Berbagai Aksi Peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Papua

Mass arrests in Indonesia during West Papua protests

Indonesian colonial police arrested 221 people on 1 December in three different cities, with 203 people arrested in Jakarta, four in Sentani, West Papua, and 14 people in the central Java city of Yogyakarta.

In Jakarta, a peaceful demonstration commemorating the anniversary of the birth of the nation of West Papua, which was led by the Indonesian People’s Front for West Papua (FRI-West Papua) and the Papuan Student Alliance (AMP), ended with brutal arrests by the Metro Jaya regional police. Before being arrested, the protesters from the AMP and FRI-West Papua said they were ruffed up and protest materials were seized.

Read More

Keterbukaan Pers Asing Bisa Ciptakan Perdamaian di Papua

JAYAPURA -- Politikus senior dari Papua Barat, Jimmy Demianus Ijie mengatakan perlu keterbukaan pers untuk perdamaian di tanah Papua dengan berita-berita berimbang dan mengandung edukasi bagi masyarakat. "Pada awal Mei lalu, Presiden Joko Widodo telah membuka akses bagi jurnalis asing ke Papua. Ini membuktikan bahwa pemerintah saat ini ingin semua pihak berpikir positif dan membangun rasa saling percaya. Artinya, pers baik lokal, nasional dan asing perlu juga keterbukaan," katanya saat berada di Kota Jayapura, Papua, Rabu (7/10).

Dikutip Republika News

Menurut dia, dengan dibukanya akses bagi jurnalis asing ke Papua, sama posisinya seperti provinsi lainnya di Indonesia. Hal itu tidak terlepas dari adanya kesadaran untuk membangun rasa saling percaya, dimulai dengan keterbukaan. "Sebab keterbukaan akan melahirkan kepercayaan dan kepercayaan memungkinkan terjadinya dialog yang bisa memungkinkan terjadinya rekonsiliasi atau resolusi konflik. Pers dituntut bukan saja memberitakan secara berimbang tapi ada baiknya mengedepankan asas cover both side," kata politikus PDIP itu.

Read More

Visi dan Misi Gubernur Papua di Jebakan Oleh kabinet Kerjanya

Setelah beberapa bulan terlantiknya Gubernur papua kaka Lukas Enembe, Semua visi dan misi menyangkut papaua bangkit dan mandiri telah di belenggukan oleh kebinet kerja atau bahawan yang d Dia angkata.

Setelah melewati bebera bulan terrahkir saya telah mengamati bahwa misi mulia giubernur telah di atur dan di hancurkan oleh orang-orang yang dia angkat.

"Musuh dalam selimut adalah musuh yang sangat berbahaya, saya sebagai orang gunung merasa bahwa apa yang dikakukan Gubenrur lewat semua SKPD bahkan badan yang dianggkat Gubernur adalah tidak cocock dan tidak menyesuaikan dengan kondisi real dan misi mulia Gubernur.

Misi mulai demi Protection (keberpihan) terhadap orang papua terlah sirna, bapa Gubenrur sebagai anak koteka yang tahu atas kehidupan rakyat papua itu mestinya dihargai dan dijaga tujuan mulianya namun apalah artinya jika Dia (Gubernur) diatur oleh para konglomeratnya.

Janganlah bermimpi untuk membangun bangsa ini, karena bangsa ini akan maju dan merobah suatu peradaban pasti ada pada anak asli papua, Isack telah membuktikan Hal ini, dan Peramalan seorang Gembala umat adalah benar adanya.

Aretinya membangun peradaban bansa ini bukan dalam naungan NKRI tapi tujuan sesungguhnya dalah kemandirian dan keberadaan status papua bahwa Papua berdiri sejajar dengan bangsa lain didunia.

Misi mulia ini tidak akan pernah terwujud, apa alasannya, jika sepanajng kami dalam NKRI, janganlah anda bermimpi kami akan berhasil dan membawa keluar rakyat papua dalam belenggu ketidakadilan dan pelanggaran HAM

Penulis: Turius wenda - pengantar tidur malam.

