Perundingan, Solusi Permanen Atas Konflik Papua

Opini: By Turius Wenda

Photo Ils

Jayapura,-- Terlalu lama, para pihak mengabaikan konflik dan kekerasan di Papua Barat. Para pihak selayaknya duduk bersama untuk menentukan masa depan rakyat dan bangsa Papua. Pembiaran itu, kini hampir 51 tahun. Selama ini koflik berkelanjutan tanpa terkontrol oleh berbagai pihak termasuk oleh pembela hak asasi manusia (HAM) dan pekerja kemanusian lainnya di seluruh dunia.

Apa masalahnya sehingga konflik ini berlanjut? Sejarah integrasi Papua ke dalam Indonesia menjadi akar persoalan yang membawa malapetaka bagi rakyat Papua, kontroversial histori menjadi hal yang utama dalam pertarungan perdebatan untuk mencari kebenaran sejarah sebagai bukti solusi atas konflik Papua.

Konflik politik yang terjadi di Tanah Papua ini telah berdampak pada terjadinya tindak HAM. Hal ini bisa dikategorikan ke dalam kejahatan kemanusiaan. Menurut pandangan saya mungkin perlu diselesaikan melalui sarana demokrasi yang ada, mungkin melalui dialog. Tapi bisa juga ditingkatkan menjadi perundingan atau negosiasi di antara para pihak yang terlibat konflik tersebut.

Pihak-pihak yang dimaksud adalah rakyat Papua yang dalam hal ini juga melibatkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan sayap militer yang sudah klasik terlibat yaitu Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB), juga pemerintah Indonesia yang disertai TNI-POLRI.

Perundingan atau negosiasi tersebut jika dapat dilaksanakan, maka diharapkan semua persoalan yang menjadi pergumulan dan bahkan menjadi sumber konflik di antara pihak-pihak berkepentingan tersebut selama ini sedapat mungkin bisa dicari solusi pemecahannya secara damai, dan lebih demokratis.

Diharapkan dengan melakukan perundingan, maka upaya yang selama ini dilakukan dengan mengedepankan anasir-anasir kekerasan dan menimbulkan banyak korban, bahkan kerugian dari segi material dan finansial tidak sedikit pula itu diatasi.

Kita harus manfaatkan secara lebih baik untuk memberi proteksi terutama bagi masyarakat sipil (adat)  Papua yang senantiasa menjadi korban bahkan paling sering dikorbankan akibat konflik berkepanjangan tersebut selama ini.

Bagi saya, alternatif penyelesaian persoalan Papua melalui jalan kekerasan akan menimbulkan korban jiwa, apalagi kekerasan bersenjata yang terjadi selama ini yang melibatkan langsung TNI-POLRI dengan TPN PB/OPM memang harus segera diakhiri. Kita semua mendorong tercapainya upaya penyelesaian masalah Papua melalui jalan damai dan demokratis.

Di mana alternatif paling baik adalah melalui penyelenggaraan perundingan (negosiasai) damai yang dapat dilaksanakan dengan meningkatkan dialog intensif di antara para pihak yang terlibat konflik berkepanjangan di tanah Papua selama hampir 51 tahun terakhir ini.

Demi menemukan solusi permanen, sebaiknya melibatkan pihak netral, seperti United Nationa (UN), atau Negara-negara yang memang layak menetralisir kedua bela pihak yang terlibat dalam konflik Papua.

Keterbukaan dan niat baik para pihak yang terlibat konflik sangat dibutuhkan dalam mencari solusi permanen untuk Papua, tinggalkan slogan NKRI HARGA MATI dan PAPUA HARGA MATI. Harus terbuka demi mencari kebenaran sejarah dan akar konflik di Papua Barat.

Jika semua terbuka, maka solusi atas konflik Papua terbuka pula. Saya yakin jika akar persoalan dibicarakan dalam meja perundingan, maka kebenaran akar persoalan itu akan menjawab solusi atas konflik Papua.
Artikel ini sudah di publikasikan di : Majalah Selangkah

Turius Wenda adalah pemerhati masalah sosial tinggal di  Expo, Anjungan Jayawijaya
e-mail : turiusw@gmail.com

Read More

Oceania Interrupted, Dari Bangsa Maori Untuk Perjuangan Bangsa Papua Barat

  

Jayapura, 9/3 (Jubi) – Sebuah aksi intervensi masyarakat Maori di New Zealand untuk mendukung perjuangan Rakyat Papua Barat dilakukan ditengah Festival Pasifika di Auckland.

Aksi yang disebut Oceania Interrupted Action 3 Free Pasifika – Free West Papua ini dilakukan oleh 14 orang perempuan Maori, yakni Marama Davidson, Ruiha Epiha, Talafungani Finau, Leilani Kake, Moe Laga-Fa’aofo, Genevieve Pini, Amiria Puia-Taylor, Leilani Salesa, Luisa Tora, Mele Uhamaka, Asenaca Uluiviti, Leilani Unasa, Julie Wharewera-Mika, Elyssia Wilson-Heti.

Aksi ini, menurut salah satu penampil, dilakukan sebagai intervensi publik dalam Festival Pasifika ini, untuk memberi dukungan bagi perjuangan rakyat Papua menentukan nasibnya sendiri.

“Mulut kami yang ditutup dengan bendera Bintang Kejora adalah simbol pembungkaman di Papua Barat.” kata Marama Davidson, salah satu penampil, kepada Jubi. Minggu  (9/3) melalui sambungan telepon.

Keempatbelas perempuan Maori ini memang menutup mulut mereka dengan Bendera Bintang Kejora ukuran kecil dan mengenakan pakaian adat Maori.

“Kebebasan kami sebagai orang Māori dan perempuan Pasifik di Aotearoa, Selandia Baru terikat dengan saudara-saudara Pacific kami di Papua Barat.” tambah Julie Wharewera-Mika, penampil lainnya.

Menurut Julie dan Marama, tangan mereka yang terikat melambangkan terkekangnya kebebasan rakyat Papua Barat.

 

Dalam aksi ini, para penampil hanya bergerak secara minim dan tanpa suara. Ini untuk melambangkan kurangnya kebebasan berekspresi dari pendapat politik, kurangnya akses ke sumber daya yang adil dan merata, kurangnya akses ke media yang bebas dan independen yang dialami rakyat Papua Barat. Sementara tubuh para perempuan Maori ini dihiasi dengan warna hitam untuk merayakan eksistensi perempuan sekaligus sebagai simbol berkabung

Aksi Oceania Interrupted Action 3 Free Pasifika – Free West dilakukan Sabtu, 8 Maret kemarin di Western Springs Lakeside Park, Auckland. Ribuan orang datang ke Auckland untuk menyaksikan Festival Pasifika yang dipusatkan di Western Springs Lakeside Park. (Jubi/Victor Mambor)

 

Read More

Papua Bayang-Bayang Klonialisme

Oleh:Longginus Pekey

Ilustrasi

MENURUT Andre Gunder Frank, pendukung teori kolonialisme, hukum kolonial biasanya menguntungkan negara yang koloni dengan mengembangkan infrastruktur ekonomi dan politik yang dibutuhkan bagi modernisasi dan demokrasi.

 

Bertentangan dengan pendapat di atas, Frantz Fanon peneori ketergantungan, mengemukakan, kolonialisme sebenarnya megarah pada pemindahan kekayaan dari daerah yang koloni ke daerah kolonis yang kesuksesan pengembangan ekonomi. Pendapat Fanon diperkuat  oleh para pengkritik post-kolonialisme yang mengatakan bahwa kolonialisme sangat merusak politik, psikologi, dan moral negara/daerah koloni. 

J. Horge Klor de Alva, membenarkan: dalam praktek kolonialisme ”di banyak tempat, penduduk aslinya, boleh dikatakan hampir-hampir lenyap  setelah kontak, disapu secara fisis oleh penyakit dan perlakuan kejam, dan secara genetik dan sosial, oleh perkawinan campuran. Akhirnya, secara kultural oleh praktik-praktik religius dan politis, sebagaimana telah dialami penduduk hitam di benua Afrika,  Indian di Amerika, Aborigin di Australia, Jawa di Nusantara dan Papua di masa Belanda dan Indonesia saat ini.

 

Pertentangan pendapat di atas itu mau menjelaskan kepada kita mengenai sisi positif dan negatifnya atau baik buruknya kolonialisme. Hal ini perlu kita lihat dari realitas, dari pengalaman sejarah kolonialisme di dunia. Ada orang yang dieksploitasi, dipenjara, dibunuh atau dianiaya.

Penduduk pribumi yang terhegemoni mewarisi budaya, karakter kolonial  karena tidak terhindarkannya asimilasi dan akulturasi. Pendidikan, agama dan, birokrasi menjadi pintu masuk hegemonisasi yang akhirnya merusak karakter dan budaya pribumi, yang dianggap primitif, jorok, kotor oleh “kolonialis.”
Dalam hal ini, mental dan karakter kekerasan yang dulu hanya terjadi di pusat kekuasaan, tak terasa, berpindah dan mengakar di daerah-daerah koloni. Hannah Arendt,  filsuf politik, menyebutnya banalitas kekerasan. 

Dengan cara pandang itu, kita amati, kekerasan struktural, seperti pelayanan publik yang pincang, keputusan dan pelaksanaan undang-undang yang sepihak dan tidak kontekstual. Gelar operasi militer (DOM), pelanggaran hak asasi manusia, menjalarnya suap-menyuap dan korupsi elite penguasa di pusat yang menular ke daerah. 

Hingga saat ini, penerapan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sejak 2002 belum signifikan menyelesiakan masalah sosial. Sebagian besar pribumi Papua masih didera kemiskinan.

Rumah-rumah sakit masih langka di daerah permukiman penduduk pribumi, terutama pelosok dan pedalaman. Kalau ada pusat-pusat kesehatan, hampir bisa dipastikan tenaga medis, obat-obatan, dan fasilitas pengobatan sangat minim. Jumlah orang sakit yang tak tertangani cenderung tidak menurun, begitu pula tingkat kematian.

