat.

Aparat Kepolisian Resor Kota Jayapura berhasil menangkap  17 anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) saat menggelar unjuk rasa pembebasan dua jurnalis asing dari Arte TV Prancis, Thomas Dandois dan Valentine Bouratt yang ditahan pihak Imigrasi Jayapura.

ekretaris KNPB Ones Suhuniap dalam rilisnya mengatakan, kepolisian setempat sengaja tak menerbitkan surat izin aksi demo yang akan dilakukan KNPB dengan alasan yang mengada-ada demi membungkam ruang demokrasi di Papua Barat.

"Dalam surat pemberitahuan Polda kepada kami, polisi menyebutkan bahwa kami tak terdaftar pada Badan Kesbangpol Provinsi Papua, selaku pembina organisasi masyarakat di lingkungan Provinsi Papua. Mereka juga melarang aksi ini karena kami selalu dituding melakukan aksi yang menyuarakan aspirasi Papua Merdeka," ujar Ones.

Tekanan Pembebasan dua jurnalis Prancis

Australia juga meminta kedua jurnalis Prancis dibebaskan. Senat Australia mengajukan mosi yang menyerukan kepada Pemerintah Indonesia agar memberikan akses lebih terbuka ke Papua Barat.  

Harian Australia, The Age, edisi Kamis, 2 Oktober 2014 melansir, mosi itu terkait dengan kekhawatiran mereka terhadap dua jurnalis Prancis, Thomas Dandois dan Valentine Bourrat, yang ditangkap di Papua. 

Mosi itu secara terbuka bahkan didukung oleh kantor Menteri Luar Negeri Julie Bishop. Senat Australia menyebut kebebasan pers di Papua Barat benar-benar dibatasi. Anggota Senat dari Partai Hijau, Richard Di Natale, yang mengajukan mosi tersebut. 

Dia menyebut Bishop telah menghubungi dia pada Rabu dan mengatakan Pemerintah Australia akan mendukung mosi tersebut dengan perubahan teknis. 

LSM Juga Tuntut Pembebasan 2 Jurnalis Asing

Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Indri D. Saptaningrum menuntut pemerintah membuka akses bantuan sosial untuk masuk ke Papua. Indri melihat selama ini pemerintah menutup Papua dari dunia luar.Selain bantuan asing, kata Indri, pemerintah juga mempersulit akses wartawan dan peneliti. 

"Padahal, dengan membuka akses masuk ke Papua, masyarakat bisa berbaur sehingga lebih terbuka," ucapnya."Pemerintah lebih baik jika membuka ruang dialog dengan masyarakat Papua seperti yang pernah dijanjikan," kata dia.

Bahkan AJI Jayapura, KontraS, HRW telah menminta untuk dua jurnalis asing harus di bebaskan tanpa nyarat."tw"

Read More

This Traffic Jam Was Stuck In Belgium Forest For Over 70 Years

The branches and vines of surrounding foliage had grown down into the cars, twisting around the rusted, broken down metal. The cars left here resembled skeletons of the shinny toys they once were.

The eerie part is that the cars appeared to have been left behind in a hurry. The cars sat for so long, nature took over, causing moss to grow like a new style paint job from doors and bumpers.

As creepy as The Chatillon Car Graveyard appeared, the true story behind the car cemetery’s origin makes it all the more intriguing. In fact, the real story behind these abandoned cars remain a complete mystery.

That’s not to say there are not stories that tell of the car graveyards earliest days. One legend claims that the sea of rusted, dented, and bashed up automobiles once belonged to US Soldiers.

Read More

Orwell akan mengenali logika postkolonialisme bermain di Papua Barat

 By..Morgan Godfery 

Theguardian.com, Tuesday 15 July 2014 02.50

 Dalam banyak hal, perjuangan Papua Barat adalah kisah masyarakat adat di seluruh dunia: eksploitasi

"Hanya sedikit orang yang tahu bahwa George Orwell, yang lebih dikenal sebagai penulis novel dystopian 1984, adalah salah satu pendiri awal studi postkolonial. Kontribusi Orwell terbaik dikenal ke lapangan adalah hari Burma, tetapi kontribusinya yang paling awal adalah Bagaimana Bangsa Apakah Exploited - The British Empire di Burma. Diterbitkan dalam jurnal Perancis Le Progres civique, Orwell menggambarkan bagaimana lahan, tenaga kerja dan sumber daya dari satu negara - yaitu, Burma - digunakan untuk membiayai pengembangan industri lain - dalam hal ini, Inggris.

"Perawatan diambil untuk menghindari pelatihan teknis dan industri [di Burma]. Aturan ini, diamati di seluruh India, bertujuan untuk menghentikan India dari menjadi negara industri yang mampu bersaing dengan Inggris."

Peran koloni, kemudian, adalah di bawah pembangunan demi pembangunan penjajah itu. Ini adalah logika kolonialisme.

Read More

West Papua pada festival Seni Budaya Melanesia

Papuan Activist

Oleh Jonas Cullwick in Daily Vanuatu

Sebuah delegasi besar dari Papua Barat berpartisipasi dalam Melanesian Festival 5th Seni dan Budaya di Port Moresby, diselenggarakan oleh Papua Nugini, yang di minggu kedua dan akhir pekan ini. Hal ini dikonfirmasi oleh Perdana Menteri Vanuatu Joe Natuman yang berada di Port Moresby untuk menghadiri Melanesian Spearhead Group (MSG) Pemimpin Summit khusus, yang bertepatan dengan pembukaan festival seni dan budaya.

