Presiden Dorong Perumusan Otonomi Khusus Plus di Papua

Presiden Indonesia: Susilo Bambang Yudhoyono berharap di sisa kepemimpinannya permasalahan di Papua dapat tuntas melalui otonomi khusus plus. Gubernur Papua Lukas Enembe Wagub dan Ketua MRP JAKARTA — Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendorong pelaksanaan otonomi khusus plus atau yang diperluas di Papua, yang diharapkan akan menjawab berbagai persoalan di provinsi paling timur tersebut. “Otonomi...

Read More

Indonesia told: end the myth of 'no political prisoners'

West Papua political prisoners For Immediate Release Indonesia told: end the myth of 'no political prisoners' (London, 29 April 2013) – A new report by UK-based NGO, TAPOL, forcefully challenges the Indonesian government’s repeated assertion that the country has ‘no political prisoners.’ The report urges President Susilo Bambang Yudhoyono to open up democratic space in West Papua and order the release of all those jailed for expressing their...

Read More

NAPAS Condemning the Ban to Commemorate the 50th anniversary of the transfer of administration of West New Guinea from UNTEA to Indonesia on 1 May 1963

National Papua Solidarity (NAPAS)  No. 17/NAPAS/stat/eks /IV/13 For Immediate Release NAPAS Condemning the Ban to Commemorate the 50th anniversary of the transfer of administration of West New Guinea from UNTEA to Indonesia on 1 May 1963 National Papua Solidarity (NAPAS) condemns the Papuan police decision to ban the plan to organise public demonstration in Papua to commemorate the transfer of administration of then West New Guinea (now Papua) from UNTEA to Indonesia on 1 May 1963. This decision, which was also explicitly endorsed by the...

Read More

Kenapa Pusat Takut Berdialog Dengan Rakyat Papua?

Stop kekerasan di Papua [google] Lima puluh tahun Papua bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Lima puluh tahun pula rakyat Papua terus menderita. Berbagai kebijakan pusat tidak sampai ke daerah, hanya dinikmati segelintir elite Jakarta dan Papua. Permintaan dialog pun tidak pernah ditanggapi pemerintah pusat. “Kami tidak mengerti, kenapa pemerintah pusat takut melakukan...

Read More

“Pemerintah wajib menghormati Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di tanah Papua”

Pernyataan Pers : Baptist Voice Papua Photo Demontrasi rakyat / turwen Terkait 01 Mei 2013 di Tanah Papua : “Pemerintah wajib menghormati Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di tanah Papua” Peringatan 01 Mei 2013 sebagai tahun jubelium atau 50 tahun integrasi Irian Barat (Papua) ke Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah fakta sejarah. Serangkaian kegiatan direncanakan dan diwacanakan, Kapolda Papua dan Pangdam VXII Cenderawasih serta...

Read More

Dana Otsus Papua Rawan Dikorupsi

Jayapura – Dana Otonomi Khusus Papua rawan dikorupsi. Dalam beberapa kasus, dana otsus digunakan untuk membeli jam dinding atau pajangan kantor pemerintah. “Dana otsus adalah untuk mempercepat pemenuhan hak, dana otsus ada setelah Otsus, dana itu untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan atau guna pemanfaatan yang dapat mengangkat orang Papua menjadi lebih baik,” kata Yusak Reba, Direktur Institute for Civil Strengthening, Sabtu. Menurut...

Read More

Massive cash injections in West Papua, but healthcare remains dire

Papuan Jayapura … healthcare, housing, sanitation and public infrustructure neglected as concerns grow over West Papua’s “missing millions”. Image: Pacific-Tier Communications Pacific Scoop: Report – By Ryan Dagur When Emanuel Esema’s 15-year-old brother developed swollen limbs recently he did not even think of taking him to receive medical attention. Their home in West Papua’s Yahukimo district is remote – 800 km from the provincial...

Read More

Migran di Papua Tertinggi Dunia, Orang Papua jadi minoritas atas tanahnya sendiri

Oleh. Turius Wenda   Gubernur Papua Barnabas Suebu SH. Pernah mengatakan , SK MRP NO 14 tahun 2009 memberikan jaminan kepada orang Papua sampai kapanpun walaupun nanti menjadi minoritas di atas tanahnya sendiri namun tetap bisa menjadi Pemimpin. “sekarang total penduduk Papua adalah dua juta lebih, kapan menjadi 10 juta dan 30 juta, maka jaminan lewat SK MRP No 14 tahun 2009 ini bisa memproteksi itu, Ilustrasi Migran Transmigrasi...

Read More

Demokrasi Kesukuan: Gagasan Sistem Pemerintahan Masyarakat Adat di Era Globalisasi

Oleh Sem Karoba, dkk. Demokrasi Kesukuan: Gagasan Sistem Pemerintahan Masyarakat Adat Papua  Sem Karoba Saya mau sampaikan sebuah tawaran pada tingkat gagasan sebagai sebuah wacana kepada umat manusia sebagai salah satu dari segenap komunitas makhluk di muka bumi. Tujuannya agar kita lakukan re-orientasi paradigma berpikir bahwa pemerintahan di dunia ini hanya dapat dijalankan oleh manusia sendiri. Ini sebuah pemikiran yang salah secara...

