The continuing infatuation with Papua | The Jakarta Post

 Nowadays many of us non-Papuan Indonesians do not hesitate to express how we “love” Papua, especially since we are disturbed by more and more international exposure of the situation in Indonesia’s easternmost province.

United Nations high commissioner of human rights Navi Pillay’s recent statement on the serious crackdown on peaceful demonstrations across Papua, the opening of a West Papua Organization office
in Oxford, the Sydney Morning Herald’s investigation into the removal and Islamic reeducation of Papuan youth and children, and the Melanesian Spearhead Group’s consideration of West Papua’s request for membership, are examples of such exposure.

However, not all Indonesians love Papua.

Torture and extrajudicial killings against Papuan civilians, Papuans being detained as political prisoners for exercising their freedom of expression, starvation in remote areas that has killed many locals, or dozens of mining workers trapped and dying at mining site of a powerful gold mining company, seem to be “normal” events in Papua, so many Indonesians do not find it necessary to show sympathy and solidarity with their fellow Papuans. Fewer Indonesians feel the need to raise their concerns and immediately push for any solution to the ongoing violence in Papua. 

More The continuing infatuation with Papua | The Jakarta Post

Read More

Megawati membuka jalan bagi Jokowi Untuk Calon Presiden

Megawati S Putri

Jakarta,-- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri ketua telah mengisyaratkan bahwa dia tidak akan mencalonkan diri sebagai presiden untuk ketiga kalinya dan sebaliknya akan mendukung politisi muda, termasuk Gubernur DKI Jakarta Joko "Jokowi" Widodo, mengambil panggung di pemilihan presiden 2014.

Pihak eksekutif Puan Maharani, yang juga putri Megawati, mengatakan bahwa partai telah secara konsisten dinominasikan politisi muda dalam pemilihan daerah dan kemungkinan akan menggunakan strategi yang sama di tingkat nasional.

"Jika seorang kandidat muda potensial tersedia untuk dicalonkan [untuk pemilu presiden], mengapa tidak?" Kata Puan di sela-sela rapat paripurna DPR pada hari Selasa. "Tentu saja Bu mega ingin regenerasi berlangsung di PDI-P," tambahnya.

Partai oposisi terbesar belum mengajukan calon presiden, mengatakan bahwa keputusan beristirahat di tangan Megawati, yang tetap menjadi tokoh kuat dalam partai nasionalis dan masih dipandang sebagai calon presiden potensial oleh beberapa lembaga survei meskipun dia kekalahan di masa lalu dua pemilihan langsung.

Ini adalah pertama kalinya bahwa Megawati telah menyarankan partai terbuka untuk mencalonkan calon lain selain dirinya sendiri.

Saran itu terjadi saat berbagai survei telah menemukan bahwa Jokowi, rising star di politik nasional, jauh lebih populer daripada Megawati dan bahwa ia akan memperoleh suara terbanyak jika pemilu diadakan hari ini.

Ketua Partai pelindung Taufiq Kiemas, yang telah secara terbuka meminta Megawati, istrinya, untuk memanggil waktu pada ambisi presiden-nya, mengatakan partainya bisa mencalonkan salah satu dari beberapa anggotanya yang lebih muda untuk jajak pendapat mendatang. "PDI-P memiliki begitu banyak [potensi] calon presiden," Taufiq, yang memimpin Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), mengatakan baru-baru.

Selain Jokowi, Puan dan Rumah Wakil Ketua Pramono Anung juga telah disebut-sebut oleh beberapa pengamat sebagai calon presiden potensial. Namun Jokowi telah terbukti menjadi yang paling pantas dipilih.

Sebuah jajak pendapat terbaru oleh Jakarta berbasis think tank Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS), misalnya, menemukan bahwa jika pemilu yang berlangsung hari ini, Jokowi akan mendapatkan 28,6 persen suara, menjelang Gerakan Indonesia (Gerindra) Ketua Partai pelindung Letjen (Purn.) Prabowo Subianto dengan 15,6 persen, Partai Golkar Aburizal Bakrie dengan Ketua 7 persen dan Megawati dengan 5,4 persen.

Sebuah studi oleh Pol-Tracking Institute bulan lalu juga mengutip Jokowi sebagai calon presiden paling populer karena liputan media negatif partai tokoh politik paling mapan.

Arya Fernandez, seorang analis politik dari Charta Politika, mengatakan bahwa Megawati harus menyadari lama bahwa Jokowi lah yang akan mampu memenangkan pemilihan presiden.

"Namun, Megawati menunggu sampai elektabilitas Jokowi mencapai setidaknya 40 persen. Pada tingkat itu,
Megawati dan PDI-P akan yakin bahwa tidak akan ada cara Jokowi akan kehilangan yang harus ia memasuki pemilihan presiden, "kata Arya.  

Jika elektabilitas Jokowi itu bahkan lebih tinggi, hal itu juga akan mungkin untuk melihat Puan yang dipasangkan dengan dia sebagai calon wakil presidennya.

Jokowi telah menolak untuk mengomentari survei yang telah menempatkan dia di atas daftar calon presiden, mengatakan bahwa ia sekarang fokus pada pekerjaannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Baru-baru ini, gubernur menghadapi ancaman pemakzulan dari beberapa anggota dewan atas masalah mengenai skema kesehatan universal nya.

"Keengganan Jokowi untuk mengomentari tawaran presiden sebenarnya adalah bagian dari strategi politiknya. Pertama, ia belum menerima lampu hijau dari Megawati. Kedua, ia masih memeriksa pendapat orang tentang upayanya, karena banyak permintaan yang masih Jokowi menyelesaikan masa jabatannya dalam pemerintahan Jakarta sebelum mencalonkan diri sebagai presiden, "kata Arya.

Philips J. Vermonte dari CSIS mengatakan pada akhir pekan bahwa masyarakat adalah kerinduan untuk alternatif untuk wajah lama yang sama dalam pemilihan presiden.

Dia berargumen bahwa keberhasilan Jokowi telah menunjukkan bahwa adalah mungkin untuk memiliki calon alternatif. "Akan sangat disayangkan jika PDI-P tidak mencalonkan Jokowi," katanya.

