Mengapa Papua Punya Kesempatan lain

Mengapa Papua Barat layak kesempatan lain
Ditulis oleh Sam Blay Cetak
Pemungutan suara PBB pada tahun 1969 pecah setiap aturan untuk menentukan nasib sendiri asli

Sam Blay

Papua Barat (Irian Jaya) adalah yang tertua masalah penentuan nasib sendiri di Indonesia sejak kemerdekaan. Selama negotations dekolonisasi pada tahun 1949, Belanda tidak menyerahkan bagian dari bekas Hindia Belanda untuk apa yang sekarang Republik Indonesia. Namun, Indonesia terus menuntut kedaulatan atas Papua Barat pada dua alasan: (a) bahwa itu berhasil kedaulatan Belanda atas seluruh Hindia Belanda, termasuk Papua Barat; (B) bahwa ada hubungan historis antara lain di Indonesia dan Papua Barat sebelum era kolonial.

Pada tahun 1962, Indonesia dan Belanda mencapai kesepakatan atas Papua Barat di bawah Perjanjian New York. Belanda menyerahkan kedaulatan atas Papua Barat ke Indonesia, dengan pemerintahan sementara oleh United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA). UNTEA dikelola Papua Barat dari Oktober 1962 sampai Mei 1963, ketika Indonesia diasumsikan total kontrol dan tanggung jawab.
More
http://www.insideindonesia.org/why-west-papua-deserves-another-chance

Read More

Wiranto dan Persoalan HAM Papua dan Masa Lalu

In July, Indonesian President Joko ‘Jokowi’ Widodo courted controversy by appointing a former New Order general who has been accused of human rights abuses, Wiranto, as Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs. As security and human rights have come to dominate the political dynamic in West Papua, the new appointment to the third most powerful position in Indonesia’s Cabinet raises new questions for Indonesia’s restive eastern province.

In recent years, two key issues have come to dominate the political dynamic in Papua: domestic security across the region, and unresolved human rights issues. Wiranto’s predecessor, former general Luhut Panjaitan, has worked to address these issues over the past two years. But the appointment of Wiranto, who served as a military general during the early days of the reformasi period, will determine whether West Papua can move towards a long-overdue breakthrough. A key concern is if the former general will take the same stance as his predecessor.

While the current administration prefers to promote a developmental agenda in Papua, the region remains highly securitised. Since its integration into Indonesia in 1969, the province has witnessed persistent instability. The military presence is highly concentrated and there are plans for further military build-up in the future. Among these, a brigade police (BRIMOB) headquarters is planned for Wamena; a new military territorial command (Kodam) is slated for Manokwari; while in Biak, a new Air Force base is to be built. In Sorong, a new Eastern Central Fleet will add between 7000 and 10,000 personnel.

At the same time, protests about the political and historical status of Papua have become more common in the past two years. Largely coordinated and mobilised by students and activists, they have drawn attention and support from the local population. In response, local security apparatuses have arrested, and in some instances are alleged to have tortured, protestors to contain the spread of demonstrations. Still, protests are likely to increase in the near future, thanks to the international campaign of West Papuans led by the United Liberation Movement of West Papua (ULWP) in the South Pacific.

Against this backdrop, the new coordinating minister Wiranto is likely to back plans to expand the military’s presence in the region. Protests against the military build-up will stir up memories of human rights violations in the past, but the new minister has no strong reason to roll back the plans. Instead, Wiranto will likely tighten restrictions on popular protests in Papua. Wiranto’s background as a former military commander who dealt with regional disputes in the early days of reformasi will likely mean that he will continue the current securitisation of Papua.

More
https://www.google.co.id/search?q=west+papua&client=ms-android-samsung&lite=0&biw=360&bih=615&tbs=qdr:w&prmd=nmiv&ei=bCrBV6ifMsWJvQSTh4qABQ&start=10&sa=N

Read More

Bishops' West Papua visit hailed by Catholic women

A Catholic Womens group in West Papua has called for regional support for their people's plight, after a visit to the Indonesian territory by Catholic Bishops from other parts of Melanesia.
A Catholic Womens group in West Papua has called for regional support for their people's plight, after a visit to the Indonesian territory by Catholic Bishops from other parts of Melanesia.

23 Bishops from Papua New Guinea, Solomon Islands and Fiji visited West Papua last week.
Among them were the Archbishop of Port Moresby, John Ribat, and the Archbishop of Honiara, Adrian Smith.
As they travelled to Jayapura from PNG for what has been described by the Catholic Womens group as a type of fact-finding mission, the bishops were closely accompanied by Indonesian military.
Although restricted in who they could talk with, the bishops had a meeting with the Bishop of Jayapura and met with some students.

