Rakya Maori di New Zealand untuk mendukung perjuangan Rakyat Papua Barat
Sebuah aksi intervensi masyarakat Maori di New Zealand untuk mendukung perjuangan Rakyat Papua Barat dilakukan ditengah Festival Pasifika di Auckland..
This is default featured slide 2 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.
This is default featured slide 3 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.
This is default featured slide 4 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.
This is default featured slide 5 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.
04 Desember 2016
03 Desember 2016
Berbagai Aksi Peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Papua
26 Agustus 2016
Mengapa Papua Punya Kesempatan lain
Mengapa Papua Barat layak kesempatan lain
Ditulis oleh Sam Blay Cetak
Pemungutan suara PBB pada tahun 1969 pecah setiap aturan untuk menentukan nasib sendiri asli
Sam Blay
Papua Barat (Irian Jaya) adalah yang tertua masalah penentuan nasib sendiri di Indonesia sejak kemerdekaan. Selama negotations dekolonisasi pada tahun 1949, Belanda tidak menyerahkan bagian dari bekas Hindia Belanda untuk apa yang sekarang Republik Indonesia. Namun, Indonesia terus menuntut kedaulatan atas Papua Barat pada dua alasan: (a) bahwa itu berhasil kedaulatan Belanda atas seluruh Hindia Belanda, termasuk Papua Barat; (B) bahwa ada hubungan historis antara lain di Indonesia dan Papua Barat sebelum era kolonial.
Pada tahun 1962, Indonesia dan Belanda mencapai kesepakatan atas Papua Barat di bawah Perjanjian New York. Belanda menyerahkan kedaulatan atas Papua Barat ke Indonesia, dengan pemerintahan sementara oleh United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA). UNTEA dikelola Papua Barat dari Oktober 1962 sampai Mei 1963, ketika Indonesia diasumsikan total kontrol dan tanggung jawab.
More
http://www.insideindonesia.org/why-west-papua-deserves-another-chance
Wiranto dan Persoalan HAM Papua dan Masa Lalu
In July, Indonesian President Joko ‘Jokowi’ Widodo courted controversy by appointing a former New Order general who has been accused of human rights abuses, Wiranto, as Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs. As security and human rights have come to dominate the political dynamic in West Papua, the new appointment to the third most powerful position in Indonesia’s Cabinet raises new questions for Indonesia’s restive eastern province.
In recent years, two key issues have come to dominate the political dynamic in Papua: domestic security across the region, and unresolved human rights issues. Wiranto’s predecessor, former general Luhut Panjaitan, has worked to address these issues over the past two years. But the appointment of Wiranto, who served as a military general during the early days of the reformasi period, will determine whether West Papua can move towards a long-overdue breakthrough. A key concern is if the former general will take the same stance as his predecessor.
While the current administration prefers to promote a developmental agenda in Papua, the region remains highly securitised. Since its integration into Indonesia in 1969, the province has witnessed persistent instability. The military presence is highly concentrated and there are plans for further military build-up in the future. Among these, a brigade police (BRIMOB) headquarters is planned for Wamena; a new military territorial command (Kodam) is slated for Manokwari; while in Biak, a new Air Force base is to be built. In Sorong, a new Eastern Central Fleet will add between 7000 and 10,000 personnel.
At the same time, protests about the political and historical status of Papua have become more common in the past two years. Largely coordinated and mobilised by students and activists, they have drawn attention and support from the local population. In response, local security apparatuses have arrested, and in some instances are alleged to have tortured, protestors to contain the spread of demonstrations. Still, protests are likely to increase in the near future, thanks to the international campaign of West Papuans led by the United Liberation Movement of West Papua (ULWP) in the South Pacific.
Against this backdrop, the new coordinating minister Wiranto is likely to back plans to expand the military’s presence in the region. Protests against the military build-up will stir up memories of human rights violations in the past, but the new minister has no strong reason to roll back the plans. Instead, Wiranto will likely tighten restrictions on popular protests in Papua. Wiranto’s background as a former military commander who dealt with regional disputes in the early days of reformasi will likely mean that he will continue the current securitisation of Papua.
More
https://www.google.co.id/search?q=west+papua&client=ms-android-samsung&lite=0&biw=360&bih=615&tbs=qdr:w&prmd=nmiv&ei=bCrBV6ifMsWJvQSTh4qABQ&start=10&sa=N
17 April 2016
Bishops' West Papua visit hailed by Catholic women
A Catholic Womens group in West Papua has called for regional support for their people's plight, after a visit to the Indonesian territory by Catholic Bishops from other parts of Melanesia.