Read More

Penyiksaan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Israel dan Palestina

By. Turius Wenda

 

Tuduhan penyiksaan terhadap pengobatan tahanan Palestina di penjara-penjara Israel menjadi menjadi berita utama. Beberapa hari setelah penangkapannya, Arafat Jaradat meninggal dalam tahanan Israel. Pada 27 Februari 2013, Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki, Richard Falk, menyerukan penyelidikan internasional atas kematian tahanan Palestina Jaradat saat menjalani interogasi di dalam fasilitas Israel. Falk menekankan bahwa "kematian seorang tahanan selama interogasi selalu menjadi perhatian, tetapi dalam kasus ini, ketika Israel telah menunjukkan pola dan praktek penyiksaan tawanan, kebutuhan untuk luar, investigasi kredibel lebih mendesak daripada sebelumnya. Pendekatan terbaik mungkin penciptaan tim forensik internasional di bawah naungan Dewan HAM PBB. "

Pelanggaran hak asasi manusia rakyat Palestina oleh pasukan pendudukan Israel tidak menurun meskipun proses perdamaian dan tidak ada perbedaan antara Partai Buruh dan blok Likud. Daftar pelanggaran panjang: penyiksaan, pembunuhan sewenang-wenang dan penangkapan, pembongkaran rumah, pembatasan ketat dikenakan pada kebebasan bergerak oleh ratusan cek poin, kekerasan terhadap warga Palestina, perampasan tanah dan pembangunan pemukiman ilegal, " pembersihan etnis "rakyat Palestina dari Yerusalem Timur, hukuman kolektif, seperti total penutupan wilayah seperti Gaza dan jam malam, dan pemboman rakyat Jalur Gaza.

Daftar pelanggaran HAM yang melibatkan korban Palestina yang Otoritas Palestina (PA) bertanggung jawab juga sama panjang: penyiksaan dan penganiayaan, penolakan pengadilan yang adil di pengadilan militer dan Pengadilan Keamanan Negara, yang memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan hukuman mati , intimidasi orang yang tidak diinginkan, pembatasan kebebasan berbicara dan pers, dan menghambat kerja dari organisasi hak asasi manusia. Baik Fatah-dan pemerintah pimpinan Hamas menggunakan tindakan represif untuk mengendalikan dan menundukkan penduduk di bawah pemerintahan mereka. 1 Setelah Israel memulai serangan di Gaza pada tahun 2008/09, Hamas mengambil langkah yang luar biasa untuk mengontrol, mengintimidasi, menghukum, dan pada waktu menghilangkan saingan politik internal dan mereka yang dicurigai bekerja sama dengan Israel. Mayoritas Palestina dieksekusi oleh warga Palestina lain selama operasi militer Israel adalah laki-laki dituduh bekerja sama dengan Israel.

Namun, orang tidak boleh lupa bahwa penyebab utama dari pelanggaran besar adalah pendudukan ilegal atas tanah Palestina oleh Negara Israel. Sejak awal Zionis kolonial perusahaan, gerakan Zionis dan pemerintah kemudian Israel berusaha untuk membawa sebanyak mungkin tanah Palestina di bawah kendali mereka, tetapi dengan orang-orang yang paling mungkin.

Tradisi Penyiksaan di Israel

Penyiksaan di Israel memiliki tradisi panjang, dating kembali ke "Haifa Ujian" pada tahun 1972. 2 outlet media Barat hanya melaporkan secara sporadis tentang fenomena ini meluas. Para penyiksa biasanya agen Shin Bet (Shin Bet = Keamanan Umum Layanan GSS) yang menjalankan bagian interogasi khusus di beberapa penjara Israel. Pada Juni 1993, saya menghadiri konferensi pertama tentang penyiksaan di Tel Aviv yang diselenggarakan oleh "Physicians for Human Rights (PHR)" dan "Komite Publik Menentang Penyiksaan di Israel (PCATI)". Neve Gordon, maka sekretaris jenderal PHR dan saat ini profesor untuk Ilmu Politik di Universitas Ben-Gurion di Beer-Sheva, menyatakan pada konferensi pers akhir yang 25 sampai 30 persen dari tahanan dianiaya selama interogasi. Stanley Cohen, kemudian profesor di Universitas Ibrani di Yerusalem, mengatakan bahwa "masyarakat yang membiarkan praktek-praktek tersebut, membutuhkan diri imunisasi. Meskipun penyiksaan telah menjadi rutinitas, masyarakat tidak diinformasikan, dan mereka bahkan tidak ingin tahu. " 3 Publikasi laporan " Pada Penyiksaan "menunjukkan bahwa pernyataan Cohen 20 tahun yang lalu masih berlaku.

Pada April 2011, Adalah - Hukum Pusat Hak Minoritas Arab di Israel, Dokter untuk Hak Asasi Manusia (PHR-Israel) dan Al Mezan Pusat Hak Asasi Manusia di Gaza mengadakan workshop ahli dua hari internasional di Yerusalem pada subyek "Mengamankan Akuntabilitas untuk Penyiksaan dan Perlakuan yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan (CIDT) di Israel: Tren Baru dan Pelajaran Perbandingan ". Israel, Palestina dan para ahli internasional membahas apakah mekanisme domestik yang ada penyiksaan dan pencegahan penganiayaan yang cukup dan apakah pelaku bisa bertanggung jawab. Buku ini menyajikan hasil konferensi ini. Penyiksaan dan perlakuan buruk yang ditimbulkan oleh Fatah-Hamas dan pimpinan pemerintah yang ousidet lingkup kerja bersama organisasi-organisasi ini dan tidak sekali tidak berniat untuk merusak gravitasi dari tindakan atau penderitaan para korban. Ada beberapa organisasi hak asasi manusia di Palestina Wilayah Pendudukan Palestina (OPT) yang menangani pelanggaran tersebut.