Read More

Pengadilan HAM Eropa tidak akan mengesampingkan penanganan pembantaian perang Rusia Katyn

Pengadilan HAM Eropa ( ECHR ) mengatakan tidak akan memeriksa ketelitian penyelidikan Rusia ke pembantaian tahanan perang Polandia pada tahun 1940.

Sesuai yang dikutip blog ini dari EuroNews.com bahwa 'Insiden terkenal di daerah Katyn , yang menewaskan lebih dari 20.000 orang tewas di tangan polisi rahasia Soviet , menyebabkan sengketa internasional yang pahit.'

"Pada tahun 1944 , sebuah komisi Soviet menuduh tentara Jerman dari eksekusi dan hanya menerima menyalahkan pada tahun 1990 .

"Menurut KGB memorandum dideklasifikasi , perintah datang dari para pemimpin Partai Komunis Soviet .
Meskipun ECHR mengatakan Rusia telah menyimpan file kunci rahasia , itu juga mengatakan bahwa mereka tidak punya otoritas karena terlalu banyak waktu yang telah berlalu antara membunuh tahalan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia .

Dalam sebuah upaya rekonsiliasi , mantan Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin dan rekan Polandianya Donald Tusk bertemu pada tahun 2010 untuk memperingati para korban . Sampai saat ini , tak seorang pun yang pernah dihukum atas  kekejaman itu.

Read More

Vanuatu Membuat Sejarah Besar di PBB Dalam Perjuangan Rakyat Papua

Catherine Delahunty Grens Party

Tepat 28 September 2013, Perdana Menteri Vanuatu Minister Moana Carcasses Kalosil telah berbicara di PBB tentang nasib Rakyat bangsa Papua Barat dan ia menyerukan penyidikan ​​PBB dan melaporkan pelanggaran di Papua Barat . Ini adalah saat bersejarah bagi orang-orang yang menderita puluhan tahun dan telah diabaikan begitu lama .
PBB dapat memainkan peran yang sangat konstruktif dalam mendorong Pemerintah Indonesia untuk menghentikan pembunuhan di papua barat dan  bernegosiasi serius dengan para pemimpin Papua .
Moana Karkas juga mengingatkan PBB bahwa hati nurani mereka sendiri tidak jelas mengenai masalah ini . Peran etis dari PBB pada tahun 1968 selama apa yang disebut " Act of Free Choice " adalah fakta perebutan hak politik dn  sebuah bagian kecil dari populasi Papua Barat dipaksa untuk menerima aturan Indonesia , perlu ditinjau kembali .

Read More

Perempuan Kawin Dua (Dua Laki-Laki Satu Istri)

Photo Ilustrasi

Dua pria di Kenya sepakat untuk berbagi satu istri. Ini untuk mengakhiri pertikaian memperebutkan perempuan yang sama. 

Menurut stasiun berita BBC, dengan mengutip media setempat, kesepakatan itu dibuat secara tertulis oleh dua pria bernama Sylvester Mwendwa dan Elijah Kimani. Sedangkan nama perempuan tidak diungkapkan karena permintaan yang bersangkutan.

Janda dengan dua anak itu diketahui menjalin hubungan asmara, baik dengan Mwendwa dan Kimani di Kota Mombasa selama lebih dari empat tahun. Dia tidak mau memilih salah satu, ungkap harian lokal Daily Nation.

Demi menghindari kecemburuan dari salah satu pria, yang dinilai bisa berakibat konflik yang fatal, diputuskan bahwa dua pria itu akan menikahi perempuan yang sama. Solusi itu ditawarkan oleh pengurus komunitas setempat, Adhalah Abdulrahman.

Menurut perjanjian tertulis kedua pria, disepakati bahwa mereka akan berbagi tugas sebagai suami. Salah satu dari kedua suami harus bergiliran tinggal di rumah menemani istri mereka dan semua pihak juga wajib menafkahi anak-anak  yang sudah dibesarkan janda itu.

Bila terwujud, ini akan menjadi pernikahan poliandri, yang mana perempuan memiliki lebih dari satu suami. Namun kalangan pengamat hukum setempat menilai bahwa pernikahan tiga mempelai itu akan sah secara hukum bila mereka bisa membuktikan bahwa poliandri  sudah menjadi tradisi wilayah mereka.

Seorang pengacara bernama Judy Thongori mengungkapkan bahwa pernikahan itu bisa terlaksana karena hukum di Kenya tidak secara spesifik melarang praktik poliandri.

"Pertanyaannya adalah apakah orang-orang berasal dari masyarakat yang lumrah mempraktikkan poliandri," kata Thongori. 

Di Kenya, yang sering terjadi adalah praktik poligami, yang mana seorang suami punya lebih dari satu istri. Poliandri langka terdengar.

Read More

Amerika Belum Pastikan Penggunaan Senjata Kimia di Suriah

Para korban serangan udara Pemerintah Berkuasa Suriah, Rabu (21/8/2013) dini hari. Tak terlihat darah pada para korban tewas ini. - / SHAAM NEWS NETWORK / AFP | - / SHAAM NEWS NETWORK / AFP

Pemerintah Amerika Serikat, Kamis (22/8/2013), menyatakan belum dapat menentukan apakah rezim penguasa Suriah menggunakan senjata kimia yang diduga menewaskan ratusan warganya pada Rabu (21/8/2013) dini hari.
Berita yang dikutip dari AFP Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Jen Psaki, mengatakan bahwa Presiden Barack Obama telah mengarahkan intelijen AS untuk mengumpulkan informasi tentang serangan yang dilaporkan terjadi di dekat Damaskus itu.