Di daerah-daerah pedalaman, sekolah-sekolah belum menyebar rata. Di satu kabupaten, misalnya, hanya tersedia satu sampai dua SMP dan satu SMA. Itu pun, dengan guru dan fasilitas belajar sangat terbatas. Belum lagi, keberadaan guru di tempat karena bepergian ke kota. Di sekolah yang baik dan lengkap di kota, siswa pribumi kadang sedikit. Mereka banyak mengisi sekolah-sekolah pinggiran yang berkekurangan.

Dalam situasi begini, arus migrasi ke Papua melaju deras. Semua peluang hidup seperti diserobot. Tak terasa, peluang kerja setempat banyak terebut penduduk migran dari luar Papua. Penduduk pribumi dianggap malas, tidak kreatif, tidak ulet.

 

Hasilnya, tampak jelas saat ini, terutama di kota-kota, warga Papua semakin minoritas.  Pusat perbelanjaan, bisnis dan perhotelan  kian menjamur. Warga asli Papua hanya menjadi konsumen dan penonton. Mama-mama penjual masih bernasib seperti sebelumnya: tertimpa panas dan hujan. Mereka dapat berjualan hanya di teras pasar  atau di emperan toko. Kenyataan yang menjungkirbalikkan pasal-pasal Undang-Undang No. 21. 

Tidak cuma peluang kerja di dinas dan instansi pemerintah yang lepas dari tangan para putra-putri Papua, tapi juga swasta. Papua tak ubahnya sebuah daerah koloni.

Oleh:Longginus Pekey, Penulis adalah guru sejarah, SMA Adhi Luhur, Nabire

Read More

Masalah Papua Tanggung Jawab PBB

Oleh: Hendrikus A.Ondi

SUHU politik di Tanah Papua kembali memanas sejak Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hilarry Clinton, menyatakan tentang perlunya dialog Pemerintah Indonesia dengan rakyat Papua, menjelang Konferensi Tingkat Tinggi  ASEAN dan G-7 di Bali Oktober 2011 lalu.

 

Demikian halnya, pertemuan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama dengan Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono−walaupun tidak khusus menyinggung persoalan Papua. Toh, publik di Papua yakin, adanya “keprihatinan” Amerika Serikat terhadap situasi politik di Papua. Tampaknya, testimoni delegasi Papua di depan Kongres Amerika Serikat beberapa waktu sebelumnya cukup mengusik senator dan politisi negeri Abang Sam.

Sejarah integrasi Papua dengan Republik Indonesia tidak terlepas dari campur tangan Amerika Serikat. Maka sudah sepatutnya setiap masalah sosial politik di Papua yang mengancam eksistensi  dan hak hidup orang asli Papua menjadi perhatian Amerika Serikat. Soalnya, pemerintah Belanda tampaknya masih besikap “malu-malu” atas status politik bekas koloninya.  Antara membiarkannya tetap menjadi wilayahnya bersama-sama Suriname dan Antilen, berdiri sendiri, atau diserahkan ke Indonesia.

Mengingat sejak Konferensi Meja Bundar tentang penyerahan kedaulatan dari Belanda pada tahun 1948, Indonesia sudah mengklaim Papua. Hanya lantaran pertimbangan ekonomi, terutama menguasai sumber daya alam dan pasaran bagi produk industri serta hegemoni politik di Asia Tenggara, Amerika Serikat menekan Belanda menyerahkan Papua kepada Indonesia.

 

Mengapa masalah Papua (perlu) menjadi subyek yang diamati Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)?

 

Pertama, penyerahan Papua (Nederlands Nieuw Guinea) kepada Indonesia dilakukan melalui badan pemerintahan sementara PBB (UNTEA), berdasarkan rancangan Ellsworth Bunker, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Rancangan yang kemudian dikenal dengan Bunkers Plan.

 

Perjuangan di meja perundingan mengenai soal Nieuw Guinea juga dimainkan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Subandrio dan Menteri Luar Negeri Belanda Joseph Luns. Sekretaris Jenderal PBB  U Thant mengirim utusan khusus Fernando Ortiz Sanz bersama timnya. Termasuk  Kofi Annan yang, waktu itu, staf  junior yang bekerja untuk pemerintah Ghana di PBB.

 

Bergabungnya Papua dengan Indonesia merupakan bagian dari permufakatan politik Amerika Serikat, Belanda dan Indonesia. Permufakatan yang dilakukan tanpa menanyai orang Papua sebagai subyek bermasalah. Baik melalui Persetujuan New York maupun Persetujuan Roma.

 

Sebagaimana digambarkan sejarawan Belanda Drooglever dalam bukunya Tindakan Pemilihan Bebas, Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri, pemerintah Belanda  tidak sungguh-sungguh, bahkan terlambat menyiapkan Nederlands Nieuw Guinea untuk menjadi negara sendiri. Politik etis yang dicanangkan Van Eechoud dengan mendirikan sekolah Osiba, Batalyon Papua dan Polisi Papua, sebagai prasarana awal guna berpemerintahan sendiri, sudah terlambat.

 

Indonesia yang merundingkan penyerahan kedaulatan dengan Belanda ke tangannya, dalam perjanjian Linggarjati, 1949, sudah mengikrarkan Papua sebagai wilayahnya. Padahal, dalam KMB sudah jelas, wilayah Indonesia merupakan bekas Hindia Belanda minus Nederlands Nieuw Guinea.

 

Selain Van Eechoud, kelompok lain di Belanda malah berpikir mempertahankan Papua, atau memberi status khusus dalam wilayah kerajaan Belanda. Pertimbangan yang tidak menguntungkan dan justru akan menambah beban belaka. Belanda juga mengkhawatirkan nasib warga negaranya di Nieuw Guinea.

 

Apalagi, Presiden Soekarno sudah menyerukan operasi Trikora untuk merebut Irian Barat. Presiden pertama Indonesia ini sudah melancarkan operasi intelijen, perang urat saraf dan agitasi. Juga mendaratkan pasukan pengintai dan penyusup di daerah Kepala Burung dan selatan Papua.

 

Soekarno memanfaatkan betul situasi perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Ia menggertak Amerika Serikat dengan mengirim Jenderal A.H. Nasution ke Moskow mencari bantuan senjata dalam rangka operasi Mandala. Dibuat gamang oleh rekannya dari Indonesia itu, Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy, dengan berat hati, meminta sekutu setianya di Pasifik melepas Nieuw Guinea ke tangan Indonesia.

 

Padahal, sekutu Amerika Serikat lainnya, Australia, telah siap membantu Belanda untuk mempertahankan Papua tetap dalam wilayah mereka. Tidak cuma itu, Nieuw Guinea adalah  wilayah di Pasifik yang sedang diperjuangkan masuk dalam program dekolonisasi. Belanda dan Australia punya kepentingan stabilitas politik, ekonomi dan keamanan bila Nieuw Guinea menjadi negara terpisah−ketimbang bergabung dengan Indonesia yang kelak bisa menjadi ancaman di Pasifik.

 

PBB  bertanggung jawab atas pelaksanaan Act of Choice yang tidak sesuai dengan prinsip one-people-one-vote. Bagi orang Papua, badan dunia ini tidak becus melaksanakan prinsip self determination yang, seharusnya memberikan kepada penduduk pribumi penentuan masa depan, tanpa tekanan dan intimidasi.

 

Lembaga UNTEA yang didirikan untuk melaksanakan proses peralihan Papua pun tidak independen. Administrator sementara PBB ini telah disusupi para infiltran Indonesia yang menyertai pasukan UNTEA, asal Pakistan. Menteri Luar Negeri Indonesia, Subandrio, tidak banyak berperan, ketimbang Adam Malik dan Sudjarwo Tjodronegoro, Letnan Kolonel Ali Moertopo dan Mayor Benny Moerdani.

 

Apalagi, Presiden Soekarno telah menyatakan konfrontasi terbuka kepada pemerintah Belanda demi merebut “Irian Barat wilayah Indonesia.” Utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB, Ortiz Sanz yang, bertanggung jawab atas pelaksanaan Act of Choice akhirnya tidak bisa berbuat banyak daripada menuruti skenario Amerika Serikat dan Indonesia.

 

Dalam situasi genting, Amerika Serikat tidak bisa melakukan apa-apa untuk melindungi sekutunya, Belanda. Kepentingan politik dan ekonomi ternyata lebih diprioritaskan, ketimbang mengurusi orang Papua yang masih “terbelakang  dan bodoh.”

 

Kini, setiap 1 Desember, ingatan akan proses Act of  Choice, 1969 yang, mengantarkan Nieuw Guinea ke tangan Indonesia muncul kembali. Tak aneh, generasi baru Papua yang bertumbuh di era integrasi terus mempertanyakan status politik Papua. Apalagi, mereka berhadapan dengan kenyataan sumber daya alam di negeri mereka dikuras,  sementara manusianya ditelantarkan tak terurus.

 

Kenyataan yang kontras dengan “pesan” Soekarno pada para sukarelawannya saat Operasi Trikora untuk menjadikan rakyat Irian Barat sebagai “saudaramu, sedulurmu,” yang perlu di-“bina” dan di-“bangun”...”agar kelak mereka sejajar dengan kita di persada pertiwi.”

 

PBB ternyata telah mengangkangi prinsip-prinsipnya sendiri mengenai hak penentuan nasib sendiri yang otentik bagi bangsa-bangsa pribumi yang belum berpemerintahan sendiri. Karena itu, badan ini juga−tak secara langsung−bertanggung jawab atas pengurasan sumber daya alam, kerusakan lingkungan hidup dan budaya Papua saat ini.

 

Setelah Act of Free Choice, apakah Republik Indonesia telah melaksanakan kesepakatan yang telah diatur dalam perjanjian PBB? Bukankah PBB membentuk lembaga keuangannya yang disebut FUNDWI untuk memajukan kondisi sosial ekonomi orang Papua−kemudian diterjemahkan Presiden Soeharto dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) sejak 1969?