Dalam laporan tersebut, Lea Tsemel, seorang pengacara hak asasi manusia terkemuka Israel, memberikan ikhtisar tentang sejarah penyiksaan di Israel. Dua badan utama yang melaksanakan penyiksaan adalah GSS, yang terus melakukannya sampai sekarang, dan Intelijen Militer. Yang terakhir ini terlibat dalam interogasi terhadap tahanan diculik luar negeri atau telah menyusup negara. Sebagian besar interogasi berlangsung di pusat-pusat GSS. Menurut advokat Tsemel, publik Israel pertama kali diberitahu tentang praktik penyiksaan pada tahun 1977, setelah New York Times menerbitkan sebuah artikel yang berisi kesaksian oleh Palestina muda dan tua yang disiksa. Setelah kasus Nafso pada tahun 1980 dan 300 Bus urusan pada tahun 1984, pemerintah Israel membentuk Komisi Landau, dinamai mantan Hakim Pengadilan Tinggi David Landau. Itu datang dengan daftar metode resmi dan dilarang pemaksaan. Meskipun rekomendasi ini, penyiksaan terus berlanjut hingga 1999, ketika Pengadilan Tinggi Israel menemukan bahwa penyiksaan dipraktekkan, dan menyatakan bahwa itu adalah ilegal. Ini menyarankan, bagaimanapun, bahwa penyiksaan dapat diizinkan dalam situasi "keharusan".

Menurut Lea Tsemel, penyiksaan adalah sub-kontrak untuk kolaborator Palestina. Ini Palestina "teman" yang dikenal sebagai "burung" (Asafeer). Hasil interogasi kekerasan dicatat dan kemudian dibawa ke agen GSS. Tahanan ini kemudian dihadapkan dengan "bukti". "Teman-teman" memiliki keuntungan atas interogator GSS, karena mereka tetap rahasia dan tidak jatuh di bawah yurisdiksi langsung hukum Israel.

Izin Penyiksaan diperlukan dalam kasus-kasus "ticking bom" doktrin "keharusan", seperti yang dibayangkan oleh Pengadilan Tinggi, menulis Lea Tsemel. Dalam apa yang disebut "penyelidikan militer" definisi telah diperluas untuk membenarkan penyiksaan orang yang hanya "tahu seseorang yang mungkin tahu sesuatu" tentang bahaya yang akan datang. Tidak ada izin yang diperlukan dalam kasus-kasus yang tidak dianggap sebagai "lunak" penyiksaan, seperti berteriak, ancaman terhadap tahanan dan keluarganya, atau meludah di wajah mereka. Mekanisme lain adalah mesin detektor kebohongan dan isolasi total tersangka. Di dunia ini orang yang nyata benar-benar hilang.

Para anggota pendiri dari PHR di Israel, Ruchama Marton, berbicara tentang keterlibatan dokter Israel dalam penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap tahanan. Dia menyebutkan bahwa keterlibatan tenaga medis dalam perilaku tidak etis tersebut tidak eksklusif untuk konflik Israel-Palestina, tapi mewakili lebih fenomena di seluruh dunia. Menurut pendapatnya, fungsi sistem medis sebagai agen pengawasan sosial, regulasi dan kontrol. "Israel dokter Layanan Penjara memberikan otorisasi medis untuk isolasi dan isolasi tahanan," katanya. Psikiater telah membawa penahanan lanjutan dari tahanan di sel isolasi, menyebabkan tegas dan kadang-kadang ireversibel membahayakan kesehatan mereka, tulis penulis. Alih-alih menyembuhkan, mereka menyebabkan kerusakan.

Manfred Nowak, Guru Besar Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia di University of Vienna, dan mantan Pelapor Khusus PBB tentang Penyiksaan, memberikan gambaran tentang kemajuan dan kemunduran selama masa jabatannya. Ada kebutuhan mendesak "untuk hukum internasional keras untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak para tahanan". Menurut Nowak, "yang paling penting adalah sarana pencegahan kunjungan ke tempat-tempat penahanan". Dan pemantau internasional harus diperkuat. Nowak menyebutkan contoh negatif pemerintahan Bush memberi dengan menggunakan penyiksaan di fasilitas penahanan. Pemerintah lain bertanya: Mengapa kita tidak bisa melakukan hal yang sama? Sayangnya, pemerintah Inggris sudah digunakan penyiksaan terhadap tersangka IRA pada 1970-an. Dengan "ticking bom" doktrin mereka, AS dan pendukung penyiksaan mereka telah mencoba "untuk membuat penyiksaan diterima secara sosial", menulis Nowak.

Menurut organisasi hak asasi manusia B'Tselem Israel, lebih dari 700 tahanan Palestina telah mengajukan keluhan terhadap agen Shin Bet untuk penganiayaan selama interogasi selama dekade terakhir, namun tak satu pun telah menghasilkan penyelidikan kriminal dibuka. Dalam pelanggaran Konvensi Jenewa Keempat, pemerintah Israel transfer tahanan, termasuk anak-anak, dari Wilayah Pendudukan Palestina untuk interogasi dan penahanan di penjara-penjara Israel. Saat ini, terdapat 159 tahanan administratif ditahan tanpa tuduhan atau pengadilan di penjara Israel, hampir 4 600 warga Palestina tahanan saat ditahan Israel. B'Tselem telah melaporkan bahwa sementara insiden kekerasan fisik telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, mereka belum berakhir.

Selain penyiksaan, berbagai pelanggaran HAM lainnya yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel terhadap Palestina. Meskipun demikian, Israel tetap resmi demokrasi di mana hukum dan ketertiban dan kebebasan berpendapat dijamin, meskipun terutama untuk orang Yahudi Ada sejumlah besar informasi tentang perlakuan buruk terhadap orang non-Yahudi, itulah sebabnya ada Israel bisa mengklaim bahwa dia atau dia tidak akan tahu tentang pelanggaran hak asasi manusia.

Penyiksaan dan Penganiayaan di bawah Fatah dan Hamas

Dalam perjalanan proses perdamaian yang disebut pada tahun 1993 yang menyebabkan pembentukan Otoritas Palestina, Yasser Arafat dan kemudian Mahmoud Abbas telah dipaksa oleh Israel dan Amerika Serikat untuk mengambil peran apa yang bisa disebut malaikat perdamaian despotik . Segera setelah kedatangannya, PLO Arafat kepala membentuk aparat keamanan komprehensif yang digunakan untuk mengintimidasi, mengancam, sewenang-wenang menangkap dan menganiaya setiap kritik dari proses perdamaian dan anggota Hamas dan Jihad Islam. Situasi politik di bawah rezim Abbas tidak berubah secara mendasar, terutama, setelah kudeta 2007-Fatah terhadap Hamas menghasut gagal.