Read More

Pendekatan Dialog Melembagakan HAM DI ASEAN

The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) mungkin telah memasuki tahun keempat, tetapi keberhasilannya sebagai badan HAM regional dapat diperdebatkan, karena kegiatan rumah tangga dan kurangnya mandat perlindungan.

AICHR melakukan upaya untuk mengatur norma-norma hak asasi manusia di wilayah tersebut melalui Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN pada tahun 2012. Namun, sementara isi dari deklarasi menerima berbagai tanggapan, seseorang harus tahu bahwa menyimpulkan deklarasi dalam waktu yang relatif singkat - tiga tahun - itu bukan tugas yang mudah, mengingat keanekaragaman ASEAN sebagai suatu wilayah. Namun, bahkan ini tidak bisa berhenti AICHR dari datang di bawah api.

AICHR baru-baru ini terlibat dalam berbagai kegiatan yang fokus pada keadaan hak asasi manusia di negara anggota tertentu. Pada tanggal 25 Juni 2013, dialog HAM antara pemerintah Indonesia dan AICHR diadakan di Sekretariat ASEAN di Jakarta. Dialog ini berfokus pada isu-isu hak asasi manusia di Indonesia dan pemerintah akan menggunakan hasil dari dialog untuk meningkatkan promosi hak asasi manusia.

Ayat 4.10 pada Terms of Reference mandat AICHR komisi untuk mendapatkan informasi dari negara-negara anggota pada promosi dan perlindungan hak asasi manusia. Dialog AICHR dengan pemerintah Indonesia, oleh karena itu, sejalan dengan semangat ketentuan ini. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa dialog ini dilakukan secara sukarela oleh pemerintah Indonesia.

Sementara AICHR telah dikritik karena eksklusivitas, kegiatan semacam ini telah terbukti sebaliknya. AICHR mampu membahas situasi HAM di negara anggota tertentu secara terbuka.

Pertanyaan berikutnya adalah apakah AICHR harus mengadakan dialog dengan negara anggota individu secara teratur. Dengan keterbatasan mandatnya, AICHR harus mempertimbangkan dialog biasa. Mengingat universalitas hak asasi manusia, tantangan yang tidak dapat dihindari, termasuk negara-negara anggota ASEAN. Oleh karena itu, AICHR sebagai badan HAM regional harus memainkan peran dalam membantu negara-negara anggota untuk meningkatkan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di negara masing-masing.

Ada beberapa pertimbangan untuk mendukung kegiatan semacam ini. Pertama, dengan melakukan dialog dengan negara anggota, AICHR dapat mengidentifikasi tantangan hak asasi manusia di tanah, yang akan memberikan informasi yang berharga bagi AICHR untuk mengatur strategi dalam memajukan dan menegakkan hak asasi manusia di wilayah tersebut.

Kedua, dialog membuktikan AICHR mengimplementasikan perannya sebagai badan konsultatif, yang memungkinkan AICHR untuk berbagi pandangan kepada negara-negara anggota. Karena dialog ini bukan pengadilan, tidak akan ada penghakiman, dan hasil dari kegiatan ini dapat menjadi pelajaran-belajar, asalkan AICHR akan memberikan masukan atau pengamatan isu-isu tertentu.

Ketiga, dialog akan mempercepat proses pembangunan kepercayaan di antara negara-negara anggota untuk berbagi praktek-praktek nasional mereka dan pengalaman: dengan tujuan umum untuk meningkatkan promosi dan perlindungan hak asasi manusia di wilayah tersebut.

Sebagai Komunitas ASEAN meningkatkan link antara negara-negara anggota, dialog hak asasi manusia dengan negara anggota akan meningkatkan situasi hak asasi manusia regional.

Terakhir, dialog ini sepenuhnya sesuai dengan tujuan dan prinsip ASEAN ditetapkan dalam Piagam ASEAN. Sementara dialog ini akan mendukung realisasi promosi dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental sebagai salah satu tujuan ASEAN, dialog ini juga sesuai dengan prinsip non-interferensi karena dialog ini dilakukan berdasarkan pada negara secara sukarela.

Tentu saja dialog ini tidak akan menyelesaikan semua tantangan hak asasi manusia sekaligus, setidaknya pelembagaan kegiatan ini akan membantu AICHR untuk meningkatkan perannya di kawasan itu, dan memberikan suatu mekanisme tambahan untuk negara-negara anggota untuk menyalurkan diri untuk AICHR sebagai badan HAM ASEAN .

Setelah dialog HAM dengan pemerintah Indonesia, banyak kegiatan yang diharapkan untuk mengikuti. Terserah AICHR untuk mengambil kesempatan ini untuk menjadi badan lebih efektif dalam memberikan mandatnya. Sebagai badan HAM regional dengan tanggung jawab untuk promosi dan perlindungan hak-hak lebih dari 500 juta orang di ASEAN, harapan AICHR tidak akan pernah padam.

Dialog HAM yang diselenggarakan minggu lalu hanya satu aspek tantangan AICHR, sebagai kemajuan realisasi Komunitas ASEAN 2015 berlangsung, rakyat ASEAN perlu AICHR kuat dan lebih efektif untuk mengatasi tantangan.

Adalah penting bahwa AICHR berkembang agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai pepatah Latin yang terkenal berbunyi: "suara rakyat adalah suara Tuhan", tapi ketika AICHR mengakomodasi suara orang, hanya waktu yang akan memberitahu.