 

Kini semuanya dipertanyakan kembali.  Memang ada otonomi khusus bagi Papua sejak 2001. Namun, seperti dimafhumi, pelaksanaannya hanya setengah hati. Banyak dana otonomi khusus dikucurkan dari pusat, tapi kewenangan mengelola daerah tetap dikontrol Jakarta. Pengucuran dana pun diatur oleh pemerintah pusat. Dana-dana itu pun tidak serta merta bisa dipakai membangun Papua; tidak ada unit kerja untuk mensikronkan proyek pusat dan daerah. Tapi rakyat Papua sudah kehilangan kepercayaan. Apa mau dikata?

 

Pernyataan Sekretaris Jenderal PBB, Bang Ki Mon, dalam kunjungannya ke Aukland, Selandia Baru, pada September 2011, tentang perlunya membicarakan masalah Papua di Dewan Hak-Hak Asasi dan Komisi Dekolonisasi Majelis Umum PBB, jelas berdampak politis. Mengingat Selandia Baru merupakan salah satu anggota Forum Negara-negara Pasifik. Negara ini bersama Australia, Vanuatu, Fiji, New Caledonia, Papua Nugini, Samoa Barat dan Nauru ikut mendukung perjuangkan Papua. Bang Ki Mon mesti “melunasi hutang” U Thant kepada orang Papua.

 

Tak heran, Sekretaris Komisi A DPR Papua Julius Migomi, mengingatkan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Papua untuk tidak meremehkan perkembangan politik di Tanah Papua. Atau respon Yan C. Warinussy, pengacara dari Manokwari, tentang belum finalnya status Papua.

 

Inkonsistensi dan intervensi pemerintah pusat dengan membelokan ketentuan daerah yang sudah disepakati DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua, justru semakin memperburuk citra pemerintah Indonesia di mata dunia internasional. Tarik-ulur peraturan daerah khusus pemilihan gubernur yang mempersyaratkan orang asli Papua merupakan bukti intervensi pemerintah pusat terhadap mekanisme legalisasi di daerah.

 

Kasus Hanna Hikoyabi, anggota MRP dari unsur perempuan dari Daerah Pemilihan I Tanah Tabi (Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom) adalah contoh lain. Nama Hanna dicoret Menteri Dalam Negeri  yang terpilih lagi untuk MRPke-II. Alasan menteri: Hanna tidak loyal kepada negara kesatuan republik Indonesia. Padahal, esensi dari kebijakan politik Otonomi Khusus adalah pemberdayaan, perlindungan dan rekonsiliasi.

 

Tindakan Menteri Dalam Negeri menunjukkan, tidak ada pemikiran lain untuk merangkul mereka yang dianggap tidak sejalan sebagai partner potensial bagi kebijakan pemerintah pusat di daerah. Tanpa disadari tindakan seperti ini kian menyurutkan citra pemerintah Yudhoyono. Mengingat Hanna adalah mantan Wakil Ketua II MRP yang terpilih kembali dengan suara mayoritas−mewakili perempuan Tabi−pada periode ke-II MRP.

 

Persoalan Papua mendesak untuk diselesaikan. Pernyataan Presiden Yudhoyono pada November 2011 tentang rencana dialog pemerintah pusat dengan rakyat Papua bisa menjadi media untuk menemukenali persoalan hakiki di Papua dan jalan keluarnya.

 

Pernyataan kepala negara di atas merupakan respons atas pertemuannya dengan para pemimpin gereja di Tanah Papua di Puri Cikeas, Bogor, pada September 2011.  Niat dialog yang disampaikan para pemimpin gereja merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Koperensi Damai Papua yang diselenggarakan Jaringan Damai Papua. Forum yang digagas Neles Tebay dan Muridan S. Widjojo dan rekan-rekan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta.

 

Dalam perspektif di atas, tepatlah pernyataan Sekretaris Jenderal PBB di Selandia Baru direspons pemerintah Indonesia, Amerika Serikat dan Belanda yang terlibat dalam proses penggabungan Papua dengan Indonesia. Walaupun, tentu saja,  mekanisme, instrumen dan tata kerja di PBB diatur dalam perjanjian dan traktat internasional. Namun, dalam perjuangan politik, jalan itu masih memungkinkan.

Oleh: Hendrikus A.Ondi, Penulis adalah Sekretaris Departemen Penelitian dan Pengembangan Sinode GKI di Tanah Papua; anggota Jaringan Damai Papua.

Read More

Masalah Papua Tanggung Jawab PBB

Oleh: Hendrikus A.Ondi

SUHU politik di Tanah Papua kembali memanas sejak Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hilarry Clinton, menyatakan tentang perlunya dialog Pemerintah Indonesia dengan rakyat Papua, menjelang Konferensi Tingkat Tinggi  ASEAN dan G-7 di Bali Oktober 2011 lalu.

 

Demikian halnya, pertemuan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama dengan Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono−walaupun tidak khusus menyinggung persoalan Papua. Toh, publik di Papua yakin, adanya “keprihatinan” Amerika Serikat terhadap situasi politik di Papua. Tampaknya, testimoni delegasi Papua di depan Kongres Amerika Serikat beberapa waktu sebelumnya cukup mengusik senator dan politisi negeri Abang Sam.

Sejarah integrasi Papua dengan Republik Indonesia tidak terlepas dari campur tangan Amerika Serikat. Maka sudah sepatutnya setiap masalah sosial politik di Papua yang mengancam eksistensi  dan hak hidup orang asli Papua menjadi perhatian Amerika Serikat. Soalnya, pemerintah Belanda tampaknya masih besikap “malu-malu” atas status politik bekas koloninya.  Antara membiarkannya tetap menjadi wilayahnya bersama-sama Suriname dan Antilen, berdiri sendiri, atau diserahkan ke Indonesia.

Mengingat sejak Konferensi Meja Bundar tentang penyerahan kedaulatan dari Belanda pada tahun 1948, Indonesia sudah mengklaim Papua. Hanya lantaran pertimbangan ekonomi, terutama menguasai sumber daya alam dan pasaran bagi produk industri serta hegemoni politik di Asia Tenggara, Amerika Serikat menekan Belanda menyerahkan Papua kepada Indonesia.

 

Mengapa masalah Papua (perlu) menjadi subyek yang diamati Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)?

 

Pertama, penyerahan Papua (Nederlands Nieuw Guinea) kepada Indonesia dilakukan melalui badan pemerintahan sementara PBB (UNTEA), berdasarkan rancangan Ellsworth Bunker, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Rancangan yang kemudian dikenal dengan Bunkers Plan.

 

Perjuangan di meja perundingan mengenai soal Nieuw Guinea juga dimainkan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Subandrio dan Menteri Luar Negeri Belanda Joseph Luns. Sekretaris Jenderal PBB  U Thant mengirim utusan khusus Fernando Ortiz Sanz bersama timnya. Termasuk  Kofi Annan yang, waktu itu, staf  junior yang bekerja untuk pemerintah Ghana di PBB.

 

Bergabungnya Papua dengan Indonesia merupakan bagian dari permufakatan politik Amerika Serikat, Belanda dan Indonesia. Permufakatan yang dilakukan tanpa menanyai orang Papua sebagai subyek bermasalah. Baik melalui Persetujuan New York maupun Persetujuan Roma.

 

Sebagaimana digambarkan sejarawan Belanda Drooglever dalam bukunya Tindakan Pemilihan Bebas, Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri, pemerintah Belanda  tidak sungguh-sungguh, bahkan terlambat menyiapkan Nederlands Nieuw Guinea untuk menjadi negara sendiri. Politik etis yang dicanangkan Van Eechoud dengan mendirikan sekolah Osiba, Batalyon Papua dan Polisi Papua, sebagai prasarana awal guna berpemerintahan sendiri, sudah terlambat.

 

Indonesia yang merundingkan penyerahan kedaulatan dengan Belanda ke tangannya, dalam perjanjian Linggarjati, 1949, sudah mengikrarkan Papua sebagai wilayahnya. Padahal, dalam KMB sudah jelas, wilayah Indonesia merupakan bekas Hindia Belanda minus Nederlands Nieuw Guinea.

 

Selain Van Eechoud, kelompok lain di Belanda malah berpikir mempertahankan Papua, atau memberi status khusus dalam wilayah kerajaan Belanda. Pertimbangan yang tidak menguntungkan dan justru akan menambah beban belaka. Belanda juga mengkhawatirkan nasib warga negaranya di Nieuw Guinea.

 

Apalagi, Presiden Soekarno sudah menyerukan operasi Trikora untuk merebut Irian Barat. Presiden pertama Indonesia ini sudah melancarkan operasi intelijen, perang urat saraf dan agitasi. Juga mendaratkan pasukan pengintai dan penyusup di daerah Kepala Burung dan selatan Papua.

 

Soekarno memanfaatkan betul situasi perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Ia menggertak Amerika Serikat dengan mengirim Jenderal A.H. Nasution ke Moskow mencari bantuan senjata dalam rangka operasi Mandala. Dibuat gamang oleh rekannya dari Indonesia itu, Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy, dengan berat hati, meminta sekutu setianya di Pasifik melepas Nieuw Guinea ke tangan Indonesia.

 

Padahal, sekutu Amerika Serikat lainnya, Australia, telah siap membantu Belanda untuk mempertahankan Papua tetap dalam wilayah mereka. Tidak cuma itu, Nieuw Guinea adalah  wilayah di Pasifik yang sedang diperjuangkan masuk dalam program dekolonisasi. Belanda dan Australia punya kepentingan stabilitas politik, ekonomi dan keamanan bila Nieuw Guinea menjadi negara terpisah−ketimbang bergabung dengan Indonesia yang kelak bisa menjadi ancaman di Pasifik.

 

PBB  bertanggung jawab atas pelaksanaan Act of Choice yang tidak sesuai dengan prinsip one-people-one-vote. Bagi orang Papua, badan dunia ini tidak becus melaksanakan prinsip self determination yang, seharusnya memberikan kepada penduduk pribumi penentuan masa depan, tanpa tekanan dan intimidasi.

 

Lembaga UNTEA yang didirikan untuk melaksanakan proses peralihan Papua pun tidak independen. Administrator sementara PBB ini telah disusupi para infiltran Indonesia yang menyertai pasukan UNTEA, asal Pakistan. Menteri Luar Negeri Indonesia, Subandrio, tidak banyak berperan, ketimbang Adam Malik dan Sudjarwo Tjodronegoro, Letnan Kolonel Ali Moertopo dan Mayor Benny Moerdani.