Sebuah kebijakan represif oleh Otoritas Palestina melanggar hak yang paling dasar dari Palestina - hak untuk hidup, kebebasan berkumpul dan berbicara, oposisi damai, dan keamanan pribadi. Penyiksaan dan penangkapan sewenang-wenang adalah metode yang paling umum. Ada juga telah pembunuhan yang belum terpecahkan. Pada bulan April 2009, Human Rights Watch merilis sebuah laporan tentang kekerasan politik Hamas di Gaza. Laporan ini menunjukkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang bermacam-macam, termasuk penyiksaan, pembunuhan ekstra-yudisial, penganiayaan, penahanan sewenang-wenang, dan eksekusi dugaan kolaborator.

Setelah penarikan Israel dari Gaza pada tahun 2005, kekerasan dalam negeri di Gaza terus seperti yang dituturkan oleh 14 pembunuhan ekstra-yudisial antara Januari dan Maret 2009. Kekerasan ini telah sebagian besar dihukum. Hanya satu pembunuhan oleh anggota pasukan keamanan atau sayap bersenjata diselidiki. Pasukan keamanan Hamas juga telah menggunakan kekerasan terhadap para anggota Fatah, terutama mereka yang telah bekerja di dinas keamanan Fatah-lari dari PA.

Di Tepi Barat, otoritas Fatah yang dikelola juga meningkat tindakan represif terhadap anggota Hamas dan pendukungnya. Pada tahun 2009, kelompok hak asasi manusia Palestina mencatat 31 keluhan warga yang mengatakan mereka telah disiksa oleh pasukan keamanan Fatah yang dipimpin. Mereka juga mencatat satu kematian yang diketahui dalam tahanan dan penahanan sewenang-wenang dari dua wartawan dari stasiun televisi swasta dianggap pro-Hamas. Selain aparat keamanan Fatah yang dipimpin, pasukan pendudukan Israel telah ditangkap dan terus menangkap keduanya terpilih secara demokratis Hamas wakil 'dan pendukung Hamas biasa.

Dalam kedua Gaza dan Tepi Barat, ini pelanggaran melanggar hukum Palestina, meskipun Undang-Undang Dasar Palestina, yang dianggap sebagai konstitusi sementara, melarang penyiksaan dan penganiayaan. Situasi di kedua wilayah Palestina menekan bukan hanya karena tekanan yang diberikan dari luar tapi juga karena kebrutalan meningkatnya rezim pendudukan Israel. Dalam keadaan yang berlaku di Palestina, ada sedikit harapan bagi demokrasi dan penghormatan HAM.

Lebih umum, bagaimanapun, rezim pendudukan Israel memikul tanggung jawab hukum primer atas pelanggaran besar-besaran hak asasi manusia. Sebagai penjajah berperang, Israel memiliki tanggung jawab khusus di bawah hukum kemanusiaan internasional untuk menangani manusiawi dengan semua warga Palestina termasuk yang ditahan. Masyarakat internasional memikul tanggung jawab sepengendali Pasal 1 dari empat Konvensi Jenewa untuk "menghormati dan menjamin penghormatan" bagi konvensi "dalam segala situasi". Ini adalah tugas dari Negara Israel untuk menghormati konvensi internasional dan negara-negara lain untuk "memastikan" bahwa Israel mematuhi konvensi ini. 

Penulis: Pemerhati Sosial dan Hak Asasi Manusia - Turius Wenda

==== ==== ===== ===== ==== ==== =====

1. Untuk Penyiksaan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia lainnya lihat: Ludwig Watzal, Musuh Perdamaian. Konflik Dulu dan Sekarang antara Israel dan Palestina , Passia, Yerusalem Timur tahun 2000, Bab III, hal. 140-179. [ ↩ ]
2. Untuk sejarah penyiksaan di Israel lihat: Ludwig Watzal, Frieden ohne Gerechtigkeit? (Perdamaian tanpa Keadilan?), Cologne tahun 1994, Bab IV, hal. 81-115. [ ↩ ]
3. Birokrat Folder , Kekerasan Sedang [ ↩ ]

Read More

Nilai demokrasi Indonesia gagal

Jakarta,-- Ekonom Rizal Ramli mengatakan, demokrasi di Indonesia mencapai kegagalan. Hal ini dikarenakan data Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) yang menyebutkan angka kemiskinan di Indonesia sejak tahun 1999-2012, tidak pernah mengalami penurunan yang drastis.

"Demokrasi telah gagal, angka kemiskinan sampai saat ini masih tinggi, begitupun dengan angka kesenjangan sosial," ujar Rizal dalam acara 'bedah capres 2014: siapa reformis, siapa tidak?' di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (26/5/2013).

Data dari LPI menyebutkan pada tahun 1999 angka kemiskinan di Indonesia mencapai 23,4 persen, lalu pada tahun 2002 angka kemiskinan menurun menjadi 18,2 persen. Sejak tahun 2002-2005 angka kemiskinan hanya turun tidak lebih dari 2 persen. Begitupun seterusnya sampai di tahun 2013.

Menurut Rizal, ini adalah bukti demokrasi di Indonesia telah gagal mencapai cita-citanya. Selain angka kemiskinan, angka pengangguran pun masih cukup tinggi.

Dan  menurut, Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens mengatakan saat ini demokrasi di Indonesia mengalami kemerosotan yang sangat tajam.

Berdasarkan data yang dimilikinya, sejak tahun 1972 hingga tahun 1998, sistem demokrasi di Indonesia mendapatkan nilai 5 dari 6 nilai yang berarti sedang berada di posisi terbaiknya. Namun, pada tahun 1995 sampai tahun 2005, sistem demokrasi di Indonesia mendapatkan nilai 3,5 yang artinya akan mengalami keterpurukan. 

