06 Mei 2013

Isu Papua, Bangkitkan Kebencian Terhadap Inggris

Jakarta - Di kalangan aktivis muda, slogan lama ‘Inggris kita linggis’ seakan bergaung kembali sebagai bentuk protes pendirian kantor perwakilan Free West Papua di Oxford, London. Inilah pukulan berat Inggris terhadap Presiden SBY yang belum lama ini memperoleh gelar penghargaan dari Ratu Inggris Elizabeth II.

Sikap Pemerintah Inggris yang mengizinkan berdirinya kantor gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) dianggap melecehkan Pemerintah Indonesia era SBY dan merupakan sikap mendua London yakni satu kaki mendukung integrasi Papua sebagai bagian integral Indonesia, dan kaki lainnya mendukung Papua merdeka dari Jakarta.

Namun terlepas semua itu, titik pangkal masalah ini adalah karena Pemerintah Indonesia yang tak bisa menyelesaikan separatisme di tanah Papua.

Kejengkelan dan kemarahan di kalangan politisi parlemen amat terasa di mana mereka mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengembalikan gelar penghargaan dari Ratu Inggris Elizabeth II sebagai bentuk protes pendirian kantor perwakilan Free West Papua di Oxford. Hal ini perlu dilakukan karena Inggris bukan sekali ini saja melanggar komitmennya dalam mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pada Oktober 2012 silam, Presiden SBY menerima gelar penghargaan dari Ratu Elizabet II dengan gelar bernama "Knight Grand Cross in the Order of the Bath". Gelar itu merupakan kelas tertinggi dari Order of Bath. Penghargaan ini pertama kali diberikan oleh Raja George I pada tahun 1725. Penghargaan ini diberikan kepada mereka yang memiliki prestasi menonjol, baik dari kalangan militer maupun masyarakat sipil.

"Sebagai bentuk protes pemerintah Indonesia, sebaiknya Bapak Presiden mengembalikan gelar kebangsawanannya," kata anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin di Jakarta, Senin (6/5/2013).

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq meminta pemerintah segera mengambil sikap tegas menanggapi permasalahan sensitif ini. Lebih jauh, dirinya juga mengimbau agar Pemerintah Indonesia dapat mendesak Pemerintah Inggris untuk tidak memberikan fasilitas dalam bentuk apa pun kepada OPM.

Dalam hal ini, Duta Besar Inggris di Jakarta, Mark Canning ketika dipanggil Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa sudah menjelaskan sikap Inggris bahwa pembukaan kantor Free West Papua tidak mencerminkan pandangan pemerintahnya terkait masalah Papua. Pandangan Dewan Kota Oxford, terutama visi Benny Wenda, warga Papua yang bermukim di Inggris, tidak mewakili pandangan di negara itu.

Canning menuturkan bahwa Dewan Kota Oxford seperti halnya dewan-dewan lain di Inggris bebas mendukung tujuan apa pun yang mereka inginkan. Namun, dewan-dewan kota itu bukan bagian dari pemerintah. Canning menegaskan pemerintah Inggris masih menghargai Papua sebagai bagian dari Indonesia.

Inggris memang ceroboh lantaran tidak mengkonfirmasi kepada Indonesia soal adanya gerakan kemerdekaan yang dimotori sekelompok separatis Papua di wilayahnya. Para politisi parlemen menuding bahwa sikap Inggris itu lantaran adanya faktor kekuasaan politik yang ingin menguasai sumber daya alam di Papua.

Walhasil, slogan lama era Bung Karno ‘Inggris kita linggis’ seakan kembali bergema di kalangan akivis nasionalis (bukan politisi), suatu pertanda relasi Jakarta-London sedang membara.

Dalam hal ini, para politisi di parlemen jelas tidak bakal bisa berbuat apa-apa sebab mereka sekadar politisi salon untuk menghadapi manuver negeri digdaya seperti Inggris. Artinya, kemarahan dan kejengkelan mereka sebatas slogan yang diumbar sekedarnya. [berbagai sumber]

0 komentar:

Poskan Komentar

More on this category »