 

Apalagi, Presiden Soekarno telah menyatakan konfrontasi terbuka kepada pemerintah Belanda demi merebut “Irian Barat wilayah Indonesia.” Utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB, Ortiz Sanz yang, bertanggung jawab atas pelaksanaan Act of Choice akhirnya tidak bisa berbuat banyak daripada menuruti skenario Amerika Serikat dan Indonesia.

 

Dalam situasi genting, Amerika Serikat tidak bisa melakukan apa-apa untuk melindungi sekutunya, Belanda. Kepentingan politik dan ekonomi ternyata lebih diprioritaskan, ketimbang mengurusi orang Papua yang masih “terbelakang  dan bodoh.”

 

Kini, setiap 1 Desember, ingatan akan proses Act of  Choice, 1969 yang, mengantarkan Nieuw Guinea ke tangan Indonesia muncul kembali. Tak aneh, generasi baru Papua yang bertumbuh di era integrasi terus mempertanyakan status politik Papua. Apalagi, mereka berhadapan dengan kenyataan sumber daya alam di negeri mereka dikuras,  sementara manusianya ditelantarkan tak terurus.

 

Kenyataan yang kontras dengan “pesan” Soekarno pada para sukarelawannya saat Operasi Trikora untuk menjadikan rakyat Irian Barat sebagai “saudaramu, sedulurmu,” yang perlu di-“bina” dan di-“bangun”...”agar kelak mereka sejajar dengan kita di persada pertiwi.”

 

PBB ternyata telah mengangkangi prinsip-prinsipnya sendiri mengenai hak penentuan nasib sendiri yang otentik bagi bangsa-bangsa pribumi yang belum berpemerintahan sendiri. Karena itu, badan ini juga−tak secara langsung−bertanggung jawab atas pengurasan sumber daya alam, kerusakan lingkungan hidup dan budaya Papua saat ini.

 

Setelah Act of Free Choice, apakah Republik Indonesia telah melaksanakan kesepakatan yang telah diatur dalam perjanjian PBB? Bukankah PBB membentuk lembaga keuangannya yang disebut FUNDWI untuk memajukan kondisi sosial ekonomi orang Papua−kemudian diterjemahkan Presiden Soeharto dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) sejak 1969?

 

Kini semuanya dipertanyakan kembali.  Memang ada otonomi khusus bagi Papua sejak 2001. Namun, seperti dimafhumi, pelaksanaannya hanya setengah hati. Banyak dana otonomi khusus dikucurkan dari pusat, tapi kewenangan mengelola daerah tetap dikontrol Jakarta. Pengucuran dana pun diatur oleh pemerintah pusat. Dana-dana itu pun tidak serta merta bisa dipakai membangun Papua; tidak ada unit kerja untuk mensikronkan proyek pusat dan daerah. Tapi rakyat Papua sudah kehilangan kepercayaan. Apa mau dikata?

 

Pernyataan Sekretaris Jenderal PBB, Bang Ki Mon, dalam kunjungannya ke Aukland, Selandia Baru, pada September 2011, tentang perlunya membicarakan masalah Papua di Dewan Hak-Hak Asasi dan Komisi Dekolonisasi Majelis Umum PBB, jelas berdampak politis. Mengingat Selandia Baru merupakan salah satu anggota Forum Negara-negara Pasifik. Negara ini bersama Australia, Vanuatu, Fiji, New Caledonia, Papua Nugini, Samoa Barat dan Nauru ikut mendukung perjuangkan Papua. Bang Ki Mon mesti “melunasi hutang” U Thant kepada orang Papua.

 

Tak heran, Sekretaris Komisi A DPR Papua Julius Migomi, mengingatkan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Papua untuk tidak meremehkan perkembangan politik di Tanah Papua. Atau respon Yan C. Warinussy, pengacara dari Manokwari, tentang belum finalnya status Papua.

 

Inkonsistensi dan intervensi pemerintah pusat dengan membelokan ketentuan daerah yang sudah disepakati DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua, justru semakin memperburuk citra pemerintah Indonesia di mata dunia internasional. Tarik-ulur peraturan daerah khusus pemilihan gubernur yang mempersyaratkan orang asli Papua merupakan bukti intervensi pemerintah pusat terhadap mekanisme legalisasi di daerah.

 

Kasus Hanna Hikoyabi, anggota MRP dari unsur perempuan dari Daerah Pemilihan I Tanah Tabi (Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom) adalah contoh lain. Nama Hanna dicoret Menteri Dalam Negeri  yang terpilih lagi untuk MRPke-II. Alasan menteri: Hanna tidak loyal kepada negara kesatuan republik Indonesia. Padahal, esensi dari kebijakan politik Otonomi Khusus adalah pemberdayaan, perlindungan dan rekonsiliasi.

 

Tindakan Menteri Dalam Negeri menunjukkan, tidak ada pemikiran lain untuk merangkul mereka yang dianggap tidak sejalan sebagai partner potensial bagi kebijakan pemerintah pusat di daerah. Tanpa disadari tindakan seperti ini kian menyurutkan citra pemerintah Yudhoyono. Mengingat Hanna adalah mantan Wakil Ketua II MRP yang terpilih kembali dengan suara mayoritas−mewakili perempuan Tabi−pada periode ke-II MRP.

 

Persoalan Papua mendesak untuk diselesaikan. Pernyataan Presiden Yudhoyono pada November 2011 tentang rencana dialog pemerintah pusat dengan rakyat Papua bisa menjadi media untuk menemukenali persoalan hakiki di Papua dan jalan keluarnya.

 

Pernyataan kepala negara di atas merupakan respons atas pertemuannya dengan para pemimpin gereja di Tanah Papua di Puri Cikeas, Bogor, pada September 2011.  Niat dialog yang disampaikan para pemimpin gereja merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Koperensi Damai Papua yang diselenggarakan Jaringan Damai Papua. Forum yang digagas Neles Tebay dan Muridan S. Widjojo dan rekan-rekan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta.

 

Dalam perspektif di atas, tepatlah pernyataan Sekretaris Jenderal PBB di Selandia Baru direspons pemerintah Indonesia, Amerika Serikat dan Belanda yang terlibat dalam proses penggabungan Papua dengan Indonesia. Walaupun, tentu saja,  mekanisme, instrumen dan tata kerja di PBB diatur dalam perjanjian dan traktat internasional. Namun, dalam perjuangan politik, jalan itu masih memungkinkan.

Oleh: Hendrikus A.Ondi, Penulis adalah Sekretaris Departemen Penelitian dan Pengembangan Sinode GKI di Tanah Papua; anggota Jaringan Damai Papua.

Read More

Penulis Novel Pertama Perempuan Papua Luncurkan 2 Novel

Aprila R. A Wayar

Jayapura, Salah satu perempuan Papua bernama Aprila R. A Wayar yang juga hari-harinya menjadi seorang jurnalis pada tabloidjubi.com berhasil melucurkan dua buah novel masing-masing “Mawar Tanpa Akar” dan “Dua Perempuan”. Pada peluncuran kedua novel ini hadir pula Dr. Benny Giay serta ibu Bernarda Meteray di cafe rempah-rempah, Sabtu (9/11/13) Abepura, Jayapura, Papua.

Sela-sela peluncuran, Benny Giay memberikan apresiasi kepada penulis dan merasa bangga atas keberhasilan seorang Perempuan Papua dengan kedua novel yang berhasil Ia tulis dan diluncurkan pada saat yang bersamaan. “Saya bangga, saya mengucapkan selamat kepada Aprila, mengucapkan selamat kepada perempuan Papua yang punya potensi dan saya sangat kagum dengan ini.

Banyak perempuan lain juga bisa menulis, jangan khawatir, dengan menulis kita bisa tahu bagaimana dengan orang lain. Mawar Hitam akan memberikan motivasi bagi kita laki-laki dan perempuan Papua untuk kita bisa hidup damai di tanah Papua,” ungkapnya. “Dalam semangat membangun peradaban, saya menggunting pita Aprila, tanda kita menyaksikan peristiwa kecil dalam membangun peradaban di Papua,” tutur Benny Giyai, Ketua Sinode Gereja Kemah Injil (Kingmi) Papua ketika menggunting pita. Sementara itu, Ibu Bernarda Materay mewakili perempuan berharap dua novel hasil karya perempuan Papua memberikan manfaat bagi para pembaca.

“Saya mewakili perempuan Papua mengharapkan karya perempuan Papua ini bermanfaat bagi kita semua.” “Pertama mengapa novel biasa ada dan di launching hari ini? Teman-teman media melucurkan buku ini penantian panjang kurun waktu yang lama 8 bulan total waktu saya proses penulis novel mawar hitam ketika 2007 selesai septer skertaris menerbitkan novel Mawar Hitam sebanyak 3000 terikat kontrak dengan Foker harus dengan pihak penerbit yang baik saya menulis hari ini, menulis berita hari-hari kalau tidak terbiasa di Forum Mahasiswa Papua (Formapa) Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) di Jogja. Mereka teman-teman baik.

Menulis mengobati luka batin dan saya bisa maafkan, dua perempuan tim kajian pembangunan 8 bulan refleksi jurnalis perempuan dan saya persembahakan kepada tablod jubi di Jayapura,” kata panulis mengenang. Masih dari penulis, “Kedu novel dilaunching luar biasa acara launching hari ni kita lihat jurnalis-jurnalis dan novelis dua dua kerja bakti tergantung pada hati kita. Saya membuktikan eksitensi perempuan Papua ketika novel saya menghantarkan saya hadir orang Papua yang menulis saya tidak mendapat suport dari siapa pun.”

“Diskusi dengan penulisan sebuah karya, novel dari aprilia dapat edisi pertama kemarin saat saya lihat, ingat beberapa novel yang saya baca bersejarah enjel esailen sepi hending tentang bagaimana abad ke 15 pegita injil di banenultai dai gambarkan bagus novel terbaik semua orang tidak suka perbudakan. Kapan orang Papua bisa menulis negara membungkam penulis.

