Dua Wartawan Prancis Masih Ditahan Dipapua, Tekanan Berdatangan

Sudah dua bulan, Dua wartawan Perancis ditahan  di Papua karena melakukan peliputan hanya dengan visa turis. Mengapa akses wartawan ke Papua masih dipersulit? Ada apa dibalik ini?

Thomas Dandois dan Valentine Bourrat, yang sedang mempersiapkan reportase untuk stasiun siaran Perancis-Jerman ARTE, ditahan awal Agustus lalu di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua. Mereka disebut-sebut mewawancarai anggota gerakan separatis, tanpa visa khusus dan akreditasi untuk melakukan reportase.

Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Maruli Hutagalung menerangkan awal minggu ini, berkas mereka masih diperiksa. Kejaksaan punya waktu satu minggu untuk memutuskan apakah kasus itu akan diajukan ke pengadilan.

Tuduhan yang akan diajukan adalah pelanggaran keimigrasian. Selain itu, keduanya dituduh membantu gerakan separatis melakukan makar.

Jika kedua wartawan itu diajukan ke pengadilan, ini akan menjadi proses pengadilan yang pertama di Papua terhadap wartawan asing yang dituduh melakukan peliputan tanpa ijin.

Biasanya, wartawan asing yang ditahan atas kasus pelanggaran keimigrasian diusir ke luar Indonesia tanpa proses pengadilan.

Minta bantuan

Ibu Valentine, Martine Bourrat, sudah datang khusus dari Perancis untuk minta bantuan agar putrinya dilepaskan dari tahanan. Tapi permohonan itu ditolak.

Lembaga pers nasional seperti Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mendesak pemerintah agar mencabut tuduhan bahwa kedua jurnalis terlibat gerakan separatis dan memulangkan mereka ke negaranya.

Eko Maryadi dari AJI menyatakan, penahanan kedua wartawan itu tidak sejalan dengan iklim kebebasan pers yang ingin ditegakkan di Indonesia. Juga dipertanyakan, mengapa Papua tetap menjadi semacam "kawasan terlarang" untuk diliput media.

Memperlakukan Papua berbeda dari kawasan-kawasan lain di Indonesia, "hanya memberi kesan bahwa memang ada sesuatu yang salah, yang ingin ditutup-tutupi oleh pemerintah", ujarnya.

Hari Senin (13/10), aksi yang digelar Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Jayapura dibubarkan paksa oleh polisi, dengan alasan aksi itu tidak mendapat izin dari Polda Papua. Polisi menyita sejumlah spanduk dan pamflet yang mendukung pembebasan Thomas Dandois dan Valentine Bourrat.

Aparat Kepolisian Resor Kota Jayapura berhasil menangkap  17 anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) saat menggelar unjuk rasa pembebasan dua jurnalis asing dari Arte TV Prancis, Thomas Dandois dan Valentine Bouratt yang ditahan pihak Imigrasi Jayapura.

ekretaris KNPB Ones Suhuniap dalam rilisnya mengatakan, kepolisian setempat sengaja tak menerbitkan surat izin aksi demo yang akan dilakukan KNPB dengan alasan yang mengada-ada demi membungkam ruang demokrasi di Papua Barat.

"Dalam surat pemberitahuan Polda kepada kami, polisi menyebutkan bahwa kami tak terdaftar pada Badan Kesbangpol Provinsi Papua, selaku pembina organisasi masyarakat di lingkungan Provinsi Papua. Mereka juga melarang aksi ini karena kami selalu dituding melakukan aksi yang menyuarakan aspirasi Papua Merdeka," ujar Ones.

Tekanan Pembebasan dua jurnalis Prancis

Australia juga meminta kedua jurnalis Prancis dibebaskan. Senat Australia mengajukan mosi yang menyerukan kepada Pemerintah Indonesia agar memberikan akses lebih terbuka ke Papua Barat.  

Harian Australia, The Age, edisi Kamis, 2 Oktober 2014 melansir, mosi itu terkait dengan kekhawatiran mereka terhadap dua jurnalis Prancis, Thomas Dandois dan Valentine Bourrat, yang ditangkap di Papua. 

Mosi itu secara terbuka bahkan didukung oleh kantor Menteri Luar Negeri Julie Bishop. Senat Australia menyebut kebebasan pers di Papua Barat benar-benar dibatasi. Anggota Senat dari Partai Hijau, Richard Di Natale, yang mengajukan mosi tersebut. 

Dia menyebut Bishop telah menghubungi dia pada Rabu dan mengatakan Pemerintah Australia akan mendukung mosi tersebut dengan perubahan teknis. 

LSM Juga Tuntut Pembebasan 2 Jurnalis Asing

Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Indri D. Saptaningrum menuntut pemerintah membuka akses bantuan sosial untuk masuk ke Papua. Indri melihat selama ini pemerintah menutup Papua dari dunia luar.Selain bantuan asing, kata Indri, pemerintah juga mempersulit akses wartawan dan peneliti. 

"Padahal, dengan membuka akses masuk ke Papua, masyarakat bisa berbaur sehingga lebih terbuka," ucapnya."Pemerintah lebih baik jika membuka ruang dialog dengan masyarakat Papua seperti yang pernah dijanjikan," kata dia.

Bahkan AJI Jayapura, KontraS, HRW telah menminta untuk dua jurnalis asing harus di bebaskan tanpa nyarat."tw"

Read More

10 tahun SBY Akan Tercatat DI Nisan Kuburan Kematian Demokrasi Indonesia

Bubar dan pupus sudah harapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) berjalan dengan demokratis dengan melibatkan rakyat secara langsung. Ingar bingar pilkada dan munculnya sosok-sosok baru kepemimpinan daerah dinihilkan dengan munculnya Undang-undang Pilkada melalui mekanisme DPRD yang disahkan DPR dalam rapat paripurna pagi dini hari tadi di Jakarta.

Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi melihat skenario kemenangan kubu pendukung pilkada langsung menjadi berantakan karena ulah fraksi demokrat yang walk out. Fraksi Demokrat berkilah, usulan sepuluh poin perbaikan pilkada langsung tidak diakomodasi di rapat paripurna sehingga pihaknya memilih keluar meninggalkan rapat paripurna.

Read More

This Traffic Jam Was Stuck In Belgium Forest For Over 70 Years

The branches and vines of surrounding foliage had grown down into the cars, twisting around the rusted, broken down metal. The cars left here resembled skeletons of the shinny toys they once were.

The eerie part is that the cars appeared to have been left behind in a hurry. The cars sat for so long, nature took over, causing moss to grow like a new style paint job from doors and bumpers.

As creepy as The Chatillon Car Graveyard appeared, the true story behind the car cemetery’s origin makes it all the more intriguing. In fact, the real story behind these abandoned cars remain a complete mystery.

That’s not to say there are not stories that tell of the car graveyards earliest days. One legend claims that the sea of rusted, dented, and bashed up automobiles once belonged to US Soldiers.

Read More

Prabowo: KPU Tidak jujur, Saya Siap Komando 100 Ribu pendukung Untuk Menduduki KPU

"Kalau KPU tidak jujur, maka saya akan melaporkan ke Bawaslu dan MK. Kalau masih tidak jujur juga, saya siap memberi komando 100 ribu pendukung saya untuk menduduki KPU," kata Prabowo saat bertemu LPOI di Jakarta, Kamis (17/7).

Prabowo Subianto

Jakarta, -- Calon Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan menerima apapun hasil penghitungan suara Pilpres 2014 yang dilakukan KPU. Namun, hal itu dengan syarat, yakni jujur dan adil.

"Kalau KPU tidak jujur, maka saya akan melaporkan ke Bawaslu dan MK. Kalau masih tidak jujur juga, saya siap memberi komando 100 ribu pendukung saya untuk menduduki KPU," kata Prabowo saat bertemu LPOI di Jakarta, Kamis (17/7). 

Prabowo sendiri mengendus dugaan kecurangan yang terjadi di Jawa Timur. 

Read More

Surat Perpisahan dari Che Guevara Kepada Fidel Castro (1965)

Fidel Kastro and Che Guevara di Kuba dalam revolusi kuba

Surat ini dibacakan oleh Fidel Castro pada tanggal 3 oktober 1965, pada rapat terbuka yang mengumumkan Komite Sentral Partai Komunis Kuba yang baru terbentuk dengan dihadiri oleh istri Guevara dan anak-anaknya, Castro menyatakan:  

"Saya hendak bacakan sebuah surat, yang ditulis tangan dan kemudian diketik, dari kawan Ernesto Guevara, yakni penjelasan diri ....Tertulis demikian: 'havana' --tanpa tanggal, surat yang musti dibacakan pada kesempatan yang amat baik, namun sesungguhnya dibuat pada tanggal 1 April tahun ini."

Read More

Orwell akan mengenali logika postkolonialisme bermain di Papua Barat

 By..Morgan Godfery 

Theguardian.com, Tuesday 15 July 2014 02.50

 Dalam banyak hal, perjuangan Papua Barat adalah kisah masyarakat adat di seluruh dunia: eksploitasi

"Hanya sedikit orang yang tahu bahwa George Orwell, yang lebih dikenal sebagai penulis novel dystopian 1984, adalah salah satu pendiri awal studi postkolonial. Kontribusi Orwell terbaik dikenal ke lapangan adalah hari Burma, tetapi kontribusinya yang paling awal adalah Bagaimana Bangsa Apakah Exploited - The British Empire di Burma. Diterbitkan dalam jurnal Perancis Le Progres civique, Orwell menggambarkan bagaimana lahan, tenaga kerja dan sumber daya dari satu negara - yaitu, Burma - digunakan untuk membiayai pengembangan industri lain - dalam hal ini, Inggris.

"Perawatan diambil untuk menghindari pelatihan teknis dan industri [di Burma]. Aturan ini, diamati di seluruh India, bertujuan untuk menghentikan India dari menjadi negara industri yang mampu bersaing dengan Inggris."

Peran koloni, kemudian, adalah di bawah pembangunan demi pembangunan penjajah itu. Ini adalah logika kolonialisme.

Read More

West Papua pada festival Seni Budaya Melanesia

Papuan Activist

Oleh Jonas Cullwick in Daily Vanuatu

Sebuah delegasi besar dari Papua Barat berpartisipasi dalam Melanesian Festival 5th Seni dan Budaya di Port Moresby, diselenggarakan oleh Papua Nugini, yang di minggu kedua dan akhir pekan ini. Hal ini dikonfirmasi oleh Perdana Menteri Vanuatu Joe Natuman yang berada di Port Moresby untuk menghadiri Melanesian Spearhead Group (MSG) Pemimpin Summit khusus, yang bertepatan dengan pembukaan festival seni dan budaya.

Read More

Pemantau PBB Didesak Untuk Diizinkan Masuk Provinsi Papua di Indonesia

Ringkasan ini tidak tersedia. Harap klik di sini untuk melihat postingan.

Read More

Menegakan HAM Masa Lalu Untuk Mengembalikan Citra Bangsa

Kasus pelanggaran HAM selalu menjadi perhatian masyarakat. Bahkan semua yang melanggar kebebasan seseorang  dinilai melanggar  HAM. Kondisi ini  mengingatkan  pada mencuatnya isu kebebasan  dan  hak hak  dasar  manusia  yang  pernah  menjadi  ikon kosmologi pada abad ke-18.

Pada masa itu hak-hak dasar tidak hanya dipandang sebagai kewajiban yang harus dihormati penguasa. Tetapi, juga hak yang mutlak dimiliki oleh rakyat. HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh, Negara, Hukum, Pemerintah dan setiap orang. Bahkan pada abad 18 muncul kredo (pernyataan kepercayaan) tiap manusia dikaruniakan hak-hak yang kekal.

Read More