Read More

Edo Kondologit ingin Jembatani Papua-Jakarta

Jakarta: Bakal calon anggota legislatif (caleg) PDIP dari daerah pemilihan Papua Edo Kondologit ingin menjembatani Papua dengan Jakarta agar terjalin sinergi dalam pembangunan dan komunikasi antarkedua daerah. "Saya ingin jadi jembatan antara Papua dan Jakarta. Karena banyak kesenjangan yang terjadi dan belum terjembatani antara pemilik kewenangan di pusat dan Papua," kata Edo Kondologit di Jakarta, Jumat (26/4). Edo mencontohkan Papua mendapatkan...

Read More

Gubernur Jangan Membatasi Ruang Demokrasi Masyarakat Papua

Yulius Miagoni Jayapura, 26/4 (Jubi) – Adanya permintaan Gubernur Papua, Lukas Enembe agar masyarakat jangan melakukan aksi demo tanggal 1 Mei yang selama ini diperingati masyarakat Papua sebagai hari aneksasi Papua ke NKRI mendapat kritikan dari pihak legislatif.   Sekertaris Komisi A DPR Papua, Yulius Miagoni mengatakan, apa yang disampaikan gubernur itu seolah membatasi hak atau ruang demokrasi masyarakat Papua dan itu hal keliru....

Read More

Worrying statements from security forces on West Papua rally

Press Release – Australia West Papua Association  Papuan Freedom A number of civil society organisations including the West Papua National Committee (KNPB) plan to hold peaceful rallies to protest the handover of West Papua by UNTEA to Indonesian administration.25 April 2013 Concern about statements from the security forces re the 1 May in West Papua A number of civil society organisations including the West Papua National...

Read More

Solomon Islands Prime Minister shows support for West Papua

The Solomons Islands Prime Minister met with officials from the West Papuan National Coalition for Liberation in Honiara yesterday. The Solomon Star reports Gordon Darcy Lilo gave support for the West Papuan agenda to be discussed at the Melanesian Spearhead Group summit in June. The summit will be hosted by New Caledonia’s Kanak and Socialist National Liberation Front, the FLNKS. The Star reports the vice chairman of the West Papuan National Coalition, Otto Ondawame was delighted by Prime Minister Lilo’s comments. Dr Ondawame says...

Read More

Usamah : Diberi Ijin Atau Tidak, Rakyat Tetap Demo

Badan Kontrol Tim Kerja Rekonsiliasi Persatuan Nasional Papua JAYAPURA – Badan Kontrol Tim Kerja Rekonsiliasi Persatuan Nasional Papua, yang di wakili Usamah Usman Yogobi, mengatakan, pada momen tanggal 1 Mei mendatang, mau ada ijin atau tidak yang diberikan oleh pihak kepolisian, dengan tegas disampaikan masyarakat Papua tetap turun jalan melakukan demo damai, memperingati hari Aneksasi Bangsa Papua Barat ke NKRI. Menurutnya, demo damai...

Read More

Marni Gilbert & Maire Leadbeater: Stand up for West Papua

By Marie Leadbeater, Marni Gilbert  Papuan Indonesia has been getting away with human rights abuses, write Marni Gilbert and Maire LeadbeaterIt has been controversial right from the time of the first pilot project five years ago, but our Government seems set to continue giving aid to the police in Indonesian-controlled West Papua. Does anyone seriously think that a course about community policing can transform a police force whose modus...

Read More

World Report 2013 - Indonesia Human Rights Watch Publication In UNHCR

UNHCR Logo Report Human Rights Watc  - UNHCR, Competitive, credible, and fair local elections in Jakarta and the province of West Kalimantan in 2012 underscored the ongoing transition from decades of authoritarian rule in Indonesia.  The government's willingness to accept numerous recommendations from United Nations member states during the UN's Universal Periodic Review (UPR) of Indonesia's human rights record was another hopeful...

Read More

Upaya Matikan Gerakan Dan Pembunggaman Ruang Demokrasi Di Papua

Oleh: Nesta Gimbal Sejak 1 MEI 1963 - Sampai Detik Ini Ruang Demokrasi di Papua Mati.  Nesta Gimbal Seperti kami lihat hari ini melalui media cetak dan elektronik oleh kapolda Papua. Polda papua sebenarnya membunggam ruang demokrasi di papua degan alasan yang tidak masuk akal, ini berarti kapolda papua melanggar undang-unadang dasar yang merupakan hukum tertinggi yang berlaku di indonesia, karena semua manusia siapapun dia harus...

Read More

Antara Aparat Keamanan Dan Hukum Rimba di Papua

Opini By : Turius Wenda Ilustrasi Papuan Hukum seakan kehilangan pamor dan kekuatannya. Yang ada adalah kekuatan orang-orang yang mampu menggenggam senjata dan melemahkan kaum sipil yang tidak berdaya. Padahal, negara kita melalui konstitusi dengan tegas mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.  Pembantaian terhadap orang papua oleh TNI/Polri,  tidak ada yang tersentuh Hukum, aparat TNI/Polri menaung di bawah Hukum...

Read More