Penulis Papua lahir dari budaya Papua yang lisan dan lahir dengan situasi yang dibungkam melalui hadir buku ini melawan rasisme Indonesia, Persipura, lagu lagu dan yel yel rasis kamu kalah tho, ade ko perintis sesuatu yang baru,” tutur Benny Giyai semangat.

Setelah membaca tulisan generasi muda Papua sering mengikuti mengembangkan Papua yang lebih bermatabat, Papua baru kalangan masyarakat, mahasiswa berfikir kita bisa membangun Papua tanpa Indonesia, tidak ada aunsur Indeonesia tetapi apakah kita bisa? “Stop mengisolir diri mahasiswa yang lain DOM di pedalaman berhadapan dengan kekerasan. 

Semua orang Indonesia itu jahat, apakah semua itu begitu? tidak ada hal baik juga 2 hal bukan hanya kita orang Papua yang melawan system. Munir, George Junus Aditjondro, Johnson Panjaitan adalah kelompok sejalan dengan kitorang.” (BEKO/ Hendrikus Yeimo)

Read More

20 Desember Lima Merlu MSG Kunjungi Papua

MSG 2013

JAYAPURA - Rencana kedatangan 5 Menteri Luar Negeri (Menlu) Melanesian Sparehead Group (MSG) ke Indonesia, khususnya ke Papua tanggal 20 Desember mendatang, disambut baik dan gembira oleh masyarakat asli Papua. Bahkan terkait rencana kedatangan para Menlu MSG ini telah dibentuk panitia penyambutan.

Hal itu diungkapkan Ketua Panitia Penyambutan 5 Menlu MSG ke Papua, Pdt. Benny Yantewo, S.Pd.K  ketika menyambangi Redaksi Harian Bintang Papua, Rabu (13/11) kemarin malam sekitar pukul 21.30 WIT.
“Kami dalam hal ini masyarakat asli Papua sangat menyambut dengan gembira dan juga mengucapkan terimakasih kepada Presiden R.I. SBY, yang mana telah mengambil suatu kebijakan yang sangat luar biasa, yaitu untuk mengundang 5 Menteri Luar Negeri (Menlu) dari MSG untuk berkunjung ke Indonesia, khusunya ke Papua,” katanya yang juga Eks. Ketua Pokja Agama MRP periode 2005 s/d 2010.

Untuk itu, pihaknya dalam hal ini masyarakat asli Papua dalam membantu Pemerintah Pusat yang sudah membuat suatu kebijakan luar biasa itu telah membentuk struktur kepanitiaan penyambutan tersebut.

Ia mengatakan, dalam rangka membantu pemerintah untuk mempersiapkan diri pihaknya juga sudah mempunyai kesiapan lebih awal, yakni telah membentuk panitia penyambutan.

Ia kembali mengatakan, pemerintah pasti sudah mempunyai persiapan yang lebih mantap, tapi pihaknya masih merasa perlu juga mempersiapkan diri secara maksimal karena kehadiran mereka untuk seluruh rakyat diatas Tanah Papua.

Kami minta tolong kepada semua tokoh-tokoh agama, pimpinan gereja dan seluruh ummat Tuhan yang ada di Papua untuk tetap berdoa supaya seluruh proses ini dapat berjalan dengan baik dan aman. Dan, juga kepada seluruh masyarakat asli Papua maupun Non Papua untuk menjaga situasi di lingkungan masing-masing tetap kondusif,” pintanya.

Benny menekankan kepada seluruh kepala daerah baik itu Bupati/Wali Kota se-Tanah Papua agar bisa menfasilitasi dengan dana Otsus tiap-tiap daerah, apabila ada masyarakat yang berkeinginan hadir guna melihat kunjungan atau kedatangan dari 5 Menlu MSG tersebut

Sumber: Bintang Papua

Read More

Sejarah Islam Suku Dani di Lembah Baliem Kab. Jayawijaya Wamena Papua

Interaksi Islam dikalangan Suku Dani, Wamena, terjadi pasca integrasi dengan Indonesia pada dekade 1960-an akhir. Mula-mula melalui guru-guru dan transmigrasi yang didatangkan dari Jawa didaerah Sinata (kini Megapura, bagian dari Distrik Assolokobal)

Umum:

Ilustrasi Islam Papua

Berbagai laporan para ahli, Agama Islam lebih awal masuk dan dianut penduduk pribumiPapua. Van der Leeder (1980, 22), Islam masuk di kepulauan Raja Ampat pengaruh dari kesultanan Tidore tidak lama sesudah agama tersebut masuk di Maluku pada abad ke 13 silam. Dr. J. R. Mansoben (1997), ‘Agama besar pertama yang masuk ke Irian Jaya (Papua) adalah Islam. Agama Islam masuk di Irian Jaya (Papua) pertama didaerah Kepulauan Raja Ampat dan Fak-Fak berasal dari Kepulauan Maluku dan disebarkan melalui hubungan perdagangan yangterjadi diantara kedua daerah tersebut’. [1]. Tidak mengherankan bila,‘kedatangan Missionaris Kristen pertama justeru diantar oleh Muballiqh Islamdari Kerajaan Tidore pada tanggal 5 Pebruari 1855 disebuah Pulau Kecil Mansinamdiperaiaran Manokwari. Dua Missionaris dari Jerman itu adalah C. W. Ottow danG. J. Geissler’.[2].

Wilayah Selatan Barat Papua penduduk Pribumi dijumpai penganut Islam sejak lama. Daerah itu meliputi wilayah : Kaimana, Fak-Fak, Bintuni, Kokoda (Sorong Selatan) dan Kepulauan Raja Ampat. Kini banyak urban beragama Islam hadir dari luar Papua, diakui, Dr. Benny Giay, ‘pengaruh Islam secara luas diseluruh pelosok daerah Propinsi Irian Jaya dan dengan semua kelompok suku di daerah ini dalam hidup sehari-hari dalam semua bidang kehidupan, baru mulai dirasakan setelah Irian Jaya berintegrasi menjadi bagian dari Republik Indonesia awal tahun1960-an’.[3]. Pemeluk Islam Pribumi terbatas tanpa usaha serius penyebaran ke pendudukPribumi. Kecuali sedikit muallaf Suku Dani, di Baliem Selatan, dibina olehYapis (Yayasan Pendidikan Islam) demikian dilaporkan oleh JR. Mansoben, seorang antropolog Papua.


KHUSUS

1. Muslim Suku Dani Wamena

Interaksi Islam dikalangan Suku Dani, Wamena, terjadi pasca integrasi dengan Indonesia pada dekade 1960-an akhir. Mula-mula melalui guru-guru dan transmigrasi yang didatangkan dari Jawa didaerah Sinata (kini Megapura, bagian dari Distrik Assolokobal). Perkenalan Islam lebih intensif dikalangan Suku Dani di Wamena melalui interaksi perdagangan dengan pendatang dari Bugis - Makasar. Guru-Guru dari Jawa yang dikirim Pemerintah pertama sekali pasca Pepera sebagai tenaga guru di SD Impres Megapura adalah perkenalan paling pertama Suku Dani Balim Lembah dengan agama Islam. Dari sinilah jejak awal Islam di Wamena yang kemudian menyisakan pengaruh bagi Suku Dani, terutama para siswa SD Impres Megapura. Melalui guru-guru inilah Suku Dani mengenal agama lain diluar Agama Missi Katholik dan Kingmi (Protestan). Programa ransmigrasi pertama di Sinata (Megapura) dianggap tidak cocok lalu dipindahkan ke daerah Paniai tahun 1970-an. Kecuali itu, Suku Dani juga mengenal Islam melalui petugas pemerintah sipil dan militer di Kota Wamena. Misalnya Kolonel Thahir (TNI), Abu Yamin (seorang Polisi asal Madura), Hasan Panjaitan (Sekda) dan Paiyen (Pegawai Departeme Agama) turut mendorong proses da’wah Suku Dani Baliem Selatan dari Moiety : Asso-Lokowal Asso-Wetipo, Lani-Wetapo,Wuka-wetapo, Wuka-Hubi, Lagowan-Matuan dan Walesi.

Dari sejumlah sumber saksi hidup penuturan dari penduduk bahwa Esogalib Lokowalorang pertama masuk Islam. Kemudian Harun Asso (dari Hitigima/Wesapot), YasaAsso (dari Hepuba/Wiaima), Horopalek Lokowal, Musa Asso (dari Megapura/Sinata),Donatus Lani (dari Lanitapo).[4]. Megapura, Hitigima, Hepuba, Woma, Pugima danWalesi (kini di Walesi clan Asso-Yelipele seluruh warganya 100% beragama Islam)adalah daerah pertama yang berinteraksi dengan orang Islam dari berbagai daerahIndonesia.


Salahsatu penduduk daerah Hitigima bernama Muhammad Ali Wetipo, pernah berceritapada penulis bahwa dia masuk Islam melalui orang pendatang di Kota Wamenadan pernah tinggal di Panti Asuhan Muhammadiyyah Abepura Jayapura sekitar tahun1975 di Kota Abepura Jayapura. Dalam tahun 1978 akhir Panti Asuhan Muhammadiyyah Abepura Jayapura banyak menampung anak-anak muslim dariWamena.[5]. Ilham Walelo dan Abdul Mu’in Itlay dari Panti Asuhan Muhammadiyah,tamat SMA tahun 1979, kemudian melanjutkan studynya di IAIN Jakarta (kiniUIN).[6]

2. Muslim Walesi

Berbeda dengan daerah lain Lembah Balim. Walesi pada tahun 1975-1977 Merasugun, Firdaus dan Muhammad Ali Asso, adalah generasi pertama pemeluk Islam. Mereka adalah pemeluk Islam paling berhasil mengembangkan Islam menjadi besar. Walesi kini menjadi pusat Islam (Islamic Centre) di Lembah Palim Wamena Papua khususnya dan mungkin seluruh Papua saat ini. Merasugun dan tokoh-tokoh Tua lainnya dari kalangan generasi muda Walesi adalah pemeluk Islam pertama yang bersemangat mengorganisasi diri serta sukses mengembangkan agama Islam dikalangan keluarga di Walesi dan sekitarnya.