 

Read More

Papua Butuh Formula Terbaik diantara Dialog, Referendum dan Merdeka

by,Turius wenda

Berbagai solusi yang menerapkan di papua barat

Turius Wenda

Papua masa ke masa sama saja, konflik berkepanjangan tidak kunjung usai, berbagai solusi telah berlaku di papua barat selama setegah abad (49th), anehnya perundingan ke perundingan masalah papua tidak pernah melibatkan orang papua yang nota bene sebagai pemilik dan akhli waris bangsa papua

Apa saja yang menjadi solusi dan formula terbaik ,yang pernah berlaku dan akan berlaku bagi bangsa papua, demi perdamaian dan kelangsungan bangsa papua barat, ini sedikit uraian yang pernah tawarkan bagi rakyat papua, tapi bagimana penerapan dan hasil dari formula itu sendiri:

  Solusi Papua yang di gagas belanda

 Antara pada tahun 1949-1969, ketika seluruh jajahan Hindia Belanda menjadikan Negara merdeka sepenuhnya seperti Indonesia, namun Belanda mempertahankan kedaulatan Belanda atas West New Guinea, dan mengambil langkah-langkah untuk mempersiapkan kemerdekaan sebagai negara

terpisah.

Read More

Dua Wartawan Prancis Masih Ditahan Dipapua, Tekanan Berdatangan

Sudah dua bulan, Dua wartawan Perancis ditahan  di Papua karena melakukan peliputan hanya dengan visa turis. Mengapa akses wartawan ke Papua masih dipersulit? Ada apa dibalik ini?

Thomas Dandois dan Valentine Bourrat, yang sedang mempersiapkan reportase untuk stasiun siaran Perancis-Jerman ARTE, ditahan awal Agustus lalu di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua. Mereka disebut-sebut mewawancarai anggota gerakan separatis, tanpa visa khusus dan akreditasi untuk melakukan reportase.

Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Maruli Hutagalung menerangkan awal minggu ini, berkas mereka masih diperiksa. Kejaksaan punya waktu satu minggu untuk memutuskan apakah kasus itu akan diajukan ke pengadilan.

Tuduhan yang akan diajukan adalah pelanggaran keimigrasian. Selain itu, keduanya dituduh membantu gerakan separatis melakukan makar.

Jika kedua wartawan itu diajukan ke pengadilan, ini akan menjadi proses pengadilan yang pertama di Papua terhadap wartawan asing yang dituduh melakukan peliputan tanpa ijin.

Biasanya, wartawan asing yang ditahan atas kasus pelanggaran keimigrasian diusir ke luar Indonesia tanpa proses pengadilan.

Minta bantuan

Ibu Valentine, Martine Bourrat, sudah datang khusus dari Perancis untuk minta bantuan agar putrinya dilepaskan dari tahanan. Tapi permohonan itu ditolak.

Lembaga pers nasional seperti Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mendesak pemerintah agar mencabut tuduhan bahwa kedua jurnalis terlibat gerakan separatis dan memulangkan mereka ke negaranya.

Eko Maryadi dari AJI menyatakan, penahanan kedua wartawan itu tidak sejalan dengan iklim kebebasan pers yang ingin ditegakkan di Indonesia. Juga dipertanyakan, mengapa Papua tetap menjadi semacam "kawasan terlarang" untuk diliput media.

Memperlakukan Papua berbeda dari kawasan-kawasan lain di Indonesia, "hanya memberi kesan bahwa memang ada sesuatu yang salah, yang ingin ditutup-tutupi oleh pemerintah", ujarnya.

Hari Senin (13/10), aksi yang digelar Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Jayapura dibubarkan paksa oleh polisi, dengan alasan aksi itu tidak mendapat izin dari Polda Papua. Polisi menyita sejumlah spanduk dan pamflet yang mendukung pembebasan Thomas Dandois dan Valentine Bourrat.