Penulis kepala bagian hak asasi manusia di Direktorat Keamanan ASEAN Kerjasama Politik dan Kementerian Luar Negeri. Pandangan yang dikemukakan adalah sendiri.

Published: The Jakarta Post

Read More

British government concerned about situation in West Papua

Lord Harries opened the session

The British government was questioned in the House of Lords last night about the ongoing crisis in West Papua. Baroness Warsi, speaking for the British government recognised that “the events surrounding the 1969 Act of free Choice continue to be a controversy”, whilst Lord Avebury suggested that Indonesian President SBY “should be invited to the UK in September 2014 ( for the referendum on self- determination in Scotland) so that he can see how we deal with demands for self-determination in this country”. Baroness Warsi said in her closing statement that “We all agree that the situation in Papua is of concern”.

The full transcript of the session can be accessed through a link at the end of this report.

Report

Lord Harries of Pentregarth, former Bishop of Oxford opened the session by stating, “My Lords, violations of basic human rights in West Papua are not only continuing but becoming more frequent. In 2012-13 there were numerous incidents of West Papuans being shot, arrested and tortured simply for taking part in peaceful demonstrations. 

Leaders of the West Papua National Committee—the KNPB—are particularly targeted. To give just one example, at a peaceful demonstration on 1 May this year, three Papuans were shot—killings which were rightly condemned by both the UN High Commissioner for Human Rights, Navi Pillay, and Amnesty International. A list of 30 such incidents involving arrests for peaceful protests in just two weeks in April and May this year was sent to the OHCHR in Geneva by TAPOL on behalf of eight international organisations concerned with West Papua.”

He continued, “The truth cannot be hidden forever. The 1962 New York agreement signed between the Netherlands, Indonesia and the United Nations guaranteed an “act of self-determination” for the people of West Papua. In 1969 that so-called Act of Free Choice took place.” Lord Harries then quoted Baroness, Lady Symons of Vernham Dean, who on behalf of the British government admitted on December 13th 2004 that, “there were 1,000 handpicked representatives and that they were largely coerced into declaring for inclusion in Indonesia”.

Lord Harries further continued, “Given that the former UN Under-Secretary-General, Chakravarthi Narasimhan, admitted publicly in 2004 that the 1969 so-called Act of Free Choice was in effect a sham, will the Government join with International Parliamentarians for West Papua and International Lawyers for West Papua in asking the UN to conduct an inquiry into what happened in 1969 and then to instigate a referendum on the issue in West Papua itself?

Lord Harries added, “Given the 2010/11 referendum on self-determination in South Sudan and the upcoming referendums on independence in New Caledonia—Kanaky, Bougainville and Scotland, and bearing in mind what happened in East Timor, would it not be prudent, as well as absolutely right, to press for a true, internationally monitored referendum? This issue is certainly not going to go away, however much the Indonesian Government might wish that it would.”

More: Free West Papua. Org

Read More

Papua Juga Punya HAK Sama Deklarasi HAM PBB 10 Desember

Lembaga-lembaga dan negara yang mendukung hak asasi manusia harus bertindak jujur, terhormat dan efektif dilaksanakan  sesuai Deklarasi HAM secara Universal.

Deklarasi Hak Asasi Manusia dicetuskan pada tanggal 10 Desember 1948 setelah Perang Dunia II berakhir dan bergabungnya beberapa negara di Asia dan Afrika ke dalam PBB, adalah  alasan utama dari pencetusan Duham PBB ini  untuk mencegah terjadinya Perang Dunia kembali.

10 Desember sebagai Hari Hak Asasi Manusia Internasional. selalu memperingati atas penandatanganan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948, yang mewakili reaksi masyarakat internasional terhadap kengerian Perang Dunia Kedua. tanggal itu sebagai hari untuk refleksi dan lebih dari perayaan. Scan sepintas acara dari beberapa negara dunia telah melontarkan contoh yang menunjukkan bahwa kepercayaan HAM untuk semua - dalam memperlakukan semua negara sama.

Pasal demi pasal secara rinci telah mengatur dan indonesia juga menanda tanganinya ini.

• Pasal 1 : Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama.
• Pasal 2 : Perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, dll tidak menjadi pengecualian hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini.
• Pasal 3 : Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan individu.
• Pasal 4 : Tidak ada orang yang boleh diperbudak atau diperhambakan.
• Pasal 5 : Tidak ada yang boleh disiksa secara kejam, dihukum secara tidak manusiawi atau dihina.
• Pasal 7 : Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi
• Pasal 9 : Tidak seorangpun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengang sewenang-wenang
• Pasal 10 : Setiap orang berhak atas peradilan yang adil yang bebas dan tidak memihak
• Pasal 14 : Setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di negeri lain untuk melindungi pengejaran
  Pasal 18 : Setiap orang berhak untuk memiliki kebebasan dalam beragama
  Pasal 19 : Setiap orang berhak untuk mengeluarkan pendapatPasal 20 : Setiap orang memiliki hak dan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul tanpa kekerasan.

Deklarasi Universal adalah pengakuan bijaksana yang menyatakan berkewajiban negara untuk memastikan perlindungan hak-hak mendasar rakyatnya yang menjamin kebebasan dan martabat individu manusia dan kelompok.

Mungkin yang lebih penting, itu merupakan kesadaran bahwa masyarakat internasional berkewajiban untuk membantu dalam perlindungan hak-hak tersebut.

Masalah di sini bukan apakah indonesia melakukan Pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap kemanusiaan, melainkan bahwa kasus papau adalah dua Pihak bangsa  dengan status yang tak terselesaikan jadi akar konflik.