Selanjutnya, pada tahun 2006 hingga tahun 2013 sistem demokrasi di Indonesia hanya mendapatkan nilai 2,5. Ini artinya sistem demokrasi di Indonesia sudah merosot cukup tajam sejak dimulainya sistem demokrasi yakni pada tahun 1972.

"Sistem demokrasi kita sedang merosot tajam saat ini," ujar Boni setelah acara 'bedah capres 2014: siapa reformis, siapa tidak?' Di Galeri Cafe, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (26/5/2013).

Seperti yang diketahui, beberapa hari lalu genap 15 tahun reformasi Indonesia. Namun, sampai saat ini masih belum banyak terjadi perubahan yang berarti untuk kemajuan bangsa Indonesia. 

Sebagai lembaga riset yang menggunakan metodologi evaluation approach, LPI mengatakan sampai saat ini masih sangat sedikit tokoh-tokoh yang mengedepankan nilai-nilai reformis.

Begitupun dengan sistem demokrasi di Indonesia, disaat semua negara di dunia sedang berpacu mengedepankan sistem dan nilai-nilai demokrasi, negara Indonesia malah mengalami penurunan sistem demokrasi yang cukup tajam.

Read More

Jelang Pemilu AU: Politisi Australia belajar gunakan jejaring sosial dari Obama

Menjelang pemilhan umum di Australia, sejumlah politisi mulai mempelajari bagaimana memanfaatkan jejaring sosial sebagai salah satu alat kampanye. Salah satunya adalah dengan belajar dari Obama, yang kembali terpilih sebagai presiden AS dan dianggap sukses menggunakan jejaring sosial untuk menjaring suara.

Pemilihan Umum (Pemilu) di Australia akan digelar beberapa bulan lagi.

Kini sejumlah politisi dan partai mendapatkan tekanan untuk dapat mempromosikan keunggulannya dengan harapan dapat mendulang suara.

Salah satu yang media yang dianggap dapat membantu kegiatan kampanye adalah jejaring sosial, seperti Facebook dan Twitter.

Mengingat penggunaan jejaring sosial yang sedang berkembang pesat dalam tiga tahun terkahir,maka masa kampanye pemilihanumum di Australia kali ini akan berbeda dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya.

Para politisi di Australia masih harus belajar bagaimana memanfaatkan peluang-peluang baru yang ditawarkan oleh jejaring sosial. Salah satunya dengan mempelajari kesuksesan Barack Obama dalam jejaring sosial, yang mengantarkan dirinya terpilih kembali sebagai presiden Amerika Serikat.

Tim sukses Obama dianggap telah memanfaatkan jejaring sosial dan mencetak rekor baru dalam menjaring wargaAmerika melalui telepon genggam, email, video online, dan situs internet.

Tetapi caranya tidak hanya sekedar menggunakan jejaring sosial yang sudah ada sepeti Facebook dan Twitter, ratusan pakar digital dikerahkan untuk mecari strategi lainnya.

Salah satunya adalah dengan meminta pendapat warga Amerika Serikat yang merasakan dampak positif dari kebijakan-kebijakan Obama selama menjadi presiden.

Strategi tersebut berhasil, kisah-kisah tersebut kemudian disebar melalui internet dan beberapa diantaranya menjaring mereka yang sebelumnya belum menentukan suara.

Sementara itu di Australia, Simeon Duncan, yang pernah menjadi penasehat kampanye digital Tony Abbott mengatakan ada beberapa keuntungan dengan menggunakan jejaring sosial.

"Untuk benar-benar bisa meningkatkan performa kampanye, untuk mempercepat bangaimana menanggapi kejadian tertentu, untuk dapat terlibat dalam acara tertentu, juga tentunya untuk memperkuat pesan kampanye itu sendiri," ujar Simeon.

"Pelajaran dari Obama adalah bahwa dunia digital harus menjadi fokus utama dari kampanye, tidak hanya sekedar sebagai faktor tambahan," tambahnya.

Menurutnya, beberapa materi berbau politik di Australia sudah langsung diunggah ke YouTube, sepeti saat Partai Liberal memcemooh pemerintahan PM Julia Gillard atau saat Anggaran Pendapatan dan Belanja diumumkan.

"Materi-materi yang ada tidak hanya untuk disiarkan kepada pendukungnya, tapi agar para pendukung untuk berbagi dengan teman-teman mereka. Dan orang hanya akan berbagi materi tersebut jika terlihat menarik, informasi atau lucu."

Read More

Kapolda Papua Diminta Mundur

JAKARTA - National Papua Solidarity (Napas) mengecam keras sejumlah tindakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terus terjadi di Papua. 

Koordinator Napas, Zely Ariane, mengatakan sejak 30 April hingga 22 Mei 2013 ini, telah terhadi serangkaian kekerasan yang masif berupa penembakan, penghilangan paksa, pembunuhan, pelarangan dan pembubaran paksa massa aksi hingga penahanan yang disertai penuiksaan di Biak, Sorong, Timika dan Puncak Jaya.

Oleh karenanya, Zely melaporkan peristiwa tersebut ke Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). 

"Ini Kelanjutan dari minggu lalu kita ke Ombudsman. Kita ingin mengadukan Kapolda Papua, dan Kapolres Jayapura terhadap pelarangan aksi pada 1 mei dan 13 mei, termasuk pelarangan kegitan hari ini juga, 23 Mei," ungkap Zely kepada wartawan, di Kantor Kompolnas, Jakarta Selatan, Kamis (23/5/2013).

Zely menambahkan, penanganan yang represif dari aksi-aksi di beberapa tempat di Jayapura dan penangkapan-penangkapan dinilai tidak sesuai prosedur, serta ada 28 orang yang masih ada di tahanan atas tuduhan yang dianggapnya mengekang kebebasan berekspresi, juga akan dilaporkan kepada Kompolnas.

"Kami ingin mengadukan ini ke Kompolnas, agar ada tindakan terhadap cara penanganan dan prosedur yang menjadi wewenang Kompolnas," tegasnya. 

Meskipun Kompolnas tidak berwenang untuk mecopot Kapolda Papua Irjen Pol Tito Karnavian, namun, setidaknya pihaknya meminta pertanggungjawaban Tito terhadap warga sipil yang ditangkap, karena dari kronologis yang diketahui, mereka yang ditangkap ternyata tidak melanggar hukum.