Aparat Kepolisian Resor Kota Jayapura berhasil menangkap  17 anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) saat menggelar unjuk rasa pembebasan dua jurnalis asing dari Arte TV Prancis, Thomas Dandois dan Valentine Bouratt yang ditahan pihak Imigrasi Jayapura.

ekretaris KNPB Ones Suhuniap dalam rilisnya mengatakan, kepolisian setempat sengaja tak menerbitkan surat izin aksi demo yang akan dilakukan KNPB dengan alasan yang mengada-ada demi membungkam ruang demokrasi di Papua Barat.

"Dalam surat pemberitahuan Polda kepada kami, polisi menyebutkan bahwa kami tak terdaftar pada Badan Kesbangpol Provinsi Papua, selaku pembina organisasi masyarakat di lingkungan Provinsi Papua. Mereka juga melarang aksi ini karena kami selalu dituding melakukan aksi yang menyuarakan aspirasi Papua Merdeka," ujar Ones.

Tekanan Pembebasan dua jurnalis Prancis

Australia juga meminta kedua jurnalis Prancis dibebaskan. Senat Australia mengajukan mosi yang menyerukan kepada Pemerintah Indonesia agar memberikan akses lebih terbuka ke Papua Barat.  

Harian Australia, The Age, edisi Kamis, 2 Oktober 2014 melansir, mosi itu terkait dengan kekhawatiran mereka terhadap dua jurnalis Prancis, Thomas Dandois dan Valentine Bourrat, yang ditangkap di Papua. 

Mosi itu secara terbuka bahkan didukung oleh kantor Menteri Luar Negeri Julie Bishop. Senat Australia menyebut kebebasan pers di Papua Barat benar-benar dibatasi. Anggota Senat dari Partai Hijau, Richard Di Natale, yang mengajukan mosi tersebut. 

Dia menyebut Bishop telah menghubungi dia pada Rabu dan mengatakan Pemerintah Australia akan mendukung mosi tersebut dengan perubahan teknis. 

LSM Juga Tuntut Pembebasan 2 Jurnalis Asing

Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Indri D. Saptaningrum menuntut pemerintah membuka akses bantuan sosial untuk masuk ke Papua. Indri melihat selama ini pemerintah menutup Papua dari dunia luar.Selain bantuan asing, kata Indri, pemerintah juga mempersulit akses wartawan dan peneliti. 

"Padahal, dengan membuka akses masuk ke Papua, masyarakat bisa berbaur sehingga lebih terbuka," ucapnya."Pemerintah lebih baik jika membuka ruang dialog dengan masyarakat Papua seperti yang pernah dijanjikan," kata dia.

Bahkan AJI Jayapura, KontraS, HRW telah menminta untuk dua jurnalis asing harus di bebaskan tanpa nyarat."tw"

Read More

Pemantau PBB Didesak Untuk Diizinkan Masuk Provinsi Papua di Indonesia

Ringkasan ini tidak tersedia. Harap klik di sini untuk melihat postingan.

Read More

British government concerned about situation in West Papua

Lord Harries opened the session

The British government was questioned in the House of Lords last night about the ongoing crisis in West Papua. Baroness Warsi, speaking for the British government recognised that “the events surrounding the 1969 Act of free Choice continue to be a controversy”, whilst Lord Avebury suggested that Indonesian President SBY “should be invited to the UK in September 2014 ( for the referendum on self- determination in Scotland) so that he can see how we deal with demands for self-determination in this country”. Baroness Warsi said in her closing statement that “We all agree that the situation in Papua is of concern”.

The full transcript of the session can be accessed through a link at the end of this report.

Report

Lord Harries of Pentregarth, former Bishop of Oxford opened the session by stating, “My Lords, violations of basic human rights in West Papua are not only continuing but becoming more frequent. In 2012-13 there were numerous incidents of West Papuans being shot, arrested and tortured simply for taking part in peaceful demonstrations. 

Leaders of the West Papua National Committee—the KNPB—are particularly targeted. To give just one example, at a peaceful demonstration on 1 May this year, three Papuans were shot—killings which were rightly condemned by both the UN High Commissioner for Human Rights, Navi Pillay, and Amnesty International. A list of 30 such incidents involving arrests for peaceful protests in just two weeks in April and May this year was sent to the OHCHR in Geneva by TAPOL on behalf of eight international organisations concerned with West Papua.”