Read More

Arrests as thousands demonstrate in West Papua

Demonstration in support of the United Liberation Movement April for west Papua, Jayapura, 13 April, 2016

Papua, 44 West Papuans were arrested by Indonesian police during demonstrations across Papua region yesterday.
The demonstrations in the main cities of Papua and West Papua provinces were voicing support for the United Liberation Movement for West Papua and its bid for full membership in the Melanesian Spearhead Group.
Thousands of West Papuans marched in the peaceful demonstrations in cities including Jayapura, Yakuhimo, Manokwari, Merauke and Sorong.

Read More

Keterbukaan Pers Asing Bisa Ciptakan Perdamaian di Papua

JAYAPURA -- Politikus senior dari Papua Barat, Jimmy Demianus Ijie mengatakan perlu keterbukaan pers untuk perdamaian di tanah Papua dengan berita-berita berimbang dan mengandung edukasi bagi masyarakat. "Pada awal Mei lalu, Presiden Joko Widodo telah membuka akses bagi jurnalis asing ke Papua. Ini membuktikan bahwa pemerintah saat ini ingin semua pihak berpikir positif dan membangun rasa saling percaya. Artinya, pers baik lokal, nasional dan asing perlu juga keterbukaan," katanya saat berada di Kota Jayapura, Papua, Rabu (7/10).

Dikutip Republika News

Menurut dia, dengan dibukanya akses bagi jurnalis asing ke Papua, sama posisinya seperti provinsi lainnya di Indonesia. Hal itu tidak terlepas dari adanya kesadaran untuk membangun rasa saling percaya, dimulai dengan keterbukaan. "Sebab keterbukaan akan melahirkan kepercayaan dan kepercayaan memungkinkan terjadinya dialog yang bisa memungkinkan terjadinya rekonsiliasi atau resolusi konflik. Pers dituntut bukan saja memberitakan secara berimbang tapi ada baiknya mengedepankan asas cover both side," kata politikus PDIP itu.

Read More

Andai Kau Tahu Tetang Diri-Ku

Andai saja kamu tahu, dan menyadari kalo hal terindah yang pernah aku dapatkan dalam hidup ini adalah saat aku bertemu dengan mu…Seorg pria sejati tdk bisa dikelabui oleh matanya. 

Seorang wanita sejati tdk bersembunyi dibalik penampilannya.

Bahagia adalah milik mereka yg bangga menjadi dirinya sendiri, tanpa mencemaskan apa yg dipikirkan orang lain tentangnya.Jangan berpikir kamu tak mampu hidup tanpa dia yg meninggalkanmu. 

Percaya, ada seseorang yg lebih baik menunggumu di luar sana.Janji tak akan berarti apa-apa jika kamu tak bisa menepatinya. 

Daripada berjanji, lebih baik tunjukkan dgn tindakan nyata.Berhenti menyalahkan masa lalu, cobalah tuk menerimanya dan memahami bahwa ia telah jadikanmu pribadi yg lebih kuat.Jangan terlalu memikirkan masa lalumu, kini mereka hanya kenangan. 

Tatapmasa depanmu karena disanalah impian.Hidup ini pilihan. Kamu yg sekarang adalah pilihan yg kamu ambil di masa lalu. 

Bijaklah dalammemilih langkahmu selanjutnya.Cintai apapun yang akan kamu lakukan hari ini, kerena tidak ada yang menarik jika kamu tidak tertarik.Membuat senang dan bahagia orang disekitarmu dan jaga perasaan mereka. 

Maka merekapun akan melakukan hal yang serupa padamu.Jika suatu saat nanti kamu mulai jenuh dengannya, ingatlah saat kamu jatuh bangun mengejar cintanya.Mungkin kamu tidak sadar dengan apa yang kamu sia-siakansekarang. 

Mungkin saja itu adalah sesuatu yang kamu butuhkan dikemudian hari.Aku ingin kamu tau dengan semua yang aku lakukan ini. 

Aku hanya ingin membuat kamu tersenyum dan melupakan masa lalu yang selalu menyiksa dan menyakitimu.Kadang kita lupa bahwa keluarga merupakan harta yang paling berharga. 

Dan tersadar ketika kita sudah kehilangan semuanya. Cinta yang paling sejati adalah pertama kepada Allah, lalu para Rasulnya, orang tua, keluarga, dan semua orang yang adadi dunia ini, 

Aku ingin kau menjadi Bidadariku di sana Tempat terakhir melabuhkan Hidup di keabadianBila nanti aku kehilanganmu Itu hanya sesaat Karena ku yakin kita kan bertemu lagi disyurgaDisini kita bahagia bersama, Bersama Menghabiskan sisa hidup yang tersiasa 

Dan insya Allah aku akan berusaha membahagiakanmu sampai kesyurga.Wanita yang solehah itu lebih baik daripada1,000 lelaki yang soleh.Man Jadda Wa Jada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan berhasil.”Yang paling sempurna percaya dalam iman adalah orang yang karakter terbaik dan yang paling baik kepada istrinyaSaudaramu adalah orang yang berkata benar kepadamu. 