23 Bishops from Papua New Guinea, Solomon Islands and Fiji visited West Papua last week.
Among them were the Archbishop of Port Moresby, John Ribat, and the Archbishop of Honiara, Adrian Smith.
As they travelled to Jayapura from PNG for what has been described by the Catholic Womens group as a type of fact-finding mission, the bishops were closely accompanied by Indonesian military.
Although restricted in who they could talk with, the bishops had a meeting with the Bishop of Jayapura and met with some students.
Arrests as thousands demonstrate in West Papua
| Demonstration in support of the United Liberation Movement April for west Papua, Jayapura, 13 April, 2016 |
The demonstrations in the main cities of Papua and West Papua provinces were voicing support for the United Liberation Movement for West Papua and its bid for full membership in the Melanesian Spearhead Group.
Thousands of West Papuans marched in the peaceful demonstrations in cities including Jayapura, Yakuhimo, Manokwari, Merauke and Sorong.
06 Oktober 2015
Keterbukaan Pers Asing Bisa Ciptakan Perdamaian di Papua
22 Juni 2015
Andai Kau Tahu Tetang Diri-Ku
11 November 2014
Visi dan Misi Gubernur Papua di Jebakan Oleh kabinet Kerjanya
Janganlah bermimpi untuk membangun bangsa ini, karena bangsa ini akan maju dan merobah suatu peradaban pasti ada pada anak asli papua, Isack telah membuktikan Hal ini, dan Peramalan seorang Gembala umat adalah benar adanya.
Papua Butuh Formula Terbaik diantara Dialog, Referendum dan Merdeka
![]() |
| Turius Wenda |
19 Oktober 2014
Dua Wartawan Prancis Masih Ditahan Dipapua, Tekanan Berdatangan
"Dalam surat pemberitahuan Polda kepada kami, polisi menyebutkan bahwa kami tak terdaftar pada Badan Kesbangpol Provinsi Papua, selaku pembina organisasi masyarakat di lingkungan Provinsi Papua. Mereka juga melarang aksi ini karena kami selalu dituding melakukan aksi yang menyuarakan aspirasi Papua Merdeka," ujar Ones.
Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Indri D. Saptaningrum menuntut pemerintah membuka akses bantuan sosial untuk masuk ke Papua. Indri melihat selama ini pemerintah menutup Papua dari dunia luar.Selain bantuan asing, kata Indri, pemerintah juga mempersulit akses wartawan dan peneliti.
25 September 2014
10 tahun SBY Akan Tercatat DI Nisan Kuburan Kematian Demokrasi Indonesia
Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi melihat skenario kemenangan kubu pendukung pilkada langsung menjadi berantakan karena ulah fraksi demokrat yang walk out. Fraksi Demokrat berkilah, usulan sepuluh poin perbaikan pilkada langsung tidak diakomodasi di rapat paripurna sehingga pihaknya memilih keluar meninggalkan rapat paripurna.
17 Juli 2014
This Traffic Jam Was Stuck In Belgium Forest For Over 70 Years
Prabowo: KPU Tidak jujur, Saya Siap Komando 100 Ribu pendukung Untuk Menduduki KPU
"Kalau KPU tidak jujur, maka saya akan melaporkan ke Bawaslu dan MK. Kalau masih tidak jujur juga, saya siap memberi komando 100 ribu pendukung saya untuk menduduki KPU," kata Prabowo saat bertemu LPOI di Jakarta, Kamis (17/7).
| Prabowo Subianto |
Jakarta, -- Calon Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan menerima apapun hasil penghitungan suara Pilpres 2014 yang dilakukan KPU. Namun, hal itu dengan syarat, yakni jujur dan adil.
16 Juli 2014
Surat Perpisahan dari Che Guevara Kepada Fidel Castro (1965)
![]() |
| Fidel Kastro and Che Guevara di Kuba dalam revolusi kuba |
14 Juli 2014
Orwell akan mengenali logika postkolonialisme bermain di Papua Barat
"Perawatan diambil untuk menghindari pelatihan teknis dan industri [di Burma]. Aturan ini, diamati di seluruh India, bertujuan untuk menghentikan India dari menjadi negara industri yang mampu bersaing dengan Inggris."
Peran koloni, kemudian, adalah di bawah pembangunan demi pembangunan penjajah itu. Ini adalah logika kolonialisme.
12 Juli 2014
West Papua pada festival Seni Budaya Melanesia
![]() |
| Papuan Activist |
Sebuah delegasi besar dari Papua Barat berpartisipasi dalam Melanesian Festival 5th Seni dan Budaya di Port Moresby, diselenggarakan oleh Papua Nugini, yang di minggu kedua dan akhir pekan ini. Hal ini dikonfirmasi oleh Perdana Menteri Vanuatu Joe Natuman yang berada di Port Moresby untuk menghadiri Melanesian Spearhead Group (MSG) Pemimpin Summit khusus, yang bertepatan dengan pembukaan festival seni dan budaya.