He continued, “The truth cannot be hidden forever. The 1962 New York agreement signed between the Netherlands, Indonesia and the United Nations guaranteed an “act of self-determination” for the people of West Papua. In 1969 that so-called Act of Free Choice took place.” Lord Harries then quoted Baroness, Lady Symons of Vernham Dean, who on behalf of the British government admitted on December 13th 2004 that, “there were 1,000 handpicked representatives and that they were largely coerced into declaring for inclusion in Indonesia”.

Lord Harries further continued, “Given that the former UN Under-Secretary-General, Chakravarthi Narasimhan, admitted publicly in 2004 that the 1969 so-called Act of Free Choice was in effect a sham, will the Government join with International Parliamentarians for West Papua and International Lawyers for West Papua in asking the UN to conduct an inquiry into what happened in 1969 and then to instigate a referendum on the issue in West Papua itself?

Lord Harries added, “Given the 2010/11 referendum on self-determination in South Sudan and the upcoming referendums on independence in New Caledonia—Kanaky, Bougainville and Scotland, and bearing in mind what happened in East Timor, would it not be prudent, as well as absolutely right, to press for a true, internationally monitored referendum? This issue is certainly not going to go away, however much the Indonesian Government might wish that it would.”

More: Free West Papua. Org

Read More

Ini Fhoto dan Kronologis Penangkapan Victor Yeimo Bersama 3 Aktivis

Ketua KNPB Victor Yeimo Orasi Sebelum ditangkap Polisi

Jayapura— Empat aktivis Papua yang ditangkap aparat keamanan adalah Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Viktor Yeimo, Sekertaris West Papua National Authorithy (WPNA), Marthen Manggaprou,  Yongky Ulimpa (23), Mahasiswa Universitas Cenderawasih, dan Elly Kobak (17), Mahasiswa Universitas Cenderawasih. 

Keempat aktivis tersebut ditangkap tepat di depan pintu Gerbang Kampus Universitas Cenderawasih (Uncen) baru, Perumnas III, Waena, Papua, pada Senin (13/5/2013), sekitar pukul 10.30 Waktu Papua. 

Rocky Wim Medlama, Juru Bicara (Jubir) KNPB menjelaskan, “Awalnya, sekitar pukul 09.30 Waktu Papua, kami bersama dengan kawan-kawan dari Badan Eksekutif Mahasiswa  Uncen melakukan pemalangan kampus, dan melakukan orasi-orasi Politik di depan pintu Gerbang kampus.”

Aparat Kepolisian Resort Kota Jayapura, yang dipimpin langsung oleh Kapolresta Jayapura, AKBP Alfred Papare, kemudian mendatangi lokasi mahasiswa menyampaikan orasi-orasi Politik.

“Termasuk ada aparat Brimob dari Polda Papua, yang dibantu oleh aparat Pengendali Masyarakat (Dalmas). Mereka turun dengan kekuatan penuh, kemudian memblokade jalan dengan mobil Polisi, truck, hingga motor-motor milik aparat kepolisian,” cerita Medlama.

Kemudian, Medlama bersama beberapa pimpinan aksi melakukan negosiasi dengan Kapolresta Jayapura agar mereka dapat diijinkan melaksanakan aksi long march, dengan jaminan keamanan akan dijaga oleh massa aksi.

“Kapolresta tidak mengijinkan demo, sehingga massa diangkut dengan dua truck menuju Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk menyampaikan sikap dan tuntutan di Kantor MRP. Mobil komando juga ikut dalam rombongan terebut,” cerita Medlama.

Dalam negosiasi, aparat juga meminta agar motor tidak mendahului mobil komando, namun berada di belakang. “Kami jalan sesuai dengan kesepakatan, walau kami rasa ini benar-benar suatu ancaman untuk kami,” kata Medlama.

Namun, dalam dalam perjalanan, sekitar pukul 10.30 Waktu Papua, beberapa massa aksi yang tidak ikut saat dilangsungkan negosiasi berjalan mendahului mobil komanda, ‘Saat itulah aparat bertindak membubarkan massa aksi, menabrak beberapa motor, termasuk menangkap empat aktivis Papua termasuk Ketua Umum KNPB,” ujar Medlama.