Ini demi perdamaian permenen dan kelangsungan hidup warga papua termasuk juga nusantara NKRI. Indonesia memastikan untuk penerapan deklarasi HAM yang di tanda tangganinya.

fakta di indonesia secara tidak langsung pengabaian HAK manusia papua adalah sebagai bentuk merendahkan rakyat papua barat sebagai warga kelas dua demi atas nama pembangunan nasional.

Kekerasan terbaru di papua tahun 2011-2013 ini meningkat sangat dratis, Label separatisme dan makar menjadi legal dan legitimasi diri para aparat TNI dan polri untuk membantai orang papua. Padahal tuntutan dan permintaan sudah jelas, Hak politik dan luka lama atas kekejaman masa lalu terus tumbuh dalam indeologi nasionalisme orang papua, sehingga selama 50 tahun negara gagal mengindonesiakan rakyat papua sebagai warga indonesia.

Masalah papua sering menjadi sorotan internsional, sepekan yang lalu SBY berpidato depan PM Australia Kelvin Rudd, bahwa masalah papua hanya segaja  besar-besarkan, dan sebaliknya PM AU memuji SBY atas kasus papua dan mendukung keutuhan wilayah NKRI atas papua barat.

Sebenarnya yang terpenting bukanlah masalah keutuhan wilayah dan di besar-besarkan masalah, persoalan riilnya adalah atas perbedaan ideologi dan pelanggaran HAM yang tidak terselesaikan pemerintah atau  lembaga indenpenden atas semua tunduhan pelanggaran HAM di papua barat.

Jika hak setiap manusia itu di pahami baik maka, lebih penting keutuhan manusia ketimbang keutuhan wilayah yang selalu iringkan oleh kepemimpinan SBY selama ini. Aparat TNI/Polri di papua membunuh, menembak dan membantai orang papua hanya dengan alasan keutuhan wilayah teritorial NKRI, padahal orang-orang yang dibantai adalah manusia yang punya HAK yang sama seperti bangsa lain di dunia.

Penulis By Turius Wenda

Read More

Penyiksaan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Israel dan Palestina

By. Turius Wenda

 

Tuduhan penyiksaan terhadap pengobatan tahanan Palestina di penjara-penjara Israel menjadi menjadi berita utama. Beberapa hari setelah penangkapannya, Arafat Jaradat meninggal dalam tahanan Israel. Pada 27 Februari 2013, Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki, Richard Falk, menyerukan penyelidikan internasional atas kematian tahanan Palestina Jaradat saat menjalani interogasi di dalam fasilitas Israel. Falk menekankan bahwa "kematian seorang tahanan selama interogasi selalu menjadi perhatian, tetapi dalam kasus ini, ketika Israel telah menunjukkan pola dan praktek penyiksaan tawanan, kebutuhan untuk luar, investigasi kredibel lebih mendesak daripada sebelumnya. Pendekatan terbaik mungkin penciptaan tim forensik internasional di bawah naungan Dewan HAM PBB. "

Pelanggaran hak asasi manusia rakyat Palestina oleh pasukan pendudukan Israel tidak menurun meskipun proses perdamaian dan tidak ada perbedaan antara Partai Buruh dan blok Likud. Daftar pelanggaran panjang: penyiksaan, pembunuhan sewenang-wenang dan penangkapan, pembongkaran rumah, pembatasan ketat dikenakan pada kebebasan bergerak oleh ratusan cek poin, kekerasan terhadap warga Palestina, perampasan tanah dan pembangunan pemukiman ilegal, " pembersihan etnis "rakyat Palestina dari Yerusalem Timur, hukuman kolektif, seperti total penutupan wilayah seperti Gaza dan jam malam, dan pemboman rakyat Jalur Gaza.

Daftar pelanggaran HAM yang melibatkan korban Palestina yang Otoritas Palestina (PA) bertanggung jawab juga sama panjang: penyiksaan dan penganiayaan, penolakan pengadilan yang adil di pengadilan militer dan Pengadilan Keamanan Negara, yang memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan hukuman mati , intimidasi orang yang tidak diinginkan, pembatasan kebebasan berbicara dan pers, dan menghambat kerja dari organisasi hak asasi manusia. Baik Fatah-dan pemerintah pimpinan Hamas menggunakan tindakan represif untuk mengendalikan dan menundukkan penduduk di bawah pemerintahan mereka. 1 Setelah Israel memulai serangan di Gaza pada tahun 2008/09, Hamas mengambil langkah yang luar biasa untuk mengontrol, mengintimidasi, menghukum, dan pada waktu menghilangkan saingan politik internal dan mereka yang dicurigai bekerja sama dengan Israel. Mayoritas Palestina dieksekusi oleh warga Palestina lain selama operasi militer Israel adalah laki-laki dituduh bekerja sama dengan Israel.

Namun, orang tidak boleh lupa bahwa penyebab utama dari pelanggaran besar adalah pendudukan ilegal atas tanah Palestina oleh Negara Israel. Sejak awal Zionis kolonial perusahaan, gerakan Zionis dan pemerintah kemudian Israel berusaha untuk membawa sebanyak mungkin tanah Palestina di bawah kendali mereka, tetapi dengan orang-orang yang paling mungkin.