15 Juni 2014
Pemantau PBB Didesak Untuk Diizinkan Masuk Provinsi Papua di Indonesia
10 Juni 2014
Menegakan HAM Masa Lalu Untuk Mengembalikan Citra Bangsa
Pada masa itu hak-hak dasar tidak hanya dipandang sebagai kewajiban yang harus dihormati penguasa. Tetapi, juga hak yang mutlak dimiliki oleh rakyat. HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh, Negara, Hukum, Pemerintah dan setiap orang. Bahkan pada abad 18 muncul kredo (pernyataan kepercayaan) tiap manusia dikaruniakan hak-hak yang kekal.
27 Maret 2014
Perundingan, Solusi Permanen Atas Konflik Papua
| Photo Ils |
Apa masalahnya sehingga konflik ini berlanjut? Sejarah integrasi Papua ke dalam Indonesia menjadi akar persoalan yang membawa malapetaka bagi rakyat Papua, kontroversial histori menjadi hal yang utama dalam pertarungan perdebatan untuk mencari kebenaran sejarah sebagai bukti solusi atas konflik Papua.
Konflik politik yang terjadi di Tanah Papua ini telah berdampak pada terjadinya tindak HAM. Hal ini bisa dikategorikan ke dalam kejahatan kemanusiaan. Menurut pandangan saya mungkin perlu diselesaikan melalui sarana demokrasi yang ada, mungkin melalui dialog. Tapi bisa juga ditingkatkan menjadi perundingan atau negosiasi di antara para pihak yang terlibat konflik tersebut.
Pihak-pihak yang dimaksud adalah rakyat Papua yang dalam hal ini juga melibatkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan sayap militer yang sudah klasik terlibat yaitu Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB), juga pemerintah Indonesia yang disertai TNI-POLRI.
Perundingan atau negosiasi tersebut jika dapat dilaksanakan, maka diharapkan semua persoalan yang menjadi pergumulan dan bahkan menjadi sumber konflik di antara pihak-pihak berkepentingan tersebut selama ini sedapat mungkin bisa dicari solusi pemecahannya secara damai, dan lebih demokratis.
Diharapkan dengan melakukan perundingan, maka upaya yang selama ini dilakukan dengan mengedepankan anasir-anasir kekerasan dan menimbulkan banyak korban, bahkan kerugian dari segi material dan finansial tidak sedikit pula itu diatasi.
Kita harus manfaatkan secara lebih baik untuk memberi proteksi terutama bagi masyarakat sipil (adat) Papua yang senantiasa menjadi korban bahkan paling sering dikorbankan akibat konflik berkepanjangan tersebut selama ini.
Bagi saya, alternatif penyelesaian persoalan Papua melalui jalan kekerasan akan menimbulkan korban jiwa, apalagi kekerasan bersenjata yang terjadi selama ini yang melibatkan langsung TNI-POLRI dengan TPN PB/OPM memang harus segera diakhiri. Kita semua mendorong tercapainya upaya penyelesaian masalah Papua melalui jalan damai dan demokratis.
Di mana alternatif paling baik adalah melalui penyelenggaraan perundingan (negosiasai) damai yang dapat dilaksanakan dengan meningkatkan dialog intensif di antara para pihak yang terlibat konflik berkepanjangan di tanah Papua selama hampir 51 tahun terakhir ini.
Demi menemukan solusi permanen, sebaiknya melibatkan pihak netral, seperti United Nationa (UN), atau Negara-negara yang memang layak menetralisir kedua bela pihak yang terlibat dalam konflik Papua.
Keterbukaan dan niat baik para pihak yang terlibat konflik sangat dibutuhkan dalam mencari solusi permanen untuk Papua, tinggalkan slogan NKRI HARGA MATI dan PAPUA HARGA MATI. Harus terbuka demi mencari kebenaran sejarah dan akar konflik di Papua Barat.
Jika semua terbuka, maka solusi atas konflik Papua terbuka pula. Saya yakin jika akar persoalan dibicarakan dalam meja perundingan, maka kebenaran akar persoalan itu akan menjawab solusi atas konflik Papua.
Artikel ini sudah di publikasikan di : Majalah Selangkah
Turius Wenda adalah pemerhati masalah sosial tinggal di Expo, Anjungan Jayawijaya
e-mail : turiusw@gmail.com



