Merasugun, Firdaus dan Ali Asso mengorganir da’wah islam, sehingga diikuti oleh semua masyarakat dari confederasi Asso-Yelipele dii Walesi Selatan Kota Wamena. Orang pertama memeluk agama Islam dari Walesi tersebut nama; Nyasuok Asso, Walekmeke Asso, Nyapalogo Kuan, Wurusugi Lani, Hetoke Lani, Aropeimake Yaleget, dan Udin Asso banyak lainnya secara serentak. Keislaman mereka ini dikemudian hari memiliki pengaruh sangat besar eksistensi Islam Walesi dan Muslim Jayawi Jaya kemudian hari hingga kini. Kepala Suku Besar, Aipon Asso (setelah naik Haji tahun 1979, nama depannya di5tambah Muhammad, jadi Haji Muhammad Aipon Asso) dan Tauluk Asso awalnya menolak islam, karena ajarannya mengharamkan babi (hewan ternak satu-satunya di Lembah Balim paling utama). Mereka baru masuk Islam dalam tahun 1978 dan mendapat dukungan seorang militer berpangkat Kolonel bernama Muhammad Thohir.[7]

Islamic Centre adalah organisasi khusus dan vokus untuk memperhatikan kaum muslim pribumi didirikan pada tahun1978. Letnan Kolonel Dokte Muhammad Mulya Tarmidzi dari Angkatan Laut 10, Hamadi Jayapura, pencetus dan pelopor utama berdirinya Islamic Centre. Pada mulanya dia datang ke Wamena dalam kesempatan undangan ceramah setelah berjumpa dengan penduduk asli muslim (muallaf) dari Walesi, tergerak hatinya dan mendirikan organisasi da’wah Islam pertama, Islamic Centre di Kota Wamena kabupaten Jayawi Jaya, yang di ketuai Hasan Panjaitan, (Sekda Jayawi Jaya kala itu). Islamic Centre dibawah kendali Hasan Panjaitan banyak membantu proses da’wah selanjutnya. Islam di Walesi berkembang pesat dan dikunjungi berbagai kalangan pejabat pemerintah yang beragama Islam dari Kota Wamena dan Propinsi Irian Jaya (kini Papua).[8]

3. Kepeloporan Firdaus Asso

Merasun Asso (berikutnya hanya ditulis Merasugun) adalah orang Walesi pertama dan yang paling bersemangat mengajak keluarganya mengikuti jejaknya. Merasugun Tua adalah orang pertama pemeluk agama Islam dari Walesi. Merasugun (harusnya Merawesugun), dikenal hingga sejauh ini orang yang paling besar jasa dan perjuangannya memperkenalkan Islam dikalangan masyarakat Walesi hingga memperjuangkankannya menjadi besar. Kemudian selain Merasugun yang tidak kalah peran dan jasanya, dalam mengembangkan agama Islam di Walesia tersebut nama Kalegenye Yaleget yang hingga akhir hayatnya belum pernah ikut sholat atau melepas koteka masuk dalam Mesjid.

Kalegenye Yaleget belum pernah menanggalkan busana kotekanya, dan secara formal belum pernah bersyahadat, namun peran dan perjuangan demi tegaknya kalimat tauhid di Lembah Palim tidak jauh berbeda debgan Merasugun, peran orang tua ini juga sangat besar selama mendampingi Merasugun atau mewakilinya. Sejak dini agama Islam dalam keadaan sulit dan banyak ditentang orang agar jangan berkembang. Kepeloporan Merasugun sulit dibayangkan dan ketahui, kalau dibelakangnya juga tanpa ada dukungan sejumlah Kepala Suku Adat. Hal itu kunci kesuksesan sekaligus membuat orang tidak berani menentang Merasugun dan Kalegenye. Kalegenye dan Merasugun yang masih saudara sepupu adalah tokoh tua pejuang da’wah islam pertama dan paling utama di Walesi.

Merasugun dan Kalegenye Yaleget yang tidak bisa berbahasa Indonesia selalu didampingi oleh seorang pemuda bernama Firdaus Asso. Setiap penyampaian isi hati mereka dalam mencari dukungan da’wah Islam, pada para pendatang muslim, diterjemahkan oleh Firdaus. Disamping itu Firdaus adalah seorang pemuda cerdas dan lincah diantara teman-teman sebaya. Sehingga Firdaus sangat menunjang Merasugun, dalamm emperjuangkan da’wah di Jayawi jaya dan khususnya di Lembah Palim/Baliem.

Selain mendampingi Merasugun Asso, dengan inisiatif sendiri, Firdaus, mengajak teman-teman sebayanya, menemui para pejabat beragama Islam kala itu di Kota Wamena, untukminta dukungan pengembangan Islam di Walesi dan Wamena. Karena itu Firdaus, sosok pemuda pejuang Islam yang populer dan sangat dikenal para pejabat tinggi Papua mulai dari Gubernur, Pangdam, Kapolda, sampai para pejabat dinas lainnya.

Demikian juga ketokohan Firdaus Asso, sebagai tokoh muda Muslim Papua didukung para pedagang (pengusaha) muslim dari Bugis dan Makasar. Bahkan para Haji kaya dari Madura, Bugis, Makasar dan Buton membantu mendorong secara financial pengembangan Islam Walesi sebagai Pusat Islam Wamena. Karena itu sosok Firdaus Asso yang fenomenal, pada tahun 1980- an sangat dikenal dan popular dikalangan muslim pendatang, dan orang yang paling dihormati, sebagai tokoh penggerak dan perintis da’wah islamiyyah dikalangan pendududk pribumi Papua.

Selain Firdaus ada tokoh muda lain seperti Ali Asso. Namun Firdaus Asso adalah tokoh muda muslim di Jayapura dan Wamena yang sangat dikenal akrab oleh para pejabat tinggi Papua kala itu. Firdaus juga disegani dan dihormati oleh rekan-rekan seusia-nya, karena: 1). Kejujurannya (amanah), 2). Keberanian dan kepeloporannya dalam pengembangan da’wah Islam pertama di Walesi di Walesi Wamena Kabupaten Jayawi Jaya.

4. Kisah Islam Merasugun

Konon kisahnya; ke-Islaman Merasugun Asso, sebagaimana diceriterakan Ali Asso (generasi pemeluk Islam pertama yang masih hidup), melalui hubungan perdagangan. Merasugun suatu pagi dalam tahun 1975, berangkat dari Walesi(sekitar 8 km dari kota Wamena), membawa dagangan kayu bakar, untuk dijual pada orang-orang pendatang di kota Wamena. Tapi dagangannya tidak laku dibelihingga hari sudah menjelang sore. Sementara jarak Walesi-Kota Wamena begitujauh untuk pulang hingga larut malam.

Maka Merasugun berinisiatif menukar dagangannya dengan nasi pada seseorang. Untukitu Merasugun mendatangi semua penghuni rumah dari pintu kepintu yang umumnyadidiami para pendatang dari luar Papua. Akhirnya pembeli yang akan menukar dagangan (barter) Merasugun dengan nasi itu ketemu juga. Pertemuan Merasugun dan pembeli kayu itu kelak nanti orang yang pertama meng-Islam-kan Merasugun. Karenaitu segera setelah pulang ke kampungnya, Merasugun cari kayu bakar di hutan untuk ditukarkan dengan nasi pada orang yang sama.

Merasugunkemudian mengajak dua anak muda yaitu Firdaus Asso dan Ali Asso.[9].Selanjutnya rombongan Merasugun, bawa kayu bakar untuk barter dengan nasi padapendatang asal Madura itu, yang sebelumnya sudah berkenalan dengan Merasugun.Dari pertemuan pertama mereka sudah saling kenal, maka mereka shalatdhuhur tiba pembeli kayu yang beragama Islam itu ingin shalat dahulu.

Tapiapa yang dilakukan kenalannya diintip Merasugun dengan perasaan aneh dan asing.Merasugun memperhatikan apa yang dilakukan kenalannya rasa penasaran. Pembelikayu itu melakukan gerakan yang sebelumnya asing bagi Merasugun yaitu sholatdan berdo’a dengan gerakan khusyu’. Merasugun dengan perasaan agak keherananakhirnya menyadari, bahwa gerakan itu adalah gerakan “Misa dalam Islam”.Kemudian, Merasugun, kepada dua anak muda yang mendapinginya dalam bahasa Balimberkomentar demikian : “O..oh.yire esilam meke”!, artinya “Oh,ini orang Islam"!

Merasugunsebelumnya pernah dengar kabar bahwa Agama Islam adalah agama yang tidak bolehmakan daging babi. Bahkan Merasugun sering mendengar issu bahwa kehadiranorang- orang pendatang Muslim menyebabkan semua babi menjadi musnah di LembahBalim, (dalam agama Islam, memakan gading Babi hukumnya diharamkan /tidakboleh).[10]. Walaupun ada issu bahaya agama Islam, Merasugun menyuruh FirdausAsso dan Ali Asso masuk agama islam, dan belajar melakukan "misaIslam”[11], (maksudnya sholat). Karena menurutnya orang Muslim Madura itu baik,tidak seperti diisukan orang-orang dikampungnya. Lalu katanya; “Kalian bolehmasuk Agama Islam karena orang ini baik”! Keinginan dan usulan Merasugundisetujui dua anak yang masih keponakannya itu.[12].

Kemudianusulan keinginan diterjemahkan Firdaus dan disampaikan kepada kenalan baru itu.Mereka bertekad mau masuk Agama Islam. Tapi orang Madura itu keberatan karenaalasannya takut ada tuduhan Islamisasi. Kekhawatiran itu disanggah olehMerasugun dengan mengatakan bahwa dirinya tidak menganut agama apapun dan ituadalah keinginan hatinya dan dua anak keponakannya. Dialog tersebutditerjemahkan oleh Firdaus Asso, yang sudah lancar berbahasa Indonesia.

