PAPUAN, Jayapura –- Ketua Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat Suku Wolani, Mee dan Moni (LPMA SWAMEMO),
Thobias Bagubau menyambut baik komitmen Gubernur Papua, Lukas Enembe,
SH, M.H, untuk menutup pertambangan liar di sepanjang kali Degeuwo.
“Kami akan kawal janji Gubernur soal penutupan tambang liar di
Degeuwo. Kami minta Gubernur dapat segera merealisasikannya untuk
kebaikan bersama, khususnya bagi masyarakat adat di sepanjang kali
Degeuwo,” ujar Bagubau, saat ditemui suarapapua.com, kemarin, Minggu (21/4/2013) di Asrama Moni, Buper, Jayapura.
Menurut Bagubau, kehadiran pertambangan liar di sepanjang sungai
Degeuwo sama sekali tidak memberikan manfaat positif bagi masyarakat
setempat, namun semakin menyengsarakan kehidupan masyarakat setempat.
Dia juga menilai, pengusaha tambang liar semakin eksis di Degeuwo
sebab dibeking aparat keamanan dari Brimbob Polda Papua, serta Polres
Paniai.
“Aparat brimob yang selalu buat masalah. Sedikit ada keributan dengan
masyarakat, maka akan dilayani dengan tembakan dari peluru senjata
aparat. Masyarakat benar-benar dibuat tidak berdaya,” tambah Thobias.
Sejak tahun 2008, LPMA SWAMEMO dibantu beberapa lembaga swadaya
masyarakat di Jayapura telah berulang kali menyurati Kapolda Papua untuk
menarik aparat keamanan, terutama Brimob dari lokasi pertmbangan liar
di Degeuwo, namun hal itu tidak pernah ditanggapi serius.
Sebelumnya, kepada berbagai media massa di Jayapura, Lukas Enembe,
Gubernur Papua yang baru menjabat 13 hari lamanya, telah menyatakan
komitmen dan keseriusannya untuk menutup pertambangan liar yang ada di
sepanjang kali Degeuwo.
Gubernur Papua menilai dampak kehadiran pertambangan liar tersebut
tidak memberikan manfaat positif bagi pemerintah Provinsi, pemerintah
daerah, terutama masyarakat adat setempat, yakni, masyarakat suku
Wolani, Mee, dan Moni.
OKTOVIANUS POGAU http://suarapapua.com/
0 komentar:
Posting Komentar