"Kalau kami tegas, tindakan Kapolda Papua dan Kapolres Jayapura, sehingga seharusnya memang harus diganti, karena dibutuhkan seseorang yang memiliki pendekatan berbeda untuk menyelesaikan Papua," paparnya.

Dia menganggap kepemimpinan Tito selama ini di bumi cendrawasih tidak mencerminkan pendekatan yang soft untuk menyelesaikan konflik di Papua.

"Memang kalau bentuk arogansi tidak terlalu kongkrit, tapi sebetulnya tidak ada kemauan untuk menyelesaikan konflik Papua dengan pendekatan yang lebih pro perdamaian. Kalau terus represif, maka ini bisa bertambah buruk," tutupnya

Sumber: http://news.okezone.com/

Read More

Intip Mewahnya Pesawat Jet Pribadi Besutan Honda

Diciptakan untuk pebisnis, masuk dalam kategori very light jet.

Pesawat terbang buatan Honda, HondaJet, berhasil mendapatkan izin terbang perdana dari Federal Aviation Administration (FAA). Sebentar lagi, pesawat ini akan masuk dalam pasar business jet. Seperti apa spesifikasi pesawat andalan Honda ini?

Dikutip dari laman HondaJet, pesawat dengan nama resmi H-420 HondaJet ini dibanderol US$4,5 juta. Pesawat dengan kategori very light jet ini diciptakan setelah melewati 20 tahun penelitian dan pengembangan. 

Pesawat ini memiliki kapasitas 5-6 penumpang dengan jumlah kru maksimal dua orang. Kecepatan maksimal pesawat ini mencapai 778 Km/jam dengan daya jelajah 2.185 kilometer sekali terbang dan dapat terbang hingga 43 ribu kaki, semua diklaim terbaik di kelasnya.

Interior HondaJet

HondaJet dapat lepas landas dalam jarak 1.219 kilometer dan dapat mendarat di landasan pendek, 914 meter. Dengan mesin HF-120 yang dikembangkan bersama oleh GE Aviation dan Honda, pesawat ini mampu menanjak 1.216 meter per menit. Untuk memudahkan pilot, pesawat ini juga dilengkapi tiga layar sentuh Garmin G3000 glass cockpit system.

Foto Cockpit HondaJet

Mesin besutan GE-Honda ini diklaim lebih hemat bahan bakar dan tidak bising. Ruang kargo yang cukup luas, sekitar 20 meter persegi, ditempatkan di depan dan belakang pesawat. Untuk versi terbaik, Honda dapat mengintegrasikan ponsel untuk mengontrol audio, pencahayaan, suhu dan jendela.

Read More

Tokoh yang Meninggal di Hari Kelahirannya

Kematian merupakan hal yang pasti kita alami, tapi bagaima jika itu terjadi bertepatan dengan hari ulang tahun kita. Mungkin itu bisa saja terjadi. Tapi berbeda dengan tokoh tokoh di dunia berikut ini, mereka meninggal tepat pada tanggal dan bulan yang sama saat dia dilahirkan, berikut uniknya.com mengulas 5 orang yang mati tepat pada hari ulang tahunnya

1. FDR, Jr (17 Agustus 1914 – 17 Agustus 1988)

FDR, Jr adalah Anak ke-32 dari Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt, Sr. FDR Jr juga seorang politisi Amerika terkemuka yang menjabat sebagai anggota Kongres Amerika Serikat pada tahun 1949-1955. Selain kontribusi yang menonjol di kancah politik di Amerika, ia juga diingat sebagai seorang perwira Angkatan Laut di Perang Dunia II , suatu peristiwa yang membuatnya diingat akan keberanian selama pertempuran Casablanca. FDR, Jr meninggal pada hari ulang tahun ke-74 di sebuah rumah sakit di New York akibat komplikasi kanker paru-paru.

2. Betty Friedan (4 Februari 1921 – 4 Februari 2006)

Betty Friedan, seorang aktivis feminis Yahudi Amerika terkenal pada tahun 1960-an. Betty Friedan lahir di Peoria, Ilinois dan belajar di Smith College. Pada tahun 1963, ia mengarang “The Feminine Mystique”, yang menggambarkan peranan wanita dalam masyarakat industri. Buku itu terjual laris, dan beberapa orang menganggapnya sebagai pencetus feminisme gelombang kedua, dan secara signifikan memacu gerakan wanita. Betty Friedan Meninggal Tepat pada hari ulang tahunnya yang ke-85, akibat mengalami gagal jantung kongestif di rumahnya di Washington, DC.

3. Ahmad Zahir (14 Juni 1946 – 14 Juni, 1979)

Ahmad Zahir, seorang penyanyi, penulis lagu, dan komposer dari Afghanistan. Ia secara luas dianggap sebagai ikon musik Afghanistan dan kadang-kadang disebut “Raja musik Afghanistan”. Ahmad Zahir Terkenal Karena Lagu-lagunya yang terkenal merdu, puitis, mendalam, dan mengandung emosional yang membangkitkan. Ia meninggal karena dibunuh di Afganistan, Zahir “dibunuh atas perintah sebuah Organisasi komunis bernama Daud Taroon, yang menggunakan salah satu teman Zahir terbaik sebagai pembantu untuk melaksanakan perintahnya. Sikap politik Zahir adalah bertentangan dengan pemerintah Marxis yang menyatakan bahwa ia telah meninggal dalam kecelakaan mobil. kritikus lain menyatakan bahwa ia ditembak dua kali oleh seseorang, yang kemudian menempatkan dia dalam kendaraan, berpura-pura bahwa dia mengalami kecelakaan mobil.

4. Michael Aris (27 Maret 1946 – 27 Maret 1999)

Michael Vaillancourt Aris, seorang penulis terkemuka di Bhutan sekaligus suami dari Aung San Suu Kyi seorang politisi oposisi burma, Michael Aris menjadi terkenal setelah menulis sejumlah buku tentang Buddhisme dan menjelajahi beberapa relung tersembunyi dari Himalaya, Bhutan dan Tibet. Dia juga pernah menjabat sebagai dosen sejarah Asia di College St Anthony, Oxford. Dia meninggal setelah pertempuranpanjang dengan kanker prostat yang dia derita, Michael Aris meninggal pada hari ulang tahunnya yang ke-53 di Oxford, Inggris.