SejenakOrang Madura yang belum dikenal namanya hingga kini itu berfikir, lalu menatapwajah ketiga orang yang masih lugu dan masih mengenakan koteka itu. Dankatanya; “Boleh, tapi kamu harus menutup Aurat!”, Segera ia kekamar danmemberikan serta memakaikan Merasugun celana tanpa menanggalkan koteka yangsedang dikenakan. Selanjutnya Muslim Madura itu sampaikan niat tiga orang SukuDani dari Walesi ini kepada tokoh muslim lain yang ada di sekitar kota Wamena.

Padaminggu berikutnya Merasugun, Ali Asso, dan Firdaus Asso disuruh datang padahari Jum'at. Dan secara resmi disyahadatkan ba'dah jum'at di masjid BaiturrahmanWamena yang disaksikan oleh jama'ah sholat jum’at. Minggu-minggu selanjutnyaMerasugun, Firdaus Asso dan Ali Asso (dua pemuda ini kelak pejuang Islamsetelah sepeninggal Merasugun tahun yang wafat tahun 1978), selalu datang ikutsholat Jum’at, dengan tiap pagi jalan kaki turun-naik gunung sekitar 6 km dariWalesi ke Wamena Kota. Merasugun kira-kira berusia 45 tahun dan dua anak mudayakni Firdaus Asso,dan Muhammad Ali Asso, keduanya kira-kira berusia 15 tahunkala itu, adalah generasi pertama yang mula-mula masuk Islam sertamengembangkan Islam di Walesi.

a. Perjuangan Merasugun Asso

Merasuguntidak lama sesudah masuk Agama Islam meminta agar dibangunkan "GerejaIslam", (maksudnya, Masjid), di kampungnya di Walesi sekaligus SekolahIslam agar anak-anaknya dari clan Assolipele Walesi bisa sekolah. Untuk maksudini Merasugun menyediakan tanah wakaf serta menyiapkan batu, kayu, pasir dikampungnya.

Usulanini segera disetujui oleh beberapa orang muslim yang datang di Wamena sebagaiPetugas pemerintah sipil maupun militer seperti Pak Paijen dari Dinas Agama,Pak Thohir dari Kodim, dan Abu Yamin dari Polres Jayawijaya. Karena itu,sebelum kalau ingin dibangunkan Masjid dan Madrasah di Walesi, Merasugun harusdatang membantu bekerja mengangkat batu dan mengumpulkan pasir dari Kali Uwekarena Masjid Raya Baiturahman Kota Wamena saat itu sedang dibangun.

Syaratini disetujui oleh Merasugun, berikutnya Merasugun, Ali dan Firdaus Asso pulangke Walesi dan mengundang segera tenaga kerja kepada Nyasuok Asso, NyapalogoKuan, Aropemake Yaleget, Wurusugi Lani, Udin Asso dan Walekmeke Asso, untukmengeruk galian batu dan pasir di sekitar Kota Wamena, dari Kali Uwe. Keenamorang nama tersebut kelak menjadi pemeluk Agama Islam dari Walesi gelombang kedua.[13]

b. Dokter Mulya Tarmidzi Mengkhitan

Suatuketika dalam tahun 1978 seorang dokter Kolonel Angkatan Laut 10 dari Hamadi,Jayapura Propinsi Papua, diundang ceramah datang ke Kabupaten Jayawijaya, untukmemberikan ceramah, yang tempatnya di gedung bioskop kota Wamena. Oleh sebabitu Merasugun dan warga lainnya dari Walesi yang muallaf diundang datangmendengarkan ceramah.

Penceramahyang tidak lain adalah Dokter Kolonel H. Muhammad Mulya Tarmidzi itu selesaiceramah sampai sekitar jam sebelas malam. Selanjutnya ia menginap di HotelBalim. Kira-kira pada jam 12 tengah malam Merasugun, Firdaus Asso, NyapalogoKuan, Nyasuok Asso dan Ali Asso, Aropemake Yaleget, Udin Asso dan Wurusugi Lanidatang mengetuk pintu kamar Dokter Mulya menginap dengan mengucap salam khasmuslim yakni; : “Assaiamu'ataikum”! Walaupun sudah tengah malam karenamendengar ucapan salam khas Muslim, Dokter Mulya Tarmidzi, berani membukakanpintu.

Danternyata salam itu berasal dari orang-orang yang masih mengenakan koteka iniadalah orang yang tadi dilihatnya di gedung Bioskop. Dia sebelumnya mendugamereka bukan muslim, karena Merasugun dan rombangan lainnya masih mengenakanHolim/Koteka, (kecuali Firdaus Asso sudah mengenakan celana pendek). Dan diamenganggap bahwa mereka mungkin pas lagi lewat atau memang sekedar mencarimakanan dalam acara ceramah itu. Tatkala dipersilahkan duduk diruang tamudi hotel oleh Dokter Mulya Tarmidzi, Merasugun menyampaikan maksud dan tujuankedatangannya dengan beberapa pemuda dari Walesi. Setelah minta maaf karenadatang ditengah malam. Lalu Merasugun menyampaikan beberapa usulan yaitu :

a).Permohonan dukungan agar di kampungnya segera dibangunkan "Gereja Islam”.
b).Anak-anak dari Walesi kelak menjadi pintar seperti dokter Mulya untuk itu perlu
disekolahkan di Jayapura
c). Agar di Walesi di bangunkan Madrasah

Semuausulan diterima dan disetujui secara baik dan kepada Merasugun dijanjikan olehdokter Mulia Tarmidzi, bahwa nanti akan diusahakan secara bertahap denganmengkoordinasikan usulan Merasugun, kepada orang-orang Muslim lain terlebihdahulu. Dalam kesempatan itu sejumlah usul dan keinginan Merasugun semuadisampaikan dalam bahasa Wamena kepada Dokter Muhammad Mulya Tarmidzi, yangkemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Firdaus Asso yang sudahsekolah di SD Inpres, Megapura sehingga sudah lancar berbahasa Indonesia.

Selanjuntnyasemua usul secara baik disetujui oleh Dokter Kolonel Haji Muhammad MulyaTarmidzi dan untuk mendukung keinginan Merasugun ini segera dibentuk IslamicCentre yang pengurusnya dari pejabat pemda. Esok harinya dibantu oleh tenagakesehatan dari Rumah Sakit Kota Wamena; Letnan Kolonel Muhammad Mulya Tarmidzi,segera menyunat (khitan) 8 orang pertama yang masuk Agama Islam itu untukmenyempurakan syahdatnya; kira-kira demikian hemat Kolonel yang juga Dokter danAhli Agama Islam itu. Pada bulan berikutanya dalam tahun 1978, anak-anak dariWalesi sebanyak 5 orang (termasuk Firdaus Asso dan Muhammad Ali Asso) di kirimke Jayapura dan dititipkan kepada beberapa orang pejabat muslim sebagai orangtua asuhnya.

Demikiansudah harapan dan cita-cita Merasugun terkabul agar anak-anak dari Walesi untukdisekolahkan diluar Wamena. “Agar kelak ada yang menjadi seperti Dokter MulyaTarmidzi,” demikian usul Merasugun yang diterjemahkan oleh Firdaus Asso. Usulanpaling penting diantaranya yang diusulkan oleh Merasugun adalah kontruksibangunan model Pondok Pesantren Model di Jawa yang membuat decak kagum. DokterKolonel Muhammad Mulya Tarmidzi, mengingat Merasugun belum penah tahu kalauyang diusulkannya itu adalah persis sama model kontruksi dan sistem bangunanlingkungan Pondok Pesantren yang biasa ada di Pulau Jawa. [14]

Kemudian20 orang dalam bulan berikutnya dikirim dan diasuh oleh beberapa Orang Tua Asuhdi kota Jayapura. Ongkos pengiriman semua ditanggung oleh Haji Saddiq Ismail,(kala itu Kabulog Propinsi Irian Jaya) yang selanjutnya membentuk Kasub DologJayawijaya guna mempermudah menyampaikan bantauan logistik dan bantuan materiallainnya karena di Walesisegera akan dibangun Masjid dan Madrasah sesuaikeinginan dan usulan Merasugun dulu.

Gunamemperlancar transportasi dan memudahkan pengangkutan material bangunan Masjiddan Madrasah Walesi, Ir. Haji Azhari Romuson, Kepala PU Propinsi Papua segeramembangun jalan Walesi-Wamena sekitar 6 Km. Bisa dibayangkan semua usulanMerasugun dulu sejak Dokter Kolonel Angkatan Laut Muhammad Mulya Tarmidzi, HajiSaddiq Ismail SH Kadolog Propinsi, dan Ir. Haji Azhari Romusan dari PUPropinsi adalah cukup besar perannya perkembangan Islam lebih lanjut di Walesi.

Bertepatandengan 20 anak Walesi yang dipimpin Firdaus Asso datang sekolah di Jayapuramelanjutkan dipendidikan Panti Asuhan Muhammadiyah Abepura Jayapura danMadrasah Ibtidaiyyah (MI) Kota Propinsi Papua. Dua Kepala Suku Perang yangBerani dari Clan Assolipele secara resmi disyahatkan oleh Kolonel Thahir, diWamena. Kolonel Thahir adalah Pendatang dari Bugis dan Tentara yang saat itubertugas di Kodim Jayawijaya.[15] “Sesungguhnya kita adalah milik Alloh SWT,dan akan dikembalikan kehadirat-Nya kapan saja dikehendaki-Nya”, “sebagaimanajuga Dia memberikan hidayah kepada siapa yang di kehendaki-Nya”, dan akhimyapada tahun 1980 Merasugun telah dipanggil kehadirat Alloh SWT, denganmeninggalkan semua usulan da'wahnya yang belum tuntas, yakni obsesinyamewujudkan kompleks Islamic Centre terutama Masjid dan Madrasah.