Tradisi Penyiksaan di Israel

Penyiksaan di Israel memiliki tradisi panjang, dating kembali ke "Haifa Ujian" pada tahun 1972. 2 outlet media Barat hanya melaporkan secara sporadis tentang fenomena ini meluas. Para penyiksa biasanya agen Shin Bet (Shin Bet = Keamanan Umum Layanan GSS) yang menjalankan bagian interogasi khusus di beberapa penjara Israel. Pada Juni 1993, saya menghadiri konferensi pertama tentang penyiksaan di Tel Aviv yang diselenggarakan oleh "Physicians for Human Rights (PHR)" dan "Komite Publik Menentang Penyiksaan di Israel (PCATI)". Neve Gordon, maka sekretaris jenderal PHR dan saat ini profesor untuk Ilmu Politik di Universitas Ben-Gurion di Beer-Sheva, menyatakan pada konferensi pers akhir yang 25 sampai 30 persen dari tahanan dianiaya selama interogasi. Stanley Cohen, kemudian profesor di Universitas Ibrani di Yerusalem, mengatakan bahwa "masyarakat yang membiarkan praktek-praktek tersebut, membutuhkan diri imunisasi. Meskipun penyiksaan telah menjadi rutinitas, masyarakat tidak diinformasikan, dan mereka bahkan tidak ingin tahu. " 3 Publikasi laporan " Pada Penyiksaan "menunjukkan bahwa pernyataan Cohen 20 tahun yang lalu masih berlaku.

Pada April 2011, Adalah - Hukum Pusat Hak Minoritas Arab di Israel, Dokter untuk Hak Asasi Manusia (PHR-Israel) dan Al Mezan Pusat Hak Asasi Manusia di Gaza mengadakan workshop ahli dua hari internasional di Yerusalem pada subyek "Mengamankan Akuntabilitas untuk Penyiksaan dan Perlakuan yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan (CIDT) di Israel: Tren Baru dan Pelajaran Perbandingan ". Israel, Palestina dan para ahli internasional membahas apakah mekanisme domestik yang ada penyiksaan dan pencegahan penganiayaan yang cukup dan apakah pelaku bisa bertanggung jawab. Buku ini menyajikan hasil konferensi ini. Penyiksaan dan perlakuan buruk yang ditimbulkan oleh Fatah-Hamas dan pimpinan pemerintah yang ousidet lingkup kerja bersama organisasi-organisasi ini dan tidak sekali tidak berniat untuk merusak gravitasi dari tindakan atau penderitaan para korban. Ada beberapa organisasi hak asasi manusia di Palestina Wilayah Pendudukan Palestina (OPT) yang menangani pelanggaran tersebut.

Dalam laporan tersebut, Lea Tsemel, seorang pengacara hak asasi manusia terkemuka Israel, memberikan ikhtisar tentang sejarah penyiksaan di Israel. Dua badan utama yang melaksanakan penyiksaan adalah GSS, yang terus melakukannya sampai sekarang, dan Intelijen Militer. Yang terakhir ini terlibat dalam interogasi terhadap tahanan diculik luar negeri atau telah menyusup negara. Sebagian besar interogasi berlangsung di pusat-pusat GSS. Menurut advokat Tsemel, publik Israel pertama kali diberitahu tentang praktik penyiksaan pada tahun 1977, setelah New York Times menerbitkan sebuah artikel yang berisi kesaksian oleh Palestina muda dan tua yang disiksa. Setelah kasus Nafso pada tahun 1980 dan 300 Bus urusan pada tahun 1984, pemerintah Israel membentuk Komisi Landau, dinamai mantan Hakim Pengadilan Tinggi David Landau. Itu datang dengan daftar metode resmi dan dilarang pemaksaan. Meskipun rekomendasi ini, penyiksaan terus berlanjut hingga 1999, ketika Pengadilan Tinggi Israel menemukan bahwa penyiksaan dipraktekkan, dan menyatakan bahwa itu adalah ilegal. Ini menyarankan, bagaimanapun, bahwa penyiksaan dapat diizinkan dalam situasi "keharusan".

Menurut Lea Tsemel, penyiksaan adalah sub-kontrak untuk kolaborator Palestina. Ini Palestina "teman" yang dikenal sebagai "burung" (Asafeer). Hasil interogasi kekerasan dicatat dan kemudian dibawa ke agen GSS. Tahanan ini kemudian dihadapkan dengan "bukti". "Teman-teman" memiliki keuntungan atas interogator GSS, karena mereka tetap rahasia dan tidak jatuh di bawah yurisdiksi langsung hukum Israel.

Izin Penyiksaan diperlukan dalam kasus-kasus "ticking bom" doktrin "keharusan", seperti yang dibayangkan oleh Pengadilan Tinggi, menulis Lea Tsemel. Dalam apa yang disebut "penyelidikan militer" definisi telah diperluas untuk membenarkan penyiksaan orang yang hanya "tahu seseorang yang mungkin tahu sesuatu" tentang bahaya yang akan datang. Tidak ada izin yang diperlukan dalam kasus-kasus yang tidak dianggap sebagai "lunak" penyiksaan, seperti berteriak, ancaman terhadap tahanan dan keluarganya, atau meludah di wajah mereka. Mekanisme lain adalah mesin detektor kebohongan dan isolasi total tersangka. Di dunia ini orang yang nyata benar-benar hilang.