5.Henry Wilfred “Bunny” Austin (26 Agustus 1906 – 26 Agustus 2000)

Henry Wilfred, seorang petenis berkebangsaan Inggris. Nama Henry Wilfred “Bunny” Austin terkenal setelah menjadi petenis pertama yang memulai tren memakai celana pendek selama pertandingan. Dia bersama dengan Fred Perry memberikan kontribusi bagi kemenangan tim Inggris di Piala Davis selama tiga tahun berturut-turut 1933-1935. Austin juga pemain Inggris pertama yang mencapai di final putra di Wimbledon. Dia meninggal di sebuah panti jompo di London pada ulang tahun ke – 94 .

Read More

KNPB Membantah: Ini Alasan Tudingan Polda Papua

KNPB Demontrasi

Jayapura,-- Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dalam Pers Release yang dikirimkan kepadamajalahselangkah.com, Rabu, (22/05/13) mengungkapkan lima tudingan Intelkam Polda Papua kepada KNPB. KNPB membantah tudingan itu, KNPB menilai tudingan itu tidak berdasar dan mereka malah menyampaikan 7 point sebagai desakan kepada Pemerintah Indonesia.

Sekretaris Umum KNPB, Ones Suhuniap dalam  Pers Release itu mengatakan, pada 21 Mei 2013, Intelkam Polda Papua berdasarkan Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum serta peraturan Kepala Kepolisian Rebublik Indonesia No. 07 tahun 2012 Tetang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Pengamanan Dan Penanganan Perkara menyampaikan 5 point sebagai dugaan pelanggaran yang dilakukan KNPB.

Pertama, KNPB dianggap melanggar aturan  karena pada tanggal 13 Mei 2013 memalang Kampus Universitas Cenderawasih. Dianggap, pemalangan itu mengakibatkan aktivitas perkuliahan terhambat.

Atas tuduhan ini, KNPB membantah bahwa pernyataan itu tidak benar karena aksi demo damai pada tanggal 13 Mei 2013 itu adalah aksi solidaritas dari semua organisasi di antaranya BEM Uncen, WPNA, Garda-P  dan beberapa organisasi lainnya.  "Yang palang kampus bukan KNPB. Tetapi, oleh  kawan kawan mahasiswa  yang peduli tentang kemanusiaan," katanya.

Kedua, pada tanggal 2 Mei 2013, Intelkam Polda Papua menuduh KNPB  melakukan pelemparan. Menurut  Ones Suhuniap, ini tidak benar. Kata dia, pelemparan itu dilakukan di baliho salah satu calon gubernur dan KNPB tidak pernah perintahkan itu. Pelemparan dilakukan oleh orang di luar KNPB, lawan politik memanfaatkan situasi.

Ketiga, jalan-jalan macet dan lalulintas terganggu saat KNPB melakukan aksi demontrasi. Hal itu oleh  Intelkam Polda Papua melanggar aturan. Atas point ini, KNPB menilai polisi salah alamat. Karena, menurut mereka yang mesti disalahkan adalah pemerintah kota dan pemerintah Provinsi. Karena, katanya,  jalan Ibu Kota Provinsi seharusnya diperlebar dan bangunan ruko-ruko dan pedagang kaki lima di pinggir jalan seharusnya jauh beberapa meter.

KNPB juga menilai, Polisi tidak menyinggung soal kegiatan masyarakat seperti Pernikahan, KKR,  Pertandingan bahkan juga pada saat olahraga senam dan lainya yang ikut memacetkan jalan. "Jadi kami KNPB dianggap melanggar aturan berati setiap kegiatan mayarakat di pinggir jalan sampai macet juga melangar aturan lalulintas. Kenapa hanya KNPB yang disalahkan? Salahkan kepada pemerintah untuk merenovasi jalan dan bagunan di kota ini."

Keempat, Ones Suhuniap mengatakan, Polda menuduh KNPB  menghambat aktivitas masyarakat pendatang  saat aksi demontrasi, misalnya pedagang dan lainnya di jalan. Kata Ones, pihaknya tidak mengusir orang dalam aksi demo. "Pada saat aksi, kami biasa beli air di toko-toko di pingkir jalan, tidak pernah melarang mereka cari makan di tanah ini. Dan, tidak pernah kami ancam untuk menutup usaha mereka pada saat kami aksi. Kalo memang ada pada saat aksi demo KNPB berarti itu oknum dan pihak-pihak yang tidak suka dengan aksi demo KNPB, bukan KNPB."

Kelima, Polisi menuduh, pada 2 Mei 2013, saat aksi, KNPB melakukan penganiayaan terhadap masyarakat dan anggota TNI di sepanjang jalan. Kata KNPB, tudingan itu tidak benar karena pihaknya tidak melakukan aksi demo pada tanggal 2 Mei 2013.  "Pada 2 Mei 2013, kami tidak ada kegiatan demo, kecuali pada tanggal 1 Mei 2013 kami mengadakan ibadah peringatan hari aneksasi di Kampung Harapan Sentani. Jika ada kapan dan di mana serta siapa yang melakukan pengananiyaan terhadap masyarakat dan anggota TNI tersebut?" tanya KNPB.

Lima tudingan di atas dianggap KNPB, skenario negara melalui polisi di Papua untuk melumpuhkan kebebasan ekspresi rakyat Papua. Mengacu pada UU No. 9 tahun 1998, Bab III pasal 7  hak dan kewajiban sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Intelkam Polda Papua,  KNPB menilai, Poldalah  yang melakukan pelanggaran di Papua.

"Kami menilai Polisi sebenarnya terus-menerus melakukan kejahatan di Papua. Polda Papua  dan Densus 88 menembak mati Mako Tabuni (Ketua KNPB) dan Hubertus Mabel (Ketua Komisariat KNPB Pusat) dengan tuduhan otak di balik aksi-aksi penembakan di Papua. Padahal penembakan itu hanya cuci tangan dari pihak aparat keamanan dan upaya kriminalisasi gerakan rakyat Papua," katanya.