“Mereka yang ditangkap dipukul, ditampar, dan diangkut naik ke mobil, kami semua yang ada disitu melihat perlakukan aparat keamanan terhadap keempat rekan kami,” kata Wim.

Beberapa truck Dalmas dan Brimob yang berada dibelakang mobil komando kemudian melaju kedepan, menabrak  beberapa motor, dan beberapa massa aksi juga jatuh, dan saat itu aparat turun dan melakukan pemukulan, penangkapan, hingga melakukan tindakan brutal lainnya.

“Ada satu massa aksi yang tangan patah, yakni Markus Giban, mahasiswa Uncen, saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Abepura, dan beberapa lagi menderita luka parah karena dipukul,” ujar Medlama.

Hingga berita ini diturunkan, keempat aktivis itu masih ditahan oleh Kepolisian Daerah Papua.

“Tiga aktivis Papua, yakni, Marthen Manggaprou,  Yongky Ulimpa, dan Elly Kobak ditahan di Polda Papua. Sementara ketua KNPB sudah dibawah ke Lembaga Pemasyarkatan Abepura, sekitar pukul 18.30 Wakut Papua,” ujar Medlama.

ARNOLD BELAU - Suara Papua

 Photo Kronologis Penangkapan (knpb photo)

 

Read More

Jayapura, Empat Aktivis Papua Kembali Ditangkap Polisi

Polisi Bersiaga expo waena jayapura/phot0 SP

PAPUAN, Jayapura — Siang tadi, Senin (13/5/2013), sekitar pukul 10.30 Wit, empat orang aktivis Papua kembali ditangkap aparat Kepolisian Resort Kota Jayapura, saat akan melakukan long march ke Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) di Kotaraja, Jayapura, Papua.

Keempat orang yang ditangkap adalah Yongky Ulimpa (23) mahasiswa, Ely Kobak (17) mahasiswa, Marten Manggaprouw (30) aktivis West Papua National Authority (WPNA), dan Victor F Yeimo (30), Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB). 

“Benar, aparat tadi menangkap empat orang di Perumnas III, dekat putaran taxi. Aparat turun dengan truck Polisi, menabrak dan merusak beberapa motor juga, kemudian menangkap mereka. Saat ini mereka sedang dibawah ke Polda Papua. Kami mohon advokasi,” ujar Wim Medlama, Jubir KNPB, ketika dihubungi suarapapua.com, siang.

Menurut Medlama, aparat sudah menghalau massa aksi saat sedang orasi di depan Gapura kampus Universitas Cendrawasih Papua, ketka massa long march sekitar 100 meter dari Gapura Uncen, aparat kemudian melakukan penghadangan, disertai pemukulan dan penangkapan secara brutal.

“Kami mau ke MRP untuk meminta pertanggung jawaban pemerintah dan aparat keamanan terkait korban tewas di seluruh tanah Papua, terutama yang terjadi di Aimas, Sorong, pada saat demo hari integrasi Papua tanggal 1 Mei 2013 lalu,” kata Medlama.

Wartawan suarapapua.com di Jayapura, Arnol Belau melaporkan, aparat dengan truck Polisi, beberapa mobil panser dan water canon, serta motor-motor Polisi terus menjaga seluruh sudut-sudut kota Jayapura untuk membatalkan rencana aksi yang dilakukan massa rakyat Papua.

Sampai berita ini diturunkan, situasi Jayapura dan sekitarnya masih tegang. Aparat berencana membatalkan aksi demo damai yang digelar massa rakyat Papua.

Kabid Humas Polda Papua, AKBP I Gede Sumerta, S.Ik, ketka dihubungi media ini mengaku belum mendapatkan informasi lengkap dari lapangan.

“Tunggu saya cek dulu yah,” tulis Kabid Humas singkat melalui sambungan telepon selulernya dari Jayapura, Papua.

OKTOVIANUS POGAU - Suara Papua

Read More