Dua tahun sepeninggal Merasugun pada tahun 1982 bangunan sekolah (MadrasahIbtidaiyah) dan masjid selesai. Untuk menghormati atas jasa-jasa semangatperjuangan Merasugun, maka nama Madrasahnya diabadikan menjadi MadrasahIbtidaiyyah Merasugun Asso Walesi. Demikian juga dengan Pemuda Firdaus Assomenyusul dipanggil Allah SWT untuk selamanya pada tahun 1984 di Jayapura.Firdaus Asso yang sangat berjasa dan berperan besar pengembangkan Islamdikalangan suku pribumi di Walesi, sesudah Merasugun. Dia menyusul kepergianMerasugun setelah dua tahun dalam usia yang sangat muda dan produktif yakni 25tahun.[16]


B. Perkembangan Islam Masa Kini

1. Muslim Wamena

Darisejak tahun 1960-an akhir sampai tahun 1970-an awal, di kota Wamena KabupatenJayawijaya banyak datang penduduk pindahan dari Jawa (transmigrasi), dan paraperantau asal Indonesia Timur, terutama orang Madura, Bugis, Buton dan Makasar.Pengenalan Agama Islam lebih intensif dengan Suku Dani di Wamena KabupatenJayawijaya melalui interaksi dalam masa ini, terutama perdagangan system barterantara para muhajirin pendatang dan penduduk lokal yang berbusana koteka.

Prosespercepatan da'wah di Jayawijaya juga sangat di dukung oleh kehadiran militeryang beragama Islam yang bertugas dalam tahun 1960-an akhir di Kota Wamena.Penduduk yang lebih awal masuk Islam menuturkan bahwa Islamisasi sepenuhnyadidukung secara individu dari Muslim yang kebetulan anggota Militert yangbertugas di Sinata (kini Megapura, 4 km selatan dari Kota Wamena). Organisasida'wah baru didirikan guna lebih menunjang psoses da'wah, seperti Islamiccenter, YAPIS, Panti Asuhan Muhammadiyah dan akhir-akhir ini juga Hidayatullahdan NU di Wamena giat melakukan da'wah dikalangan pribumi Muslim SukuDani di Wamena.

2.Muallaf di Walesi
Dikota Wamena arah selatan 6 km kini terdapat penduduk pribumi yang penduduknyaberagama Islam sejak lama. Walesi adalah pusat Islam (Islamic Centre), bagipengembangan Islam dari kalangan penduduk asli. Guru-guru (ustadz), sejak awaldidatangkan dari Fak-Fak yang sejak lebih dulu muslim dari abad ke 16 diselatan kepala Burung Papua. Kini di walesi terdapat sebuah Pondok-PesantrenAl-Istiqomah Merasugun Asso, Madrasah Ibtidaiyah, rumah guru 4 buah, masjid 12x12 dan sebuah puskesmas. Walesi sebagai Islamic Centre telahmenampung anak-anak Suku Dani dari 12 kampung yang masyarakatnya baragamaIslam.

Masyarakat Muslim Jayawijaya terdiri dari 12 kampung yang penduduknya telah lama menganutAgama Islam pada tahun 1960-an akhir pasca integrasi. Kampung-kampung ituadalah Htigima, Air Garam, Okilik, Apenas, Ibele, Araboda, Jagara,Megapura, Pasema, Mapenduma, Kurulu dan Pugima. Jumlah penganut Islam di Wamenakabupaten Jayawijaya kira-kira 12 ribu jiwa, dari 400 ribu jiwa seluruhpenduduk Jayawijaya, namun angka yang lebih tepatjumlah pemeluk Islam belumdiperoleh secara pasti.

3.Anak-Anak Muallaf

Anak-anakMuallaf adalah kelompak potensial proses Islamisasi di Kabupaten Jayawijaya,mengingat semua agama besar yang kini hadir di Papua khususnya di PegununganTengah, umumnya tidak mampu merubah pola kehidupan lama masyarakat tradisionalPapua yang memiliki religi lama yang berorientasi masa lampau.

KalanganBirokrat Muslim yang menjabat sebagai Ketua Islamic Centre menyadari ini, makasecara periode mengirim anak-anak muallaf dari Suku Dani, dikirim belajarpertama di Panti Asuhan Muhammadiyah AB Jayapura dan Madarasah IbtidaiyyahYAPIS di Ibu kota Jayapura dalam tahun 1972 sebanyak 20 orang anak.

Dalamtahun 1980 ada 2 orang anak Suku Dani datang belajar di UniversitasMuhammadiyah Jogjakarta . Sedang lulusan Madrasah Ibtidaiyyah Merasugun AssoWalesi sebanyak 4 orang pertama didatangkan ke pondok pesantren Al-Mukhlisin,dan Darul Falah, Bogor. Kini dari anak-anak ini ada yang menempuh pendidikan diberbagai universitas Islam Bogor (Ibnu Kholdun), UMJ dan UIN Ciputat.

Saatini tiga orang dari Walesi menempuh S2 konsentrasi di study Islam dan OtonomiKhusus UMJ Ciputat Jakarta. Dua orang lain lagi di UM Jogjakarta dan UIN dikota yang sama. Jumlah seluruhnya anak-anak Muallaf asal Suku Dani dari Papuakini tersebar di berbagai kota study di Pulau Jawa dan mayoritas di Ciputatberjumlah 21 orang. Sedang anak-anak Muallaf yang belajar di pondok pesantrensebanyak 45 orang yang sudah terdata. Jumlah ini tidak termasuk anak-anak yangdibawa koordinasi Ustadz Aliyuddin sejak tahun 1990-an awal berkisar 700 orangdari seluruh Papua.

4.Pengiriman anak-anak Suku dani Pondok Pesantren

Sejaktahun 1980 anak-anak muslimah dari kalangan Muallaf Dari Kabupaten Jayawijaya,sudah mengirim sebagai peserta MTQ (Musabaqoh Tilawatil Qur'an dan lombaQosidah tingkat Nasional mewakili Propinsi Irianjaya (kini Papua). Merekamempunyai bakat dan potensi yang sama dengan anak-anak prianya. Namun yangmenjadi masalah adalah tradisi yang bahwa: Orang Tua Suku Dani tidak dapatmembiarkan anak- anak perempuan mereka pergi jauh. Tampak dari kurangnyakesadaran Orang Tua Suku Dani di Wamena saat ini adalah denagn mengawinkananak-anak usia sekolah yang masih belasan tahun.

Sampaidewasa ini dari 20 anak perempuan muslimah Suku Dani belajar di SMU YapisWamena. Dari Wamena Muslim, kaum perempuannya belum ada yang belajar keluarsebagaimana umumnya anak laki-laki. Mereka kini banyak belajar agama diPesantren Al- Istiqomah Walesi dan beberapa orang melanjutkan tingakat lanjutan(SMP/SMU) di YAPIS Wamena.

Artikel ini di tulis oleh : Ismail Asso

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CATATAN KAKI

[1]. J.R. Mansoben, Dr, “Membangun Manusia IrianJaya yang Majemuk” : Suatu Tinjauan Antropologi Budaya, (Jayapura, UniversitasCenderawasih, September 1997), h. 8, (td).

[2]. Suara Hidayatullah, Ihwal, (Irian TapiIslam), (Jakarta), 09/X/Pebruari 1998, h. 8

[3]. Benny Giay, Gembalakanlah Umatku, (Jayapura,Deiyai: 1998), Cet-1, h. 78

[4]. Muslimin Yelipele, Tokoh Agama Islam Wamena(Pegawai Depag RI Kabupaten Jayawi Jaya), Wawancara Pribadi, Wamena Mei 2007

[5]. Muhammad Ali Wetipo, (Tokoh Muslim Balim),(Muhammad Ali Wetipo agaknya generasi Suku Balim yang paling awal masuk Islam).Wawancara Pribadi, Jakarta , 15 Juni 2007.

[6]. Muhammad Ilham Walelo, (Tokoh MuslimBalim), Wawancara Pribadi, Jakarta , 11 Juni 2007

[7]. Muhammad Aipon Asso, (Kepala Suku Besar),Wawancara Pribadi, Walesi 20 Agustus 2004

[8]. Organisasi ini para pengurusnya darikalangan Pejabat yang beragama Islam, dan yang pertama mensponsori pendirianorganisasi adalah dr. Letkol ( Purnawirawan, AL ). H. M. Mulya Tarmidzi

[9]. Muhammad Ali Asso, (Tokoh Pemuda Islam danPemeluk Islam Generasi pertama dari Walesi), Wawancara Pribadi, Walesi, 7 Mei2007

[10]. Lihat Al-Qur’an Surat Al-Maidah

[11]. “Missa Islam”, yang dimaksudkan olehMerasugu Asso adalah sholat. Tapi istilah“Missa Islam”, adalah istilah dalam ibadah agama Kristen Katolik. Hal ini menunjukkanbahwa di kampungnya (Walesi), dia sering dengar dengan istilah ini darikebiasaan orang Katolik, sehingga gerakan beribadah orang islam diamempersamakannya dengan istilah Missa.

[12]. Dalamkebiasaan Adat kekerarabatan Balim bahwa pemakaian nama clan dari sebenarnyadisebabkan oleh dua sebab; Pertama, jika dalam perang suku antar Konfederasisatu clan sudah mulai punah karena itu digabungkan dalam clan lain;Kedua,karena diterima dengan proses inisiasi kedalam clan lain misalnya Merasugunyang clan sebenarnya Yelipele tetapi diterima dan diinisiasi dalam clan ibunyamenjadi Asso.

[13]. Muhammad Ali Asso; (Generasi Pemeluk IslamPertama), Wawancara Pribadi, 9 Mei 2007

[14]. Agaknya, usulan dan model kontruksi bangunanpendidikan yang di inginkan Merasugun, yang membuat kekaguman Dokter MulyaTarmidzi, adalah pola pendidikan asrama yang dikembangkan oleh oleh Belanda.Tapi yang diusulkan oleh Merasugun adalah model kontruksi bangunan MissiKatolik yang sebelunmya sudah ada dan telah dibangun oleh Missionaris Belandadisekitar kota Wamena.

[15]. Aipon Asso, (Kepala Suku Besar Muslim),Wawancara Pribadi, 20 Agustus 2004

[16]. Dr. H. M. Mulya Tarmidzi, (Tokoh Ulama),wawancara pribadi, Jakarta , dalam tahun 2004.

Read More