Oleh karena itu, kata Ones, KNPB meminta Polda Papua  dan Pemerintah Indonesia jangan membungkam hak politik dan hak sipil rakyat Papua Barat, dan KNPB  tanpa dasar hukum yang jelas.

Dikatakan, mengacu pada Undang-Undang  No 9 BAB III Pasal 7 poin a, dan poin c maka pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab atas penembakan Mako Tabuni dan Hubertus Mabel.

KNPB juga menegaskan, KNPB sebagai Media Nasional Rakyat Papua Barat tetap akan melakukan perlawanan dalam hal ini aksi demo damai dan yang bermartabat untuk menuntut hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat. Sebab, kata dia, hak politik rakyat  tidak bisa dibatasi oleh siapa pun, dijamin Hukum Internasional.

Dalam pernyataan itu, KNPB juga meminta Polda Papua menghentikan pengkambinghitaman KNPB dan membebaskan Ketua KNPB, Victor Yeimo. Juga, Polda Papua diminta hentikan provokasi rakyat Papua melalui pendekatan persuasif membagikan sembako di asrama-asrama, gereja dan linggungan masyarakat, sebab Polda dan Polres itu bukan  Dinas Sosial.

Pada akhir pernyataan, Sekjed KNPB Ones Suhuniap meminta Pemerintah Indonesia berhenti isolasi Papua dan membuka akses jurnalis internasional ke Papua dan Pelopor  Khusus PBB. (GE/Majalah Selangkah)

Read More

Buctar Tabuni, Kamu memang Aneh, Manusia Romantis Berhati Sadis

Buctar Tabuni, Kamu memang Aneh, Tidak Tahu Diri, Penderita Batin sekaligus Manusia Romantis Berhati Sadis…!!!

Tidak sengaja aku membaca Kutipan kamu, judulnya cukup ekstrim “Aku Ingin Lupakan Dunia KesenanganKu… Dan Memilih Menderita,!!! Demi Kebebasan Negeri dan RakyatKu “. Spontan aku kaget, “gila nich orang…” tapi begitu aku khusuk membaca  dan aku cermati dari kutipanMu barulah aku sadar “luar biasa nich orang…” hanya orang bodoh dan tolol yang tidak kagum kepadamu.

Yach…walaupun  aku hanya sebatas rata-rata normal, tapi aku cukup cerdas untuk menilaimu. Tepat. Dari awal aku sudah ada feeling bahwa kamu memang orang yang berbeda, walau kamu tak mau disamakan dengan manusia-manusia yang pernah membuat sejarah harum di Indonesia seperti “The Founding Father’s of Indonesia” Drs. Mohammad Hatta,  Sang Proklamator  Soekarno, Maupun  Tan Malaka seorang aktivis nasionalis berkepemimpinan Sosialis. Sazana Gusmao (sang pembebas Timor leste) Nelzon mandela, Mahatma Gandhy dll.  Namamu memang layak dan patut untuk disandingkan dengan mereka, hanya saja beda cultur dan wilayah tapi sama-sama Manusia penghuni “Planet Bumi”.

Orang  tuamu pasti bangga telah melahirkan anak sehebat kamu, idealis, cemerlang, rela berkorban, Bertanggung jawab, karismatik dan tetap berjiwa Padi.  Hmmm…..Sempurna. Pengorbananmu tak kan sia-sia, percayalah itu. Kerjamu cukup mengagumkan…kau memang seorang pendakwah (maaf aku pinjam istilah salesman agama. Sengaja.) sejati, menyebarkan ideologi penuh kesabaran dan keseriusan.  

Di era (yang katanya) serba maju, modern banyak manusia-manusia yang terlena dengan hedonisme  kapitalis Anjing tapi kamu tetap konsisten. Bahkan kamu rela meninggalkan pekerjaan yang menjanjikan status “hidup makmur”. hmm…kamu memang manusia aneh. Hanya karena kesetiaan memperjuangkan hak-hak Masyarakat Pribumi Papua Barat kamu rela berkorban apapun.

Kadang aku heran pada orang-orang merasa diri pintar tanpa pernah membagi kepintarannya. Mereka yang sekolah tinggi-tinggi hanya mengejar profit dan mengumpulkan harta, walau mati harta tidak bisa dibawa. Mungkin kamu adalah salah satu diatara manusia asli papua yang bisa  berfikir bahwa keberuntungan dan kepintaran yang dianugrahkan Tuhan harus dibagikan.

Karena tidak semua orang diberi kesempatan mendapat ilmu dari bangku sekolah maupun kuliah. Informasi memang seharusnya dibagi rata, penguasa dan rakyat. Kebebasan, kesetaraan, keadilan selalu kamu teriakan tanpa bosan maupun lelah (maaf diam-diam aku sering membaca komentar-komentarmu).  Sempurna.

Ada kata-kata mu yang cukup membuat bulu romanku merinding “Aku Ingin Lapakan Dunia KesenanganK… Dan Memilih Menderita,!!! Demi Kebebasan Negeri dan RakyatKu”.  Oh…kamu menyimpan jiwa romantis  yang luar biasa, mengorbankan jiwa dan darahmu untuk orang banyak (yang lupa tentang jati dirinya sebagai orang Papua), tapi aku juga menilaimu sebagai orang yang paling sadis…!!! Keperdulian mu terhadap sesama membuat dirimu harus banyak kehilangan waktu luangmu untuk sekedar “menikmati hidup”.  Segelas  milk, sepertinya cukup membuatmu nyaman (maaf jika aku membongkar rahasiamu).

Oh…Buctar Tabuni kamu memang Bodoh sekaligus Manusia Romantis berhati Sadis. Kamu memang patut untuk menjadi contoh dan teladan bagi generasi Papua, yang banyak melupakan tentang jati dirinya, hak-haknya, dan kebebasannya. Semoga apa yang menjadi cita-citamu dimudahkan dan dilancarkan.

Tuhan menyertaimu…Tuhan memberkatimu…dan Tuhan akan memuliakanmu sampai bebaskan rakyatMu Papua Barat.

Sukses Bebaskan Rakyat Tertindas

by. Turius Wenda

Read More