Para anggota pendiri dari PHR di Israel, Ruchama Marton, berbicara tentang keterlibatan dokter Israel dalam penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap tahanan. Dia menyebutkan bahwa keterlibatan tenaga medis dalam perilaku tidak etis tersebut tidak eksklusif untuk konflik Israel-Palestina, tapi mewakili lebih fenomena di seluruh dunia. Menurut pendapatnya, fungsi sistem medis sebagai agen pengawasan sosial, regulasi dan kontrol. "Israel dokter Layanan Penjara memberikan otorisasi medis untuk isolasi dan isolasi tahanan," katanya. Psikiater telah membawa penahanan lanjutan dari tahanan di sel isolasi, menyebabkan tegas dan kadang-kadang ireversibel membahayakan kesehatan mereka, tulis penulis. Alih-alih menyembuhkan, mereka menyebabkan kerusakan.

Manfred Nowak, Guru Besar Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia di University of Vienna, dan mantan Pelapor Khusus PBB tentang Penyiksaan, memberikan gambaran tentang kemajuan dan kemunduran selama masa jabatannya. Ada kebutuhan mendesak "untuk hukum internasional keras untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak para tahanan". Menurut Nowak, "yang paling penting adalah sarana pencegahan kunjungan ke tempat-tempat penahanan". Dan pemantau internasional harus diperkuat. Nowak menyebutkan contoh negatif pemerintahan Bush memberi dengan menggunakan penyiksaan di fasilitas penahanan. Pemerintah lain bertanya: Mengapa kita tidak bisa melakukan hal yang sama? Sayangnya, pemerintah Inggris sudah digunakan penyiksaan terhadap tersangka IRA pada 1970-an. Dengan "ticking bom" doktrin mereka, AS dan pendukung penyiksaan mereka telah mencoba "untuk membuat penyiksaan diterima secara sosial", menulis Nowak.

Menurut organisasi hak asasi manusia B'Tselem Israel, lebih dari 700 tahanan Palestina telah mengajukan keluhan terhadap agen Shin Bet untuk penganiayaan selama interogasi selama dekade terakhir, namun tak satu pun telah menghasilkan penyelidikan kriminal dibuka. Dalam pelanggaran Konvensi Jenewa Keempat, pemerintah Israel transfer tahanan, termasuk anak-anak, dari Wilayah Pendudukan Palestina untuk interogasi dan penahanan di penjara-penjara Israel. Saat ini, terdapat 159 tahanan administratif ditahan tanpa tuduhan atau pengadilan di penjara Israel, hampir 4 600 warga Palestina tahanan saat ditahan Israel. B'Tselem telah melaporkan bahwa sementara insiden kekerasan fisik telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, mereka belum berakhir.

Selain penyiksaan, berbagai pelanggaran HAM lainnya yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel terhadap Palestina. Meskipun demikian, Israel tetap resmi demokrasi di mana hukum dan ketertiban dan kebebasan berpendapat dijamin, meskipun terutama untuk orang Yahudi Ada sejumlah besar informasi tentang perlakuan buruk terhadap orang non-Yahudi, itulah sebabnya ada Israel bisa mengklaim bahwa dia atau dia tidak akan tahu tentang pelanggaran hak asasi manusia.

Penyiksaan dan Penganiayaan di bawah Fatah dan Hamas

Dalam perjalanan proses perdamaian yang disebut pada tahun 1993 yang menyebabkan pembentukan Otoritas Palestina, Yasser Arafat dan kemudian Mahmoud Abbas telah dipaksa oleh Israel dan Amerika Serikat untuk mengambil peran apa yang bisa disebut malaikat perdamaian despotik . Segera setelah kedatangannya, PLO Arafat kepala membentuk aparat keamanan komprehensif yang digunakan untuk mengintimidasi, mengancam, sewenang-wenang menangkap dan menganiaya setiap kritik dari proses perdamaian dan anggota Hamas dan Jihad Islam. Situasi politik di bawah rezim Abbas tidak berubah secara mendasar, terutama, setelah kudeta 2007-Fatah terhadap Hamas menghasut gagal.

Sebuah kebijakan represif oleh Otoritas Palestina melanggar hak yang paling dasar dari Palestina - hak untuk hidup, kebebasan berkumpul dan berbicara, oposisi damai, dan keamanan pribadi. Penyiksaan dan penangkapan sewenang-wenang adalah metode yang paling umum. Ada juga telah pembunuhan yang belum terpecahkan. Pada bulan April 2009, Human Rights Watch merilis sebuah laporan tentang kekerasan politik Hamas di Gaza. Laporan ini menunjukkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang bermacam-macam, termasuk penyiksaan, pembunuhan ekstra-yudisial, penganiayaan, penahanan sewenang-wenang, dan eksekusi dugaan kolaborator.

Setelah penarikan Israel dari Gaza pada tahun 2005, kekerasan dalam negeri di Gaza terus seperti yang dituturkan oleh 14 pembunuhan ekstra-yudisial antara Januari dan Maret 2009. Kekerasan ini telah sebagian besar dihukum. Hanya satu pembunuhan oleh anggota pasukan keamanan atau sayap bersenjata diselidiki. Pasukan keamanan Hamas juga telah menggunakan kekerasan terhadap para anggota Fatah, terutama mereka yang telah bekerja di dinas keamanan Fatah-lari dari PA.

Di Tepi Barat, otoritas Fatah yang dikelola juga meningkat tindakan represif terhadap anggota Hamas dan pendukungnya. Pada tahun 2009, kelompok hak asasi manusia Palestina mencatat 31 keluhan warga yang mengatakan mereka telah disiksa oleh pasukan keamanan Fatah yang dipimpin. Mereka juga mencatat satu kematian yang diketahui dalam tahanan dan penahanan sewenang-wenang dari dua wartawan dari stasiun televisi swasta dianggap pro-Hamas. Selain aparat keamanan Fatah yang dipimpin, pasukan pendudukan Israel telah ditangkap dan terus menangkap keduanya terpilih secara demokratis Hamas wakil 'dan pendukung Hamas biasa.

Dalam kedua Gaza dan Tepi Barat, ini pelanggaran melanggar hukum Palestina, meskipun Undang-Undang Dasar Palestina, yang dianggap sebagai konstitusi sementara, melarang penyiksaan dan penganiayaan. Situasi di kedua wilayah Palestina menekan bukan hanya karena tekanan yang diberikan dari luar tapi juga karena kebrutalan meningkatnya rezim pendudukan Israel. Dalam keadaan yang berlaku di Palestina, ada sedikit harapan bagi demokrasi dan penghormatan HAM.

Lebih umum, bagaimanapun, rezim pendudukan Israel memikul tanggung jawab hukum primer atas pelanggaran besar-besaran hak asasi manusia. Sebagai penjajah berperang, Israel memiliki tanggung jawab khusus di bawah hukum kemanusiaan internasional untuk menangani manusiawi dengan semua warga Palestina termasuk yang ditahan. Masyarakat internasional memikul tanggung jawab sepengendali Pasal 1 dari empat Konvensi Jenewa untuk "menghormati dan menjamin penghormatan" bagi konvensi "dalam segala situasi". Ini adalah tugas dari Negara Israel untuk menghormati konvensi internasional dan negara-negara lain untuk "memastikan" bahwa Israel mematuhi konvensi ini. 

Penulis: Pemerhati Sosial dan Hak Asasi Manusia - Turius Wenda

==== ==== ===== ===== ==== ==== =====

1. Untuk Penyiksaan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia lainnya lihat: Ludwig Watzal, Musuh Perdamaian. Konflik Dulu dan Sekarang antara Israel dan Palestina , Passia, Yerusalem Timur tahun 2000, Bab III, hal. 140-179. [ ↩ ]
2. Untuk sejarah penyiksaan di Israel lihat: Ludwig Watzal, Frieden ohne Gerechtigkeit? (Perdamaian tanpa Keadilan?), Cologne tahun 1994, Bab IV, hal. 81-115. [ ↩ ]
3. Birokrat Folder , Kekerasan Sedang [ ↩ ]

Read More

Jelang Pemilu AU: Politisi Australia belajar gunakan jejaring sosial dari Obama

Menjelang pemilhan umum di Australia, sejumlah politisi mulai mempelajari bagaimana memanfaatkan jejaring sosial sebagai salah satu alat kampanye. Salah satunya adalah dengan belajar dari Obama, yang kembali terpilih sebagai presiden AS dan dianggap sukses menggunakan jejaring sosial untuk menjaring suara.

Pemilihan Umum (Pemilu) di Australia akan digelar beberapa bulan lagi.

Kini sejumlah politisi dan partai mendapatkan tekanan untuk dapat mempromosikan keunggulannya dengan harapan dapat mendulang suara.

Salah satu yang media yang dianggap dapat membantu kegiatan kampanye adalah jejaring sosial, seperti Facebook dan Twitter.

Mengingat penggunaan jejaring sosial yang sedang berkembang pesat dalam tiga tahun terkahir,maka masa kampanye pemilihanumum di Australia kali ini akan berbeda dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya.

Para politisi di Australia masih harus belajar bagaimana memanfaatkan peluang-peluang baru yang ditawarkan oleh jejaring sosial. Salah satunya dengan mempelajari kesuksesan Barack Obama dalam jejaring sosial, yang mengantarkan dirinya terpilih kembali sebagai presiden Amerika Serikat.

Tim sukses Obama dianggap telah memanfaatkan jejaring sosial dan mencetak rekor baru dalam menjaring wargaAmerika melalui telepon genggam, email, video online, dan situs internet.

Tetapi caranya tidak hanya sekedar menggunakan jejaring sosial yang sudah ada sepeti Facebook dan Twitter, ratusan pakar digital dikerahkan untuk mecari strategi lainnya.

Salah satunya adalah dengan meminta pendapat warga Amerika Serikat yang merasakan dampak positif dari kebijakan-kebijakan Obama selama menjadi presiden.

Strategi tersebut berhasil, kisah-kisah tersebut kemudian disebar melalui internet dan beberapa diantaranya menjaring mereka yang sebelumnya belum menentukan suara.

Sementara itu di Australia, Simeon Duncan, yang pernah menjadi penasehat kampanye digital Tony Abbott mengatakan ada beberapa keuntungan dengan menggunakan jejaring sosial.

"Untuk benar-benar bisa meningkatkan performa kampanye, untuk mempercepat bangaimana menanggapi kejadian tertentu, untuk dapat terlibat dalam acara tertentu, juga tentunya untuk memperkuat pesan kampanye itu sendiri," ujar Simeon.

"Pelajaran dari Obama adalah bahwa dunia digital harus menjadi fokus utama dari kampanye, tidak hanya sekedar sebagai faktor tambahan," tambahnya.

Menurutnya, beberapa materi berbau politik di Australia sudah langsung diunggah ke YouTube, sepeti saat Partai Liberal memcemooh pemerintahan PM Julia Gillard atau saat Anggaran Pendapatan dan Belanja diumumkan.

"Materi-materi yang ada tidak hanya untuk disiarkan kepada pendukungnya, tapi agar para pendukung untuk berbagi dengan teman-teman mereka. Dan orang hanya akan berbagi materi tersebut jika terlihat menarik, informasi atau lucu."

Read More