Teman sejati adalah orang yang mengatakan apa adanya.Ambillah nasihat baik dari orang yang mengucapkannya meskipun ia tidak mengamalkannya.

Ucapkanlah kepada orang lain kata-kata terbaik yang kalian senang jika mereka mengatakan itu kepadamu.kata kata lucu:

Wanita adalah perhiasan dunia dan yang namanya perhiasan sebaiknya takkan di obral.Syurga seorang istri adalah dibawah telapak kaki suaminya dan menendang istri bukanlah cara yang baik untuk memberinya syurga.

by #Rinal

Read More

Visi dan Misi Gubernur Papua di Jebakan Oleh kabinet Kerjanya

Setelah beberapa bulan terlantiknya Gubernur papua kaka Lukas Enembe, Semua visi dan misi menyangkut papaua bangkit dan mandiri telah di belenggukan oleh kebinet kerja atau bahawan yang d Dia angkata.

Setelah melewati bebera bulan terrahkir saya telah mengamati bahwa misi mulia giubernur telah di atur dan di hancurkan oleh orang-orang yang dia angkat.

"Musuh dalam selimut adalah musuh yang sangat berbahaya, saya sebagai orang gunung merasa bahwa apa yang dikakukan Gubenrur lewat semua SKPD bahkan badan yang dianggkat Gubernur adalah tidak cocock dan tidak menyesuaikan dengan kondisi real dan misi mulia Gubernur.

Misi mulai demi Protection (keberpihan) terhadap orang papua terlah sirna, bapa Gubenrur sebagai anak koteka yang tahu atas kehidupan rakyat papua itu mestinya dihargai dan dijaga tujuan mulianya namun apalah artinya jika Dia (Gubernur) diatur oleh para konglomeratnya.

Janganlah bermimpi untuk membangun bangsa ini, karena bangsa ini akan maju dan merobah suatu peradaban pasti ada pada anak asli papua, Isack telah membuktikan Hal ini, dan Peramalan seorang Gembala umat adalah benar adanya.

Aretinya membangun peradaban bansa ini bukan dalam naungan NKRI tapi tujuan sesungguhnya dalah kemandirian dan keberadaan status papua bahwa Papua berdiri sejajar dengan bangsa lain didunia.

Misi mulia ini tidak akan pernah terwujud, apa alasannya, jika sepanajng kami dalam NKRI, janganlah anda bermimpi kami akan berhasil dan membawa keluar rakyat papua dalam belenggu ketidakadilan dan pelanggaran HAM

Penulis: Turius wenda - pengantar tidur malam.

 

Read More

Papua Butuh Formula Terbaik diantara Dialog, Referendum dan Merdeka

by,Turius wenda

Berbagai solusi yang menerapkan di papua barat

Turius Wenda

Papua masa ke masa sama saja, konflik berkepanjangan tidak kunjung usai, berbagai solusi telah berlaku di papua barat selama setegah abad (49th), anehnya perundingan ke perundingan masalah papua tidak pernah melibatkan orang papua yang nota bene sebagai pemilik dan akhli waris bangsa papua

Apa saja yang menjadi solusi dan formula terbaik ,yang pernah berlaku dan akan berlaku bagi bangsa papua, demi perdamaian dan kelangsungan bangsa papua barat, ini sedikit uraian yang pernah tawarkan bagi rakyat papua, tapi bagimana penerapan dan hasil dari formula itu sendiri:

  Solusi Papua yang di gagas belanda

 Antara pada tahun 1949-1969, ketika seluruh jajahan Hindia Belanda menjadikan Negara merdeka sepenuhnya seperti Indonesia, namun Belanda mempertahankan kedaulatan Belanda atas West New Guinea, dan mengambil langkah-langkah untuk mempersiapkan kemerdekaan sebagai negara

terpisah.

Read More

Dua Wartawan Prancis Masih Ditahan Dipapua, Tekanan Berdatangan

Sudah dua bulan, Dua wartawan Perancis ditahan  di Papua karena melakukan peliputan hanya dengan visa turis. Mengapa akses wartawan ke Papua masih dipersulit? Ada apa dibalik ini?

Thomas Dandois dan Valentine Bourrat, yang sedang mempersiapkan reportase untuk stasiun siaran Perancis-Jerman ARTE, ditahan awal Agustus lalu di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua. Mereka disebut-sebut mewawancarai anggota gerakan separatis, tanpa visa khusus dan akreditasi untuk melakukan reportase.

Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Maruli Hutagalung menerangkan awal minggu ini, berkas mereka masih diperiksa. Kejaksaan punya waktu satu minggu untuk memutuskan apakah kasus itu akan diajukan ke pengadilan.

Tuduhan yang akan diajukan adalah pelanggaran keimigrasian. Selain itu, keduanya dituduh membantu gerakan separatis melakukan makar.

Jika kedua wartawan itu diajukan ke pengadilan, ini akan menjadi proses pengadilan yang pertama di Papua terhadap wartawan asing yang dituduh melakukan peliputan tanpa ijin.

Biasanya, wartawan asing yang ditahan atas kasus pelanggaran keimigrasian diusir ke luar Indonesia tanpa proses pengadilan.

Minta bantuan

Ibu Valentine, Martine Bourrat, sudah datang khusus dari Perancis untuk minta bantuan agar putrinya dilepaskan dari tahanan. Tapi permohonan itu ditolak.

Lembaga pers nasional seperti Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mendesak pemerintah agar mencabut tuduhan bahwa kedua jurnalis terlibat gerakan separatis dan memulangkan mereka ke negaranya.

Eko Maryadi dari AJI menyatakan, penahanan kedua wartawan itu tidak sejalan dengan iklim kebebasan pers yang ingin ditegakkan di Indonesia. Juga dipertanyakan, mengapa Papua tetap menjadi semacam "kawasan terlarang" untuk diliput media.

Memperlakukan Papua berbeda dari kawasan-kawasan lain di Indonesia, "hanya memberi kesan bahwa memang ada sesuatu yang salah, yang ingin ditutup-tutupi oleh pemerintah", ujarnya.

Hari Senin (13/10), aksi yang digelar Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Jayapura dibubarkan paksa oleh polisi, dengan alasan aksi itu tidak mendapat izin dari Polda Papua. Polisi menyita sejumlah spanduk dan pamflet yang mendukung pembebasan Thomas Dandois dan Valentine Bourrat.

Aparat Kepolisian Resor Kota Jayapura berhasil menangkap  17 anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) saat menggelar unjuk rasa pembebasan dua jurnalis asing dari Arte TV Prancis, Thomas Dandois dan Valentine Bouratt yang ditahan pihak Imigrasi Jayapura.

ekretaris KNPB Ones Suhuniap dalam rilisnya mengatakan, kepolisian setempat sengaja tak menerbitkan surat izin aksi demo yang akan dilakukan KNPB dengan alasan yang mengada-ada demi membungkam ruang demokrasi di Papua Barat.

"Dalam surat pemberitahuan Polda kepada kami, polisi menyebutkan bahwa kami tak terdaftar pada Badan Kesbangpol Provinsi Papua, selaku pembina organisasi masyarakat di lingkungan Provinsi Papua. Mereka juga melarang aksi ini karena kami selalu dituding melakukan aksi yang menyuarakan aspirasi Papua Merdeka," ujar Ones.

Tekanan Pembebasan dua jurnalis Prancis

Australia juga meminta kedua jurnalis Prancis dibebaskan. Senat Australia mengajukan mosi yang menyerukan kepada Pemerintah Indonesia agar memberikan akses lebih terbuka ke Papua Barat.  

Harian Australia, The Age, edisi Kamis, 2 Oktober 2014 melansir, mosi itu terkait dengan kekhawatiran mereka terhadap dua jurnalis Prancis, Thomas Dandois dan Valentine Bourrat, yang ditangkap di Papua. 

Mosi itu secara terbuka bahkan didukung oleh kantor Menteri Luar Negeri Julie Bishop. Senat Australia menyebut kebebasan pers di Papua Barat benar-benar dibatasi. Anggota Senat dari Partai Hijau, Richard Di Natale, yang mengajukan mosi tersebut. 

Dia menyebut Bishop telah menghubungi dia pada Rabu dan mengatakan Pemerintah Australia akan mendukung mosi tersebut dengan perubahan teknis. 

LSM Juga Tuntut Pembebasan 2 Jurnalis Asing

Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Indri D. Saptaningrum menuntut pemerintah membuka akses bantuan sosial untuk masuk ke Papua. Indri melihat selama ini pemerintah menutup Papua dari dunia luar.Selain bantuan asing, kata Indri, pemerintah juga mempersulit akses wartawan dan peneliti. 

"Padahal, dengan membuka akses masuk ke Papua, masyarakat bisa berbaur sehingga lebih terbuka," ucapnya."Pemerintah lebih baik jika membuka ruang dialog dengan masyarakat Papua seperti yang pernah dijanjikan," kata dia.

Bahkan AJI Jayapura, KontraS, HRW telah menminta untuk dua jurnalis asing harus di bebaskan tanpa nyarat